laporan komisi B Peb011 (PDF)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
KOMISI “B”
=========================================
Nomor
Lampiran
Perihal

: 02/I-KB-DPRD/2011
Majalengka, Pebruari 2011
: : Laporan Evaluasi bulan Pebruari
2011 Dan Rencana Kerja bulan
Maret 2011.

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
di
Majalengka
I.

DASAR
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah bulan 28 Pebruari 2011 perihal Rapatrapat/kegiatan DPRD Kabupaten Majalengka.
2. Hasil Rapat Intern Komisi B bulan Pebruari 2011 perihal Rencana Kerja
Komisi B bulan Maret 2011.

II.

HASIL KEGIATAN BULAN PEBRUARI 2011
1. Jum’at, 4 Pebruari 2011, Kunjungan kerja ke Obyek Wisata Prabu Siliwangi
Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh, mengenai Penataan Obyek Wisata.
-

-

-

-

Obyek wisata Prabu Siliwangi
terletak di desa Pajajar Kecamatan
Rajagaluh yang berdiri sejak tahun 1974 yang dikelola oleh Desa Pajajar.
Obyek wisata Prabu Siliwangi salah satu tempat wisata di Kabupaten
Majalengka dengan panorama alam yang sejuk dan mempesona juga
didalamnya terdapat Makom Kramat Prabu Siliwangi Pejuang pada jaman
dahulu.
Obyek wisata Prabu Siliwangi tak berbeda dengan daerah yang lain ini
terbukti dengan banyaknya pengunjung dari luar Kabupaten yang
berkunjung menikmati liburan dan ada juga yang ziarah ke Makan Prabu
Siliwangi di obyek wisata.
Disporabudpar akan mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan
obyek wisata Prabu Siliwangi dimulai dari Penataan Jalan, Pintu Masuk
Lokasi, kondisi jalan dan Pintu masuk pada saat ini kurang memadai
sehingga obyek wisata kurang menarik bagi para pengunjung.
Pengembangan Obyek Wisata tersebut dimaksudkan guna menarik para
pengunjung baik dari daerah lain maupun dari Majalengka, sehingga

-

mendapatkan kontribusi bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan
Asli Daerah.
Perlu Adanya Sosialisasi dengan adanya keberadaan Obyek wisata Prabu
Siliwangi baik secara informal bagi para anak didik sekolah dalam rangka
pengenalan akan budaya dan kekayaan alam di Kabupaten Majalengka
untuk berwisata dan lainnya yang sifatnya mendidik.

2. Senin, 14 Pebruari 2011 Kunjungan ke Pasar Talaga bersama Dinas Perindag
& UKM, mengenai Regulasi Penarikan Pajak dari Sektor Tera Timbangan
-

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Sub Unit Kemetrologian Cirebon
bahwa pelaksanaan pelayanan kegiatan tera ulang alat UTTP tahun 2010
di Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh Balai Kemetrologian Bandung
Sub Unit Kemetrologian Cirebon Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Barat.

-

Jumlah alat UTTP yang sah di Kabupaten Majalengka Tahun 2010
sebanyak 22.605 buah.

-

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

terutama

pemilik dan pemakai UTTP perlu adanya penanganan yang khusus
sehingga mendorong terciptanya usaha yang sehat dan penyelenggaraan
perlindungan kepada masyarakat dari praktek-praktek kecurangan dalam
pengukuran yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen.
-

Hasil retribusi kegiatan pelayanan tera ulang alat UTTP Tahun 2010 di
Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 33.459.000 alokasi PAD Kabupaten
Majalengka sebesar 35% dari Rp.33.459.000 = Rp.11.710.650.

-

Permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Belum memiliki sumber daya manusia kemetrologian bagi Penera
Ahli dan Penera Terampil
2. Belum memiliki peralatan standar
3. Kelembagaan
4. Kurangnya sosialisasi dari Sub Unit Kemetrologian Cirebon bagi Para
pedagang

dalam mengawasi dan memeriksa tera timbangan,

sehingga para pedagang hanya membayar untuk pemeriksaannya
saja.
-

Perlu adanya sosialisasi kepada para pedagang mengenai adanya
penarikan pajak tera timbangan, selama ini dilapangan terjadi ketidak

pastian, para pedagang hanya diminta pajaknya sedangkan timbangannya
tidak di periksa (ex) hanya di bersihkan saja.

3. Kamis 17 Pebruari 2011 Konsultasi bersama Dinas Hutbunak dan Disperindag
ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan RI mengenai Cukai Tembakau.
-

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sangsi penyalahgunaan
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 tahun 2009.

-

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk
mendanai kegiatan :
a. Peningkatan kualitas bahan baku.
b. Pembinaan industri
c. Pembinaan lingkungan social
d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan
e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

-

Dana Bagi hasil cukai hasil tembakau diatur oleh Gubernur diusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan penetapan.

-

Dalam Rancangan kegiatan Bupati membuat dan menyampaikan
rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai
hasil tembakau.

-

Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 85 Tahun
2010

-

Pembagian Alokasi Sementara Hasil Cukai Tembakau tahun 2011 di Jawa
Barat sebesar Rp. 94.791.583.873 yang terdiri dari 30% untuk
Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.437.475.162 dan 70 % untuk
Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 66.354.108.711,-

-

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Majalengka
sebesar Rp. 4.786.930.865.

4. Jum’at, 18 Pebruari 2011 Kunjungan kerja dengan Kabag Ekonomi, Dinas
Pertanian dan BP4K ke Bulog Kasokandel, mengenai Evaluasi Raskin dan Stok
Pangan 2010.

a. Bulog

Kasokandel

Devisi

Regional

Cirebon

Wilayah

Kabupaten

Majalengka telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Propinsi
mengenai penyaluran Raskin terbaik di Jawa Barat.
b. Beras Raskin pada tahun 2010 di Kabupaten Majalengka telah tersalurkan
100% dan Pembayarannya pun sudah mencapai 100%Pengadaan beras
raskin di kabupaten Majalengka sebanyak 90 ribu ton dan pagu sebesar
15 kg dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1600./kg
c. Tidak ada kendala dalam hal penyaluran dan pembayarannya beras
raskin namun ada tantangan yang harus di lakukan yaitu : tepat sasaran
dan Harga yang terjangkau masyarakat.
d. Persediaan stok beras untuk tahun 2011 cukup dan ketahanan pangan
cukup aman.
e. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah mempunyai rencana untuk
membangun Warung Desa yang diantaranya untuk penyaluran beras
raskin dalam penyalurannya dikelola oleh petugas bdari masyarakat
miskin.

5. Senin, 21 Pebruari 2011, Rapat kerja dengan Kepala PT. PLN UPJ Sumedang,
Cabang UPJ Majalengka, Kuningan, Ciamis, mengenai MoU PPJU dan Kenaikan
Pendapatan.
-

Kepala UPJ Ciamis bersedia untuk membuat MoU dengan Pemerintah
Daerah mengenai PPJU.

-

UPJ Ciamis mempunyai pelanggan yang berada di Kecamatan Cingambul
sekitar 7530 pelanggan.

-

Dasar sebagai kenaikan PPJU adalah : adanya Peraturan Daerah setempat,
adanya penambahan jumlah pelanggan dan Tarif Dasar Listrik.

-

Penerimaan PPJ dari UPJ Ciamis untuk Kabupaten Majalengka pada tahun
2010 sebesar 93.905.128.

-

Penyetoran PPJ dari UPJ Ciamis kepada Pemerintah Daerah pada tahun
2009 sebesar Rp. 101.113.430 dan pada tahun 2010 sebesar 87.587355.

6. Selasa, 22 Pebruari 2011 Rapat kerja dengan Dinas Perindag, Kepala
Dishubkominfo, dan Kasatpol PP, mengenai Penertiban Pasar terkait dengan
Pengelolaan Parkir dilingkungan pasar.
-

Perlu adanya Pembenahan dan pengelolaan parkir juga kebersihan
persampahan demi kenyamanan dan keindahan di sekitar pasar.

-

Dihubkominfo telah mengadakan koordinasi

dengan pihak terkait

mengenai pengelolaan parkir sehingga tidak terjadi permasalahan.
-

Target Pendapatan dari pengelolaan parker tahun 2010 mencapai 170
juta dan target pendapatan pada tahun 2011 sebesar 500 juta .

7. Rabu, 23 Pebruari 2011 Rapat kerja dengan Direktur PDAM Kabupaten
Majalengka, mengenai Evaluasi tahun 2010 dan Rencana kerja tahun 2011.
-

Pada Tahun 2010 PDAM Kabupaten Majalengka

telah mengadakan

program perluasan jaringan pemasangan Air Minum di daerah Jatitujuh.
-

Jumlah pelanggan pemakai air bersih di daerah Jatitujuh sekitar 300
pelanggan, dan PDAM mempunyai targetan untuk tahun 2011 sekitar
seribu pelanggan.

-

PDAM Kabupaten Majalengka belum mempunyai kantor sendiri untuk
tahun ini rencana PDAM akan memiliki Kantor sendiri dan juga Kantorkantor yang ada di tingkat Kecamatan, ini sangat berpengaruh terhadap
fungsi pelayanan PDAM.

-

PDAM akan mengadakan lounching memberikan bantuan pembangunan
rumah kepada masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak
huni.

-

Program PDAM yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 adalah :

a. Pengembangan usaha warung air yang ada di desa yang rawan air bersih.
b. Upaya pengembangan usaha dalam bidang air mineral (kemasan).
IV.

PENUTUP
Demikian laporan hasil pembahasan dengan Dnas Instansi untuk bulan
Pebruari 2011 dan Rencana Kerja untuk bulan Maret 2011 kami sampaikan untuk
menjadi bahan seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA
KOMISI “B”
Ketua,

Sekretaris,

OTONG SYUHADA, SH, MH

Dra. EKA NURIAH, MM

Filename:
laporan komisi B Peb011
Directory:
C:\Laporan Kerja Komisi B
Template:
C:\Users\Nasir\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author:
Nasir
Keywords:
Comments:
Creation Date:
16/03/2011 3:32:00
Change Number:
1
Last Saved On:
16/03/2011 3:33:00
Last Saved By:
Nasir
Total Editing Time:
1 Minute
Last Printed On:
16/03/2011 3:40:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages:
6
Number of Words: 1,286 (approx.)
Number of Characters:
7,335 (approx.)