Draf TATIB final penetapan.pdf


Preview of PDF document draf-tatib-final-penetapan.pdf

Page 1 2 3 45669

Text preview


24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Daerah Otonom Kabupaten
Majalengka ;
25. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka ;
26. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
27. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka ;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten
Majalengka.
29. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka ;
30. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka;
31. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan Etika dan perilaku sebagai acuan kinerja anggota
DPRD dalam melaksanakan tugasnya ; Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik,
adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
32. KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ;
33. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Majalengka ;
34. Rohaniwan adalah Petugas yang diberi mandat oleh Pengadilan Agama ;
35. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk
mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan
resmi;
36. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, Pejabat Pemerintah
Daerah serta undangan lainnya;
37. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara
resmi;
38. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah
Daerah, dan tokok masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
39. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat
negara, pejabat Pemerintah Daerah, pejabat Pemerintah Daerah daerah dan tokoh masyarakat
tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
40. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pemimpin dan anggota DPRD;
41. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
42. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
43. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil
Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan
Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
44. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan
perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas
dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
45. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

4