PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact



SKPK edisi 28 .pdf



Original filename: SKPK edisi 28.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CS2 (4.0) / Adobe PDF Library 7.0, and has been sent on pdf-archive.com on 18/09/2013 at 02:11, from IP address 114.79.x.x. The current document download page has been viewed 2053 times.
File size: 1.5 MB (16 pages).
Privacy: public file




Download original PDF file









Document preview


SURAT KABAR PEMBERANTAS KORUPSI

PT. PUTRA SIAR
INDONESIA

Satukan hati Rakyat Tegakkan Keadilan Kita Perangi Korupsi

Harga : Rp. 6.000,- (Luar Jakarta + Ongkos Kirim)

Edisi 28, 17 Mei - 01 Juni 2010

Hasil Pemeriksaan KPK dan Kejati,

Elly, Samsul, HT Milwan dan Ronni H
Tinggal Tunggu Waktu

LIHAT !
LAWAN !
LAPORKAN !

Alat Bukti yang Sah
Pasal 184 KUHAP
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Pasal 26 A UU No.31/1999 jo
UU No 20/2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi
Alat Bukti Lain Berupa
Rekaman Maupun Dokumen

Lelang Bermasalah di Cipta Karya,

Kejati Segera Periksa
DPU Kaltim

Foto Istimewa

Foto Istimewa

Sejumlah Kepala daerah yang hingga saat ini menjadi tersangka penyelewengan Anggaran Ne­gara semenjak menjalani
jabatannya di lingkungan Pemerintahan Propinsi hingga Pemerintahan Kabupaten, Menurut Ketua LI-TPK Aparatur Negara
RI, Bambang S, hanya tinggal menunggu waktu saja.
Jakarta, SKPK
Berdasarkan surat balasan dari komisi Pemberantasan korupsi (KPK),
sebagai jawaban atas laporan
Ketua LI-TPK Aparatur
Negara RI, Bambang
S, mengenai dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan sejumlah Kepala Daerah
dalam memperkaya dirinya
dengan menggunakan anggaran negara.
Ketua LI-TPK Aparatur Negara RI, Bambang S,

Selewengkan Prosedur Lelang,

Netralkan Bina Marga
DPU Kaltim...!

Foto Istimewa

Samarinda, SKPK
Sejumlah rekanan
yang mengikuti tender lelang pengadaan jasa konsultan di Bidang Bina Marga
Dinas (DPU) Pekerjaan
Umum Provensi Kaltim
mengeluh dan menuding
adanya indikasi persekongkolan tender.
Tindak lanjut dugaan
persekongkolan tender
proyek Pengadaan Jasa
Konsultan di Bidang Bina

Marga DPU Provinsi Kaltim
itu dikemukaan beberapa
rekanan kepada SKPK Kaltim berapa waktu lalu.
Tudingan persekongkolan tender alias perselingkuhan lelang akibat main
mata oknum Panitia Lelang
dengan oknum kontraktor
pelaksana di DPU sudah
bukan rahasia lagi, namun
sayang pembuktian kearah
itu sepertinya sulit dibukBersambung hal .... 14

tara mereka telah menjalani
hukuman penjara, beberapa
diantaranya tengah menjalani
pemeriksaan. Dan lainnya tengah menunggu hasil pemeriksaan BPK, bahkan diantaranya malah telah ditetapkan
sebagai tersangka.

“Kami meminta aparat,
khususnya Kajati setempat
dan KPK untuk segera menyelesaikan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana
Saat ini beberapa dian- korupsi yang dilakukan se-

jumlah pemimpin daerah, yang
saat ini telah memiliki buktribukti yang cukup. Begitu juga
dengan para pemimpin daerah
yang saat ini telah menjadi
target pemeriksaan. Kami
akan terus berkoordinasi dan
membantu aparat berwenang
untuk memberangus para peja­
bat korup, dalam mencapai
pemerintahan yang bersih,”
tegas Bambang saat ditemui di
kantor pusat LI-TPK Aparatur
Negara RI.
Bersambung hal .... 14

Lelang proyek lanjutan pembangunan bedah
kampung di Kab Paser–Paser Mayang, DPU
Provinsi Kaltim diduga kuat manipulasi data
perusahaan peserta lelang.
Samarinda, SKPK
Profil Perusahaannya di Catut PT. Zenny K
Berang lalu lapor wartawan.
Proses pelelangan proyek
lanjutan pembangunan bedah kampung di DPU Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi
Kaltim terindikasi adanya
dugaan manipulasi data
Perusahaan. Polemik ini
mencuat setelah surat yang
dilayangkan Ketua Panitia

Lelang, DPU Provinsi Kaltim Bidang Cipta Karya,
Rahmad Hidayat, kepada
Manajemen PT. Zenny
Kontruksi dijalan Anggrek
Merpati IV Nomor 22 RT. 23
Samarinda dengan Nomor
602/09/PAN/Keg. FSPPMKM/RLH/2010.
Singkat kata PT Zenny
Kontruksi dinyatakan gugur
Bersambung hal .... 14

Salahgunakan Dana APBD 2008,

SEGERA PERIKSA STAFF
BUPATI TANGGAMUS

Tilep Dana Negara,

Tanggamus, SKPK
Mencuatnya kasus korupsi di tubuh Kepala
Kantor Litbang Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Tanggamus, bermula dari informasi masyarakat kepada
Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Dari kerugian uang negara sebesar Rp. 7,5 milyar lebih yang ditemukan, ternyata semuanya bersumber dari kebijakan Bupati Minahasa
Tenggara, Telly Tjanggulung.

Staff Ahli Bupati ini tersandung kasus hukum saat
beliau masih menjabat Kepala Kantor Litbang. Staf ahli
berinisial Abadi Indo yang tersandung kasus korupsi ini
berawal dari proyek APBD 2008 senilai Rp. 409 Juta,
dengan rincian alokasi dana untuk peningkatan sarana
dan prasarana aparatur sebesar Rp. 255 Juta.

Telly Tjanggulung
Harus BERTANGGUNG JAWAB

Mitra, SKPK
Dalam perjanjian hibah
tgl 18 Juni 2007 antara Letjen
(purn) Johny Lumintang SH
sebagai pemilik lahan yang
dihibahkan seluas 20.000m3
pada pj Bupati Drs Albert
Pontoh MM mewakili pemerintah kabupaten Mitra dan
masyarakat penerima hibah
dalam surat Akte Hibah no
155/AH/RTN/VI-2007 yang di
tanda tangani ole PPAT kecamatan Ratahan Drs Robby
Sumual dan disahkan oleh tersebut hanya untuk dibangun
Kepala Kantor Wilayah BPN kantor bupati dan bukan untuk
RI Propinsi Sulawesi Utara Ir pemanfaatan lain.
Gembira Peranginangin,MH.
Jika hal ini dilanggar, maka
Ternyata ada syarat yang lahan tersebut harus dikemdiajukan pihak penghibah balikan kepemberi hibah,dan
yang secara sah sudah tu- secara otomatis akan menyerut diakui dan setujui kelem- babkan kerugian dan memubagaan pemerintah untuk basirkan angggaran yang
dipatuhi,yakni pada pasal 6 sudah dialokasikan dalam
yang mengharuskan lahan pembangunan kantor bupati

Sedangkan proyek daya baca dan pembinaan perpustakaan sebesar Rp. 154 Juta dari semua program tersebut
diduga tersangka Abadi Indo sebagai kepala kantor yang
bertanggung jawab terhadap proyek tersebut menggunaBersambung hal .... 14

Terkait Penipuan CPNS,

Foto Istimewa

yang menurut data yang kami
miliki sudah mencapai Rp 7,5
milyar.
Entah dengan motif apa
namun patut dipertanyakan
dan dicurigai kebijkan bupati
Mitra saat ini yang dengan sikap yang misterius memindahkan ktr bupati kekelurahan
Wawali,melalui mekanisme
Bersambung hal .... 15

Mabes Polri Diminta
Periksa Bupati Bungo
Lelang Proyek Lanjutan Pembangunan Bedah
Kampung di Kab Paser –Paser Mayang DPU.
Jambi, SKPK
Salah satu calon
terkuat Gubernur Jambi
periode 2010-2015 yang
juga Bupati Kabupaten
Bungo Drs. H. Zulfikar Ahmad, sudah memastikan dirinya maju setelah deklarasi

(28/02/2010). Akan tetapi,
berbagai kasus dugaan
korupsi selama Zulfikar
menjadi Bupati Bupati Bungo mulai mencuat, mulai
dari temuan BKPK Jambi
sampai kasus penipuan
Bersambung hal .... 15

2

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Jual Tanah Negara,

Tajuk

Sangadi  Mongkoinit akan dilaporkan

Kantor Baru..., Suasana Baru..., Semangat Baru...!!!!
pindah kantor, adalah kegiatan yang sangat menjemukan bagi setiap pemilik dan
pegawai. Lantaran mereka harus bekerja ekstra keras untuk mendesign ulang suasana
dan nuansa ruangan kerja....
Begitu juga halnya saat LI-TPK Aparatur Negara RI dan SKPK memutuskan pindah
kantor ke wilayah Ahmad Yani, Rawamangun.
Mau ga mau semua anggota dan karyawan harus ikut kerja keras untuk memboyong
semua perangkat kerja dari kantor lama ke kantor baru....
Tapi di kantor baru inilah, kami memutuskan untuk melupakan masa silam. Lantaran
itulah, LI-TPK Aparatur Negara RI memutuskan untuk memulai perjuangan baru dengan
meluncurkan sebuah majalah kriminal umum yang bernama LIDIK (Liputan Informasi Data
Investigasi Kriminal).
Jadi inilah perjuangan dan penampilan baru dari semangat kami....!!!

Redaksi

PT. PUTRA SIAR INDONESIA
2952/13-1.824.51
No. 08 Tahun 2010
Notaris: Legalia Riama Uli Sirait., SH, MM, MH
Pelindung



: Aron BF Siahaan., SH, MH, Kombes. Drs Robert Sen
duk., SH, MM, AKBP Rastiman, Komisaris Polisi Ir.
Nispul Bahri, AKP Sunaryo

Penasehat


: Theodoris Marbun., SH, Habib Abdullah Ali Assegaf
Barman S, A. Nainggolan., MBA

Penasehat Hukum

: Bonaran Situmeang, SH

Pemimpin Umum

: Wanter Simanungkalit, RS. Sidabutar, E. Pasaribu

Bolmong, SKPK
Sejumlah pembeli
tanah milik Negara  lahan HGU
PD Gadasera yang berlokasi
di  Dulangon desa Mongkoinit
kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongodow
induk, bahwa kami  sangat
keberatan, dengan ulahnya
sangadi Mongkoinit Rony K.
Paputungan.

Kepada SKPK mereka
berharap agar uang yang
telah mereka bayarkan dapat
dikembalikan dalam waktu
secepatnya.

“Hingga saat ini, uang
kami tidak dikembalikan juga.
Bahkan kendati telah kami
laporkan langsung ke Polsek
Lolak, hingga dua bulan berjalan tidak ada tanda penyelesaBahkan masalah penjua- ian dari Sangadi.
lan tanah milik negara tidak
ada kejelasan dari sangadi
“Menurut kami  masalah
Rony K. Paputungan. Kare- ini sudah sepantasnya dilanna kami sudah mendatangi jutkan sampai ke pengadilan
sangadi berulang kali, hingga saja,” ujar Pidin isingga.
dua tahun berjalan dan selalu
mendapat janji-janji.
Dan uang yang telah diserahkan, akan dijadikan bukti
“Tidak ada bukti pengu- dalam mencari kebenaran
kuran  lokasi  yang  dijual hukum yang jelas dan pasti,
kepada kami. Bahkan letak jangan adanya  KKN terhadap 
keberadaannya ternyata tidak oknum oknum tertentu.
ada di lokasi lahan kaplin
Karena  ada jatah jataan 
yang kami beli,” ungkap ibu 
Nanu Isingga, bersama Pidin pada lahan HGU PD Gadaser.
isingga.
menurut sangadi Rony K.

: Bambang S

Redaktur Pelaksana

: Baroc. M

Redaktur Eksekutif

: Marojahan

Dewan Redaksi

: Bambang S, Baroc. M,

Sekretaris

: Eva

Redaktur

: P. Ginting, Hendri Prayogo

Koordinator Liputan

: Tomson Situmeang

Staf Redaksi



Sekretaris Redaksi

: Jefferson Tampubolon, Adventus Nainggolan, MBA
Robert Harahap, Tumpuan.S, Saut Hutabarat, Nurul
Komaria, Parlin Situmeang, Imron Rosyadi Haq, M.
Pasaribu., SE, Marsius Hutagalung
: Diah Sucimawati

Art Director

: Hendri Prayogo

Percetakan


: Cempaka Art
(Isi diluar tanggung jawab percetakan)
Alamat Redaksi:

GEDUNG LI-TPK, Jl. Ahmad Yani (By Pass) Kav. 14 / 26, LT. II, Suite 202, H. Ten I,
Rawamangun, Jakarta Timur
Telp. (021) 4786 5339, (021) 7071 2431, Fax. (021) 4786 5339.
E-mail: skpk1208@yahoo.co.id
Rekening:
Bank BCA,
Cab. Dewi Sartika No.Rek. 2731657345 - a/n : Bambang S
Redaksi menerima sumbangan tulisan/pemikiran dan kiriman berita/photo kegiatan.
Berita dan photo kegiatan yang dimuat tidak dipungut biaya.
Sertakan identitas yang masih berlaku

Untuk pembebasan tanah
HGU PD Gadasera  seluas
60 hektar untuk masyarakat,
baik untuk PLN, Armet semua
sudah ada  SK oleh Bupati
Bolmong NY Hj. Marlina Moha
Siahaan.

dari pusat, dan saya akan 
buat surat laporan untuk memanggil camat Lolak bersama
sangadi Mongkoinit, Dirut PD
gadasera dan Ketua BPD
untuk langsung  membawa
bukti-bukti otentik, seperti
kwitansi,  fotocopy  pembelian
lahan HGU dan pengurusan
sertifikat yang ada di tangan
masyarakat sebagai pembeli,”
tegasnya.

Setelah dikonfirmasi langsung dengan assisten 2, Ir,
Muh. Assagaf baru baru ini.
Kepada SKPK, Assagaf membantah bila SK Bupati itu ada.
Sehingga apa yang disampaikan sangadi itu tidak benar
mengenai adanya SK Bupati.

Setelah dilakukan
pengecekan, ternyata kwitansi
pembayaran menggunakan
stempel dinas Ketua BPD.
lantaran itulah, Ketua BPD, N.
Tohis sangat keberatan dengan modus penipuan terhadap
masyarakat dan  Negara.

“Karena saya yang buat
permohonan ke Jakarta untuk
penyayatan atas pembebasan
lahan HGU PD, Gadasera di
lokasi Dulangon desa Mongkoinit. Sampai saat ini belum
ada jawaban surat keputusan

Dengan menjual SK Bupati
dan penggunaan cap orang
lain serta menjual tanah milik
Negara, maka Sangadi Mongkoinit sudah seharusnya
mempertanggung jawabkan
tindakannya.(Tim)

Menyimpang Dari Bestek Proyek,

Bendungan Koto Kandis Terancam Ambruk
Kandis sekarang banyak yang sudah keropos dan mengancam
pembangunan jem­ba­tan yang ada diatas bendungan itu.

Unit USAHA,
Pimp. Redaksi/Perusahaan

Paputungan  kami laksanakan
sesuai SK Bupati, intinya  mereka  mau utak-atik masalah ini,
sudah jelas ada SK Bupati.

Pa­dahal bukan sedikit biaya untuk pem­bangunan jembatan
tersebut kalau sempat jembatan itu ambruk dan ter­putus nantinya membuat tran­s­por­tasi sentral ekonomi masya­ra­kat Koto
Kandis ikut terkena im­basnya.

Foto Istimewa

Masyarakat Koto Kandis sendiri mengakui bahwa se­waktu
bekerja, kontraktor pembangun Bendungan Koto Kandis Keca­
ma­tan Lengayang, memang kurang mendapat kon­trol dari pihak
SDA Tingkat I. Sehingga dengan semaunya pihak rekanan
bekerja asal jadi dan tidak bisa bertahan lama. Karena hanya
berselang beberapa tahun saja, kondisi konstruksi bendungan
tersebut sudah banyak yang rusak dan tak bisa bertahan lama
lagi.

Lengayang, SKPK
Bendungan Koto Kandis Kecamatan Lengayang Ka­
bu­paten Pesisir Selatan yang dibangun pada tahun 2003 silam,
Lantaran itulah, apabila kondisi bendungan tersebut dibiternyata oleh kontraktor pelaksananya dikerjakan asal jadi untuk arkan, maka dikhawatirkan jembatan diatas bendungan itu tak
memperoleh keuntungan besar memperkaya diri sendiri dengan lama lagi akan ambruk dan mengancam lahan persawahan
modus melakukan pengurangan mutu pe­ker­jaan.
seluas ratusan hektar milik masyarakat yang selama ini dia­
li­ri­nya.
Hal inilah yang menyebabkan banyak diantara item pekerjaan tidak sesuai spe­si­fi­ka­si­nya, seperti pemakaian semen
Tentu para petani gagal panen, un­tuk itulah masyarakat Koto
di­du­ga diwaktu itu sangat diragukan un­tuk adukannya.
Kan­dis meminta kepada pihak SDA TK.I Propinsi Sumbar agar
secepatnya meninjau lokasi bendungan yang terancam akan
Menurut keterangan pengawas SDA Kab. Pessel, Boy, ambruk itu dan se­se­ge­ra mungkin merenovasinya.
bahwa pembangunan Ben­dungan Koto Kandis Ke­ca­ma­tan
Lengayang Kabupaten Pessel dari mulai dibangun hingga
Tentunya kehidupan para petani yang punya lahan persekarang belum pernah direnovasi oleh pihak pemerintah dan sawahan akan terpuruk dan lambat laun menjadi miskin serta
proyek pembanguan bendungan ini dulunya adalah pro­yek SDA sengsara yang amat sangat.
TK I Sumatera Barat.
Juga diimbau, agar proyek ter­sebut benar-benar sesuai
Deng­an menghabiskan biaya sebesar Rp. 6 M, yang waktu spek­nya bila direnovasi serta Dinas SDA terus mengontrol.
itu diambil dari anggaran daerah untuk mengaliri persawahan Sehingga tidak ha­nya menguntungkan masyarakat pe­tani, juga
ratusan hektar. Tapi pada kenyataannya, irigasi Bendungan Koto bendungan tersebut pro­duktif demi Kabupaten Pessel. (HM)

Perwakilan / Biro Daerah:
Biro Banten: Abdur Rahman.,SH (Ka.Biro), Roy Maiyer P. Simanungkalit (Wakil) | Biro Tangerang: (non aktif) | Biro Tangerang Selatan: (non aktif) | Biro Serang: (non aktif) | Perwakilan Jawa Barat: Hotman
Situmeang, Drs. H. Syafruddin Jaluma, Tino Elvis Sitomorang, Manahan Situmeang, Manosor Simamora I Biro Subang: Kurniawan Hidayat (Kepala), H. Amin Nuryasin (Wakil), H. Achmad Suyanto, Asep Rohmana, Didi Apandi | Biro
Bekasi: (non aktif) | Biro Bogor: (non aktif) | Perwakilan Jawa Tengah: (non aktif) I Biro Brebes: (non aktif) | Biro Slawi: (non aktif) | Biro Pekalongan: (non aktif) | Biro Batang: (non aktif) | Biro Semarang:
(non aktif) | Biro Pati: (non aktif) | Biro Rembang: (non aktif) | Biro Kerisidenan Kediri: (non aktif) I Perwakilan Jawa Timur: (non aktif) I Biro Surabaya: Salmon Bukanaung, (Ka.Biro) H. Toyib, Hartono Handoko, Toni Hartono, Ir. Dadang, Drs. Sanggam Manalu,
Samsuri, Hadi M | Biro Madura: (non aktif) | Perwakilan NTB: (non aktif) | Biro Bima: (non aktif) | Biro Dompu: (non aktif) | Perwakilan NTT: (non aktif) | Biro Ende: (non aktif) | Biro Manggarai: Bonaventura Onggot | Biro TTU: (non aktif) | Biro Belu:
(non aktif) | Biro Rote Ndao: (non aktif) | Perwakilan Kalteng: (non aktif) I Biro Palangkaraya: (non aktif) | Biro Lamandau: (non aktif) | Biro Seruyan: (non aktif) | Biro Sukamara: (non aktif) | Biro Katingan: (non aktif) | Biro Kotawaringin Timur:
(non aktif) | Biro Kotawaringin Barat: (non aktif) | Biro Barut, Bartim, Barsel, Murung Raya: R. Charli Silitonga | Biro Bengkayang: (non aktif) | Biro Samarinda: Patar Tampubolon, Kukar | Perwakilan Kalbar: Suhardono, SH I Perwakilan Kaltim:
M. Sekeon (Kepala), Selamat A, M. Rusli, M. Irwan, Noldy Robert Oley, Rudolfo | Biro Kaltara: Junaidy | Perwakilan Sulawesi Utara: Albert H.J. Montolalu,Sth (Korwil), B. Naray,ST, C. Rumambi, SE | Biro Bitung: Viksiliano Sumendap (Ka.Biro), Saha Sandrang | Biro
Manado: Ekber Albert Marangkey, SH, (Ka.Biro), Berty Rarung | Biro Bolaangmongondow Raya: Muhammad Martopo (Ka.Biro), Pusran Beeg, Jaslin H Sitinjak | Biro Kotamobagu: (non aktif) | Biro Minahasa Utara: (non aktif) | Biro Kota Tomohon: Jean E.E
Montolalu (Ka.Biro) | Biro Sangihe: Jahja Janis (Ka.Biro) | Perwakilan Sulselbatra: (non aktif) | Biro Selayar: (non aktif) | Biro Bantaeng: (non aktif) | Biro Wajo: (non aktif) | Biro Enrekang: (non aktif) | Biro Pinrang: (non aktif) | Biro Luwu Timur: (non
aktif) | Biro Makassar: (non aktif) | Biro Pangkep: (non aktif) | Biro Bone: (non aktif) | Biro Maros: (non aktif) | Biro Sinjai: (non aktif) | Biro Barru: (non aktif) | Biro Pare: (non aktif) | Biro Takalar: (non aktif) | Biro Gorontalo: (non aktif) | Perwakilan
Lampung: (non aktif) | Biro Bandar Lampung: Ir. Ismed Badri Ismail Balaw (Ka.Biro) | Biro Pringsewu: Budi Hartono, Zamhuri, Yongki Arip | Biro Tanggamus: Erwan (Ka.Biro), Azahari., SH, Miftahudin N, Darius | Biro Kab. Mesuji: (non aktif) | Biro Pesawaran:
Marzuki (Ka.Biro), Nurhayati | Biro Lampung Selatan: Zulkenedi (Ka.Biro), Nopiyansyah | Biro Lampung Tengah: (non aktif) | Biro Lampung Timur: Rusly (Ka.Biro), Zakaria | Biro Lampung Barat: (non aktif) | Biro Lampung Utara: (non aktif) | Biro Tulang
Bawang: Ahadi ML (Ka.Biro), Doni, Elysofiyanti | Biro Way Kanan: (non aktif) | Biro Kampar: (non aktif) | Biro Pelalawan: Ridwan Nainggolan (Ka.Biro), Alberto MT Tampubolon, Saor Nainggolan, Anton Sinaga, Charles Pakpahan | Biro Selat Panjang: Jaafar Bahrum
| Biro Bengkalis: Hasudungan Harianja, Dedi Ramdani | Biro Indragiri Hilir: Drs Salehuddin PA MH (Kepala), Ponisri, Mahardika PA, Rusdiansyah, Sudirman, M Irwan, Taib Candra, Samsuri, M Roni | Biro Indragiri Hulu: Yuspianur, Teguh Suharto,Yudi Anshari | Biro
Rokan Hulu : H. Wagiman, | Rokan Hilir: (non aktif) | Perwakilan Kepri: Jefrey M (Kepala), April Pangemanan | Biro Batam: Desman Tarigan (Kepala), Englis Simare mare, Alfian,Welly Lubis, Liberman Larosa | Biro Kabupaten Siak: Ahmadi (Ka.Biro), Anton, Hendra
Dicky.R, Suandi Istasti, M. Yusuf I Perwakilan Sumatera Barat: (non aktif) | Biro Tanjabtim: Rozali (Ka.Biro) I Biro Pasaman Barat: (non aktif) I Perwakilan Jambi: Syafriadi (Kepala) | Perwakilan Sumut: (non aktif) | Biro Medan: AM Damanik, Firman
Effendi, Farhan Farinduri | Biro Tobasa: Torang Tambunan., SE (Ka.Biro) | Biro Deli Serdang: Surya Dharma Sembiring (Ka.Biro), Alimta Kurniawan, Emanuel Sembiring, Kuat Ginting I Biro Tebing Tinggi: (non aktif) | Biro Labuhan Batu: Ir. Syafrizal Siregar (Kepala),
Nursalim Hasibuan (Wakil), P. Sipahutar, Hendra Saputra, Rudi Sitepu, Mursal Rambe, A Tanjung, Nizar S | Biro Labuhan Batu Utara: Edy Sudaryanto (Kepala), Sopian Apipuddin.S (Wakil), Rusli Munthe, Westemberg Simanjuntak, Zaman Luddin Marpaung | Biro Tapanuli
Utara: Alain Delon Simanungkalit (Ka.Biro), H Parlilitan | Padang Sidimpuan: (non aktif) | Biro Humbang Hasundutan: Ir. Jhonny Purba (Ka.Biro) M. Hariyanto Purba (Wakil), Nugrah Dony Sihombing (Korlip), Bangun Salomo lb.Tobing (Korwil), Adir Tinambunan I Biro
Langkat: (non aktif) | Biro Madina: Adip Nasution, Khoirudin, Nauri S, Hoirussyahri, Ismail, Poltak Tambunan, Iwan Daulay I Biro Tapanuli Tengah: Wawan

Wartawan SKPK selalu dibekali Kartu Pers dan Surat Tugas serta namanya tercantum dalam Box Redaksi

NASIONAL 3

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Terkait Barang Lelang Negara,

kpknl samarinda minus rp. 22 Milyar

Kepala seksi (Kasi) lelang Agus Sumarno., SH, berharap barang lelang milik negara sebaiknya
segera dilaporkan kepada Instansi Terkait.
sudah menjadi milik negara
yang harus di lelang (KPKNL)
karena diwadah inilah tempatnya melakukan lelang barang
semacam itu.”Tandas Agus
terus berkomentar.

Foto Istimewa

Samarinda, SKPK
Tak ada legitiminasi
tak ada pula kewenangan.
Mungkin itulah sebutan wewenang Depkeu RI, Dirjen
Kekayaan Negara, Kanwil XIII
Samarinda, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) yang harus mengejar
target sebesar Rp. 22 Milyar
uang negara dari hasil lelang.
Tentu saja ada sebagian
masyarakat yang masih belum
mengetahui dan mengerti soal
barang lelang milik negara selama ini seperti yang disampaikan Agus Sumarno.SH kepada
Media SKPK berapa waktu
lalu misalnya. Seperti barang
sitaan Pengadilan, Kejaksaan
dan Kepolisian.

lang tersebut.
Ketika disinggung kenapa
pihaknya belum pernah mencapai target. Bapak yang dikenal ramah terhadap awak media mana saja ini tak berdalih!.
Namun sayang dirinya tak tahu
persis dimana sebenarnya
titik kelemahannya?, pasalnya
Agus tak ingin mendiskreditkan
instansi lain yang sebenarnya
menjadi kunci utama dari
sumber lelang barang yang
memang sudah menjadi milik
negara itu sendiri.

Belum pernah mencapai
target selama ini lelang yang
kami lakukan hanya berdasarkan laporan semata dari
instansi yang berkompeten
misalnya barang exsekusi dari
Hasil dari pelelangan itu pengadilan negeri atau sitaan
sendiri akan masuk ke kas oleh pihak kepolisian.
negara. Nah terkait persolan
lelang barang milik negara ini,
Untuk memantau barang
khususnya di Kota Samrinda lelang milik negara ini lebih
tentu saja Depertemen Keuan- intensif kami masih kesulitan
gan Republik Indonenesia karena terbatasnya kewenanDirektorat Jenderal Kekayaan gan wajib untuk mendekte atau
Negara Kantor Wilayah XIII memantau barang mana yang
Samarinda (KPKNL) Kantor harusnya sudah layak dilelang
Pelayanan Kekayaan Negara di instansi.
Dan Lelang yang berkompoten mengurusi barang lelang
Kondisi seperti ini tentu
tersebut.
saja pemasukan untuk kas
negara kurang optimal dari haKasi pelayanan lelang sil lelang milik Negara tersebut
KPKNL Agus Sumarno juga jika hanya menunggu laporan
menyebutkan.”Sebenarnya semata. jadi tidak menutup keyang mengurusi soal barang mungkinan ada saja baranglelang adalah KPKNL sesuai barang lelang tersebut tidak
dengan Tupoksi (Tugas Pokok dilaporkan, padahal barang
dan Fungsi) yang mana semua hasil sitaan itu sudah menjadi
barang sitaan akan dilelang milik negara.
menjadi milik negara.
Sembari Agus mencontoPeran kami disini hanya se- hkan barang di lelang itu misbagai mediasi guna penyeleng- alnya berupa, tanah, rumah,
gara proses lelangnya,”Ulas kendaraan, BBM, Kayu, BatuAgus dengan santai seraya bara, termasuk barang-barang
mengurai permasalahan le- milik pemerintah daerah itu

Namun Agus menyayangkan barang-barang lelang
milik Negara dari hasil sitaan
dan sebagainya itu bila hanya
menjadi perhiasan di halaman kantor baik Pengadilan,
Kejaksaan dan Kepolisian
selama ini terkesan dibiarkan
begitu saja jika jenis kendaraan maka kropos, jika kayu
lapuk.”Ungkap Agus.

Mungkin saja alasan Agus
benar, dilapangan bisa saja
sejumlah barang-barang yang
sudah menjadi milik Negara
diluar pemantauannya raib
atau dimanfaatkan oleh oknum
Sebagai Konsumsi Publik
yang tidak bertanggunjawab tambah Agus “Masyarakat
demi kepentingan pribadi?.
perlu mengetahui Sumber
lelang milik negar yang diDisisi lain Agus sendiri lakukan Depertemen Keuanenggan mendiskreditkan in- gan Republik Indonenesia
stansi yang terkait langsung Direktorat Jenderal Kekayaan
dengan Depertemen Keuan- Negara Kantor Wilayah XIII
gan Republik Indonenesia Samarinda.
Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara(KPKNL) pasalnya
Berdasarkan Keputusan
menurut Agus lagi.”Belum ada Direktur Jenderal Piutang Dan
aturan yang mengatur soal Lelang Negara Tentang Petunbarang-barang lelang milik juk Teknis Pelaksana Lelang di
Negara itu yang sifatnya wajib Pasal 2 dokumen persyaratan
lebih intens lagi. Begitu pula lelang yang bersifat umum dan
dengan kewajiban pelaporkan Pasal 3 dokumen pesyaratan
barang lelang hasil sitaan dan lelang yang bersifat khusus.
sebagainya kepada (KPKNL).
1.Lelang barang milik
Namun kami tak tinggal pemerintah pusat/daerah.
diam dan harus eksen ke 2.Lelang milik BUMN/D. 3.Lelapangan guna menanyakan lang barang tidak dikuasai
dan memantau barang-barang /dikuasai /dimiliki negara (bea
yang sudah layak dilelang dan dan cukai). 4.Lelang Eksekusi
tidaknya, baik ke Pengadilan, pengadilan negeri. 5.Lelang
Kejaksaan dan Kepolisian.”Ujar Eksekusi PUPN. 6.Lelang
agus semangat.
Eksekusi pajak. 7.Lelang
Eksekusi harta pailit. 8.Lelang
Ditambahkannya, “Barang Eksekusi berdasarkan pasal
milik Pemda, sekalipun secara 6 Undang- undang hak tangumum masuk dalam kewenan- gungan (UUHT). 9.Lelang
gan KPKNL, namun pemda eksekusi fiducia. 10.Lelang
punya aturan tersendiri, jika barang rampasan. 11.Lelang
proses lelangnya dilakukan barang sitaan berdasarkan
internal pemerintah, barulah Pasal 45 KUHP. 12.Lelang
kita melakukan pelelangan barang temuan. 13.Lelang
disini. Lelang yang paling kayu dan hasil hutan lannya.
sering dilakukan (KPKNL) 14.Lelang BPPN. 15.Lelang
Kota Samrinda ini yaitu ba- piutang dan saham. 16.Lelang
rang hasil sitaan atau barang sukarela.
rampasan berupa barang hasil
perbuatan korupsi dan barang
”Urai Agus begitu panjang
hasil kejahatan, penyelun- lebar tentang permasalahan
dupan BBM. Nah untuk si- barang lelang milik negara
taan dan sebagainya misalnya di(KPKNL) Kota Samrinda
berupa BBM itu sebanarnya khususnya. Hal Ihwalnya Tak
meskipun putusan sidang- ada legitiminasi tak ada pula
nya putusanya belum ingkrah kewenangan (KPKNL) Kantor
hendaknya BBM itu lebih dulu Pelayanan Kekayaan Negara
dilelang, karena barang bukti Dan Lelang. Sepertinya busemacam ini dapat mengalami tuh kejelian memperhatikan
penyusutan (uap udara) atau barang lelang milik Negara
terjadi hal yang tidak di in- dengan harus eksen kelapanginkan, kebakaran dan lain gan tanpa menunggu laporan
sebagainya.”Prediksi Agus.
semata. (Tim)

Indikasi KKN di Aset Pemkab Taput,

Kejari Tapanuli Utara Harus
Segera Bertindak
Tapanuli Utara, SKPK
Adanya salah objek eksekusi tanah yang merupakan aset Pemkab tapanuli utara
di pasar siborong-borong menjadi sorotan sejumlah aktivis LSM di tapanuli utara, di mana
salah seorang penyewa tanah di Jl.dolok martimbang pekan si borong-borong yang
menyewa tanah dari pihak Pemkab tapanuli utara sdr. listen nababan merasa kecewa
atas adanya putusan mahkamah agung RI yang memenangkan penggugat Pesta br
lubis sebagai pemilik tanah yang di sewanya sejak tahun 1997 dan di atas tanah tersebut
di eksekusi sebuah bangunan miliknya yang di bangun atas kesepakatan dengan pihak
Pemkab tapanuli utara.Juru sita Pengadilan negeri tarutung pada hari jumat 07 mei 2010 
telah mengeksekusi tanah dan membongkar bangunan milik Listen nababan meskipun
pihak pengelola aset Pemkab taput melakuan protes karena menilai ada kesalahan objek
eksekusi, namun tidak membuat pihak PN tarutung mengulur waktu eksekusi.
Sejak tahun 1997 sdr Listen nababan menyewa sebidang tanah dari pihak Pemkab
Taput dengan ukuran 8 kali 12 meter dan di atas tanah tersebut didirikan sebuah bangunan
Ruko atas persetujuan Pihak Pemkab Tapanuli utara. Terhitung sejak tahun 1997 hingga
tahun 2008 Listen nababan selalu menyetorkan sewa tanah melalui petugas pemungut PAD
atas nama P.Lumban Raja dengan bukti surat tanda setoran Pendapatan Asli Daerah yang
ber stempelkan Pemerintah Kabuaten Tapanuli Utara Kecamatan Si borong-borong.
Namun ketika sejumlah aktivis LSM mempertanyakan sewa tanah tersebut, P.lumban
Raja yang di temui di rumahnya mengatakan bahwa sewa tanah untuk tahun 2006 S/d
2008 tidak di setorkan ke cash daerah atas perintah pimpinannya dan uang sewa tanah
tersebut hingga saat ini masih berada di tangannya.
Atas kejadian ini sejumlah LSM menduga bahwa kemungkinan hal yang sama bisa
terjadi pada sejumlah penyewa tanah aset Pemkab tapanuli utara di pasar siborong-borong, mengingat kejadian yang di alami listen nababan tanah yang di sewanya di gugat
seseorang tanpa di ketahui Pihak Pemkab tapanuli utara.
Meskipun petugas dinas pasar mengetahui bahwa tanah yang di sewa tersebut sedang
dalam perkara namun tidak melaporkannya ke pihak Pengelola Aset daerah, malah masih
menyempatkan diri untuk menagih sewa tanah dan sewa tanah tersebut di kantongi sendiri. Menyikapi kejadian ini, NCW (Nusantara Corruption Watch) meminta pihak Pemkab
tapanuli utara memeriksa bawahannya dan membawa permasalahan ini ke Ranah hukum
karena ada dugaan selama ini setoran sewa tanah Aset Pemkab Tapanuli utara di pasar
siborong-borong di kantongi sendiri oleh petugas pemungut dari Dinas pasar si borongborong. (Delon/Adrianto)

Sistem Administrasi Kabupaten Berantakan,

Kades bendungan rangkap dua jabatan

Foto Istimewa

Subang, SKPK
kades rangkap dua
jabatan berdasarkan SK Bupati Subang, sedangkan SK
Mendagri mengeluarkan keputusan tanggal 16 Januari 2007
nomor 140/184/PMB, tidak
diizinkan guru PNS menjadi
Kades.
Hal ini terjadi di Des.
Bendungan Kec. Pagaden
Barat, yaitu sdr. Agus Suryadi,
seorang Kepala Desa merangkap jabatan Guru PNS. Sa-

mapai sekarang, belum mau
memilih salah satu jabatan
tersebut. sdr. Agus Suryadi
menjadi Kades tahun 2006,
kemudian menjadi/diangkat
Guru PNS 2009.

menemui Kepala UPTD Dinas
Pendidikan Kec. Pagaden
Barat dengan enteng Kepala
UPTD menjawab pertanyaan
dari SKPK “menunggu keputusan dari atasan”.

SKPK telah mengkonfirmasi, dan sdr. Agus membenarkan, malah dia berkilah telah
melayangkan permohonan
pada 11 Februari 2010, nomor
141/08/pem melalui Camat
Pagaden Barat dan UPTD
Dinas Pendidikan Kec. Pagaden Barat untuk melanjutkan
menjadi Kades. Dan dia bilang
menunggu keputusan dari bupati karena SK itu dua-duanya
dari Bupati.

Sehingga muncul masalah, karena hel tersebut
jelas-jelas melanggar aturan
yang ditentukan. Bagaimana
pelayanan publik dan mengajar di sekolah, sedangkan
dalam waktu bersamaan untuk
kedua instansi tersebut.

Maka hal ini perlu segera
ada ketegasan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kepegawaian Daerah juga dari Bupati Subang sendiri agar tidak
Sayang Camat beberapa menjadi contoh yang tidak
kali didatangi oleh SKPK selalu baik di wilayah lain di Negara
tidak ada di tempat. SKPK Indonesia. (Tim)

KADIS PENDIDIKAN KOTA BEKASI HARUS PERIKSA KEPALA UPTD
DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BANTARGEBANG
bioskop, hal ini terbukti dari pala UPTD Dinas Pendidikan
pemutaran film di dalam ruang membuat surat izin sewenangbelajar siswa.
wenang, hanya untuk meraih
keuntungan dari anak-anak
Dengan menjual karcis pelajar.
seharga 3500 rupiah kepada
anak-anak siswa SD Negeri,
Sehubungan dengan izin
sehingga anak-anak siswa yang dibuat Kepala UPTD Ditidak dapat mengikuti mata nas Pendidikan Bantargebang,
pelajaran pada waktu pemu- Ibu Hj. Antin, harus bertanggung jawab karena jelas-jelas
Foto Istimewa taran film itu.
menyalahgunakan jabatan.
Apa jadinya di dunia penNegeri di daerah Kecamatan
Bekasi, SKPK
Ketika wartawan SKPK
S ej u ml a h S D Bantargebang mirip dengan didikan kita kalau semua Ke-

konfirmasi kepada Ibu Hj.
Antin selaku Kepala UPTD
Kecamatan Bantargebang
mengenai izin pemutaran film
dari Dinas Pendidikan Kota
Bekasi yang diperlihatkan
cuma fotocopynya dan disitu
pun tidak ada tertulis penjualan
karcis ataupun pungutan dari
siswa-siswa SDN.

atasan, kalau dihitung-hitung karena hal ini seperti sekurang lebih 12000 siswa SD buah perebutan mainan.
Negeri Kecamatan Bantargebang dikali Rp. 3500,-.
Oleh karena itu Kepala
UPTD Kecamatan BanBerapa keuntungan yang targebang harus ditindak
didapat Kepala UPTD, guru- tegas. Sementara para
guru serta kepala sekolah. Kepala Sekolah pun harus
Semestinya hal itu tidak boleh segera diperiksa, terlebih
terjadi, apalagi di lingkungan mereka yang melakukan
pendidikan.
pemutaran film tersebut
Dan kepala-kepala sekoagar seperti ini tak terulah pun menurut aja, karena
Peristiwa semacam ini lang kembali. (Tumpuan
menurut mereka ini perintah memang sangat memalukan, Sibagariang)

4

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Rampok Uang Rakyat,

Tangkap dan Periksa Nasrul Abit!!
Pessel, SKPK
‘Maling teriak
maling’, ka­li­mat ini yang
pantas diberikan kepada Nasrul Abit, ca­lon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode
2010-2015. Ter­nyata disinyalir
terkorup di Indonesia, na­mun
dasar manusia muka tembok
dan tidak pu­nya perasaan
serta rasa ma­lu, Nasrul Abit
masih sempat ber­bu­at baik
dengan memikat hati ma­sya­
ra­kat Kecamatan Lengayang
dalam mi­si kampanyenya.
Demikian perkataan dan
sumpah se­rapah masyarakat
Lengayang ter­ha­dap Nasrul
Abit. Karena disaat Pesisir Selatan menangis akibat ulahnya
Nas­rul Abit masih sempat
mengucurkan Dana Pasca
Bencana Gempa tahun 2007
di Kecamatan Lengayang
yang selama ini sudah menjadi
sorotan publik. Peng­ucuran
dana Pasca Gempa tidak
mengacu kepada juklak dan
juknis (me­ka­nisme) dari Menkokesra, karena pa­da tanggal
30 April 2010 di Kecamatan
Lengayang, Nasrul Abit sambil meng­ucurkan dana pasca
gempa kepada masyarakat
yang berhak menerima da­na
untuk rumah kerusakan ringan
ber­fa­riasi dari satu juta hingga
tiga juta li­ma ratus ribu rupiah
Disaat penyaluran dana
Gempa sem­pat juga Nasrul
Abit meng­kam­pa­nye­kan dirinya dan memberikan kata
sam­butan. Dia mengatakan,
ma­sya­ra­kat jangan mendengar isu yang negatif tentang
dirinya dan semua pem­be­ri­
taan di media itu adalah fitnah,
namun jangan lupa disaat
pencoblosan nanti, pilihlah
nomor 2.
Coba bayangkan seperti
rumah A­bas masyarakat Koto
nan Ampek satu Kecamatan
Lengayang yang rumah­nya

retak-retak kena Gempa pada
ta­hun 2007 namun setelah
diadakan cros­cek oleh tim
Pasca Bencana pada wak­tu
itu, rumahnya termasuk rusak
ringan, Abas hanya mendapat
bantuan dari pemerintahan
Nasrul Abit hanya Dua ratus
ribu rupiah, dan dijanjikan
akan ditambah satu juta lagi.
“Ternyata itu cuma hanya isu,
dana satu juta ter­se­but hingga
sekarang belum diteri­ma,” ujar
Abas
Lain halnya dengan keadan rumah Japri termasuk
kategori rusak berat hanya
dapat bantuan tujuh juta rupiah
se­harusnya lima belas juta
rupiah. Ru­mah Lian Sinihar,
masyarakat Padang Panjang
1 rumahnya rusak sedang,
namun tidak mendapatkan
bantuan sa­ma sekali. Padahal sudah diperiksa oleh tim
sakkorlak Kabupaten Pessel,
ma­lang nasib Lian sudah war­ta­wan Metro Indonesia
jatuh tertimpa tangga dan beberapa waktu lalu saat ke
akhirnya membangun sendiri rumah para korban gempa.
rumahnya.
Masyarakat Kabupaten
Rumah Rumilis yang dapat Pessel men­j­adi heran dan
ban­tuan rumahnya rusak se- bertanya-tanya ke­napa dana
dang dan mendapatkan ban- pasca bencana gempa bisa
tuan sekitar empat juta rupiah didiamkan selama dua tahun?
seharusnya sepuluh juta ru- Dan disimpan di bank mana
piah, sesuai dengan juklak juk- oleh Nas­rul Abit? Sedangnis dari Menkokesra. Namun kan pihak DP­RD Pessel suwalau ba­gaimanapun Nasrul dah membuat Agenda Kasus
Abit sekarang ini berbuat untuk dan membuat tim pansus
mengucurkan dana gempa Hak angket untuk menyingtetap cacat demi hukum. Di­ kapi dana pasca gempa yang
ke­manakan dana gempa di- diselewengkan oleh Nasrul
simpan oleh Nasrul Abit yang Abit dan akan me­nye­rah­kan
selama ini du­ga­an masyarakat semua kasus temuan Hak
tentang dana gem­pa bernilai Ang­ket kepada KPK di Jakarta.
ratusan milyar rupiah yang Na­mun hingga kini belum ada
tidak tersalurkan lebih kurang tang­ga­pan pihak hukum untuk
menying­ka­pi kasus Korupsi
dua tahun.
Bupati Pessel yang bernilai
“Coba kalau duit itu dibun- ratusan milyar rupiah itu.
gakan, bu­nga duit itu saja yang
Jika dibandingkan dendibagikan ke­pada masyarakat
Lengayang ini ma­sih tersisa gan kasus Gayus Tambunan
dana Gempa itu,” ung­kap menggelapkan da­na perpajaSondri mengatakan kepada kan hanya berkisar 28 Mil­yar

sehingga NKRI gempar dibu­
at­nya. Ternyata kasus korupsi
Nasrul Abit yang merampok
dana bantuan gempa dari
Menkokesra yang ber­ni­lai
Ratusan Milyar tidak ada tang­
ga­pan hukum di Sumatera
Barat. Je­las Gayus tidak ada
hubungan de­ng­an Nasrul,
tetapi mereka membuat gempar dengan penyalahgunaan
da­na pemerintah. Nasrul justru
lebih hebat dan lihai dari pada
Gayus.
Perlu di ingat bahwa orang
se­per­ti Nasrul Abit diduga
tidak bisa me­mimpin Pessel
dan Nasrul Abit bukan tipe pemimpin yang baik ka­rena tidak
punya hati nurani dan ti­dak
punya perasaan serta tidak pu­
nya rasa malu, disinyalir cacat
moral dan Nasrul Abit selama
menjadi pe­nguasa di Pessel hanya mencari ke­ka­yaan
pribadi, bukan menguta­ma­kan
kepentingan rakyat, ungkap
rak­yat Pessel yang terkena
gempa.

Panggil Pengacara Jadi Saksi,

KPK Dianggap Tak Paham Aturan…!!!
Jakarta, SKPK
Pemanggilan Bonaran oleh KPK ditengarai Peradi sebagai hal yang bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 1 dan
2 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.Selain itu, pemanggilan ini juga dinilai tidak sesuai dengan pasal 170 ayat 1
KUHAP dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat.
Demikian hal itu dikatakan Koordinator Devisi Humas dan Media Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia (DPN Peradi),Hinca Panjaitan dan Carel Ticualu dalam acara jumpa pers, di Jakarta ,yang didampingi Rufinus
Hutauruk,Jehaman,Djonggi M Simorangkir dari Departemen Pembelaan Profesi DPN Peradi dan Bonaran Situmeang
sendiri.
“Peradi akan memberikan sikapnya secara tegas.Bonaran dilindungi oleh UU dan Peradi akan membantu anggota sesuai
dengan UU.Peradi keberatan terhadap pemanggilan sepanjang hal itu berhubungan dengan rahasia antara pengacara dan
juga kliennya. UU melindungi profesi dan Peradi menolak hal tersebut,”kata Carel Ticualu kepada wartawan.
Dikatakan,Peradi juga akan meminta perguruan tinggi untuk melakukan eksaminasi terhadap pemanggilan tersebut.
Pada kesempatan tersebut,Bonaran Situmeang menegaskan,ia akan tetap menolak jika dipanggil sebagai saksi terhadap
kliennya.Hal tersebut jelas-jelas dilarang oleh UU serta sumpah dan kode etik advokat.
Sementara itu,Anggota Departemen Pembelaan Profesi DPN Peradi Djonggi Simorangkir yang juga kuasa hukum
Bonaran mengatakan, advokat wajib menyimpan rahasia dari kliennya.”Apabila dia bersaksi tidak sesuai ketentuan UU,
pengacara itu bisa dipidanakan oleh klien.Sangat naïf kalau pengacara harus membuka rahasia kliennya dengan menjadi
saksi,”ujarnya.
Menurut Bonaran,jika ia sampai bersaksi,itu sama dengan dia melanggar sumpah jabatannya dan melanggar UU.”Saya
bukan tidak mau menjadi saksi,tapi UU yang melarang.Saya setuju dengan penegakan hukum,tapi yang wajar dan sesuai
dengan UU.KPK bekerja berdasarkan UU dan advokat bekerja juga berdasarkan UU,”sambungnya.
Sebelumnya,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap kuasa hukum Anggodo
Widjojo,Bonaran Situmeang sebagai saksi pada tanggal 15 Februari 2010 untuk tersangka kliennya sendiri,Anggodo
Widjojo,sesuai surat panggilan KPK Nomor :Spgl-359/23/II/2010 tanggal 10 Februari 2010. “Bonaran Situmeang diperiksa
sebagai saksi untuk tersangka Anggodo Widjojo,”ujar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan. (Tim)

Bangunan rumahnya di
Lam­pung melebihi megahnya
rumah Pre­siden, begitu juga
dengan tudingan masyarakat
Pessel tentang rumah sa­kit
yang dibangun di Lampung sa­
ngat mewah dan megah sekali,
ung­kap sumber yang tidak
mau namanya ditulis di media
ini namun kete­rang­an­nya bisa
dipertanggung jawabkan.
Kekayaan yang dimiliki Nasrul Abit, masyarakat
menduga bahwa aset daerah
Pessel yang dikorupsi oleh
Nasrul Abit dan dibangunkan
Nasrul Abit ke Propinsi Lampung, ter­bukti sekarang ini
apa yang di­ba­ngun Nasrul Abit
selama memimpin Kabupaten
Pessel. Begitu juga de­ng­an
bantuan Depsos yang senilai
satu setengah milyar, terdiri
tiga cek tunai, nilai satu cek
tunai lima ratus juta rupiah.
Kucuran dana tersebut adalah
untuk pembuatan Rumpon,
namun dikemanakan proyek
dana rum­pon itu? Disinyalir

dana proyek Rumpon itu raib Men­kokesra, sudah jelaskan
dan amblas masuk kedalam bahwa dana gempa itu ada
akan tetapi sengaja di gelapkantong Nasrul Abit.
kan, hebat bukan..? Nasrul
Perbuatan Nasrul Abit Abit..!
adalah ti­pe pemimpin pemIngat pemilihan kepala
bohong dan suka men­janjikan
yang muluk-muluk ter­hadap Daerah tinggal menghitung bumasyarakat Pessel. Apakah lannya saja dan jangan dipilih
orang seperti Nasrul Abit layak Nasrul Abit untuk memimpin
di­pi­lih kembali untuk memimpin Pesisir Selatan ini untuk periPessel 2010 hingga 2015, ma- ode mendatang, ungkap Lian,
syarakat harus memperjuang- to­koh masyarakat Padang
kan Pessel agar jangan dibiar- Panjang 1. “Pilihlah orang
kan Pessel hancur di tangan yang benar-benar berasal dari
Nas­rul Abit yang tidak punya Pessel karena walaupun dia
niat un­tuk membangun Pessel. kalah dalam Pilkada nantinya
Walau­pun setiap pertemuan me­reka masih tetap tinggal
masyarakat di­be­rikan amplop di Pessel namun kalau sep50 ribu rupiah yang hadir erti Nasrul Abit tidak lagi mewaktu pertemuan Nasrul Abit, mimpin di Pessel ini dia akan
namun kalau dikasih duit ambil kembali ke Lampung karena
saja namun Nasrul Abit jan- ru­mah dan asetnya semuanya
gan dipilih ka­rena uang yang di Lam­pung,” ujarnya.
dihambur-ham­bur­kan oleh
Nasrul Abit di Pessel hanya
Nasrul Abit adalah uang ha­sil
korupsi selama memimpin men­cari kekayaan untuk kesPes­sel tahun 2005-2010, tutur ejahteraan diri sendiri, coba
Ardison to­koh masyarakat renungkan oleh ma­syarakat
Lengayang.
Pessel dan buka mata le­bar-lebar apakah ada kemajuan se­la­
Tanggapan Praksi Golon- ma Nasrul Abit menjadi Bupati
gan Kar­ya dan juga selaku Pes­sel? Karena tidak satupun
Singa Pansus Hadiyon. SH, keber­ha­si­lan Nasrul Abit yang
mengatakan kepada MI, bah- bisa dibang­ga­kan selama
wa dana bantuan Gempa ada­ menjadi Bupati Pessel, tambah
lah bantuan dari Menkokesra Lian dengan semangat.
dan bukan dana pribadi Nasrul
Abit, seharusnya dana banDan banyak lagi tipe petuan ini tidak ditahan oleh Nas- mimpin su­ka bohong yang
rul Abit dan harus di­bagikan sekarang ber­lomba-lomba
terhadap masyarakat yang untuk mencalonkan di­ri menterkena musibah Bencana jadi Bupati Pessel, dengan
Gem­pa, sesuai dengan juklak men­janjikan disaat kampanye
dan juknis dari Menkokesra. sejuta pe­sona untuk memikat
Yang jelas dana gempa bukan hati masyarakat Pessel.
proyek normal akan tetapi
Namun sekarang ini ma­
dana bantuan murni yang harus disampaikan kepada yang sya­ra­kat harus tentukan sikap
yang bi­jak­sana agar jangan
berhak menerima.
salah untuk me­milih pe­mimpin,
Sekarang kita mengetahui pilihlah seorang pe­mimpin
ber­sa­ma bahwa publik sudah yang bersih dan berwibaribut baru di­kucurkan sedikit wa agar Ka­bu­paten Pesisir
demi sedikit dana bantuan Selatan me­nu­ju pe­ro­bahan
Gempa itu namun tidak men- d­itangan pemimpin baru nan­
gacu dengan petunjuk dari tinya. (HMT)

Penyelewengan Dana APBN,

Korupsi Hasan B.A, Akan Dilaporkan ke KPK
Jambi, SKPK
Lembaga Investigasi
Tindak Pidana Korupsi (LITPK) Jakarta, dalam waktu
dekat akan segera melayangkan pelaporan menge­nai datadata dugaan korupsi yang
dilakukan Hasan Basri Agus,
seputar penye­lewengan dana
APBN ke Komisi Pembe­rantas
Korupsi (KPK).
“Sebagai lembaga yang
memiliki tugas untuk menga­
wasi penggunaan dana Negara, kami berkewajiban untuk
segera melaporkan segala
macam dan bentuk penyimpangan dan korupsi yang
dilakukan oknum kepala daerah tersebut kepada aparat hukum terkait,” tegas Bam­bang
S, Ketua LI-TPK disela-sela
kegiatannya di Mabes Polri
Jakarta.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, sejumlah aktivis
dari LSM lokal, seperti Gemas
AKJ (Gerakan Masyarakat Anti
Korupsi Jambi), menyatakan
bahwa sebaiknya hasil Audit
BPK tahun 2008, Kabupaten
Sarolangun ditindak lanjuti
Aparat penegak Hukum.

maka bukan tidak mungkin
masyarakat memiliki sekolah
yang lumayan mewah.
Selain itu, bila dana tersebut digunakan untuk kelompok Tani, maka tidak sedikit
Masyarakat petani yang bakal
hidup layak.

Lebih lanjut Gemas meng­
Mengenai temuan BPK
harap­kan para koruptor tahu ter­hadap APBD Kabupaten
diri, bahwa dirinya adalah Saro­langun yang terindikasi
tauladan bagi masyarakat, penyim­pangan.
bukannya menggerogoti uang
Mereka mengaku akan
rakyat.
mempertanyakan sejauhmana
Seperti temuan BPK Jambi Tupoksi BPK dalam menindak
tahun 2008, terhadap proyek lanjuti temuannya sebagai
jalur dua, yang merugikan lembaga Negara, agar ditin­
daklanjuti penegak hukum,
Negara, Rp. 760.769.309,-.
dan kepada masyarkat Jambi
Karena bila dana tersebut agar lebih jeli dan hati–hati medigunakan untuk membangun milih calon pemimpinnya pada
sarana umum, seperti sekolah, Tahun 2010 nanti. (Tim)

UTAMA 5

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Kontraktor Menghilang,

Pembangunan SMAN 2
Tertunda

KANTOR PAJAK PRATAMA
TAHUNA PERANGI MAFIA PAJAK

Samarinda, SKPK
Tertundanya pembangunan SMAN 2 Jl. Kemakmuran Samarinda menimbulkan permasalahan yang serius di
karenakan kontraktor menghilang. Dalam hal ini jelas di sebabkan adanya kelalaian kontrol dalam pengawasan pembangunan
proyek tersebut. dan di duga ada unsur indikasi rekayasa
kerjasama antara pihak kontraktor PT. Yurda Adhi Senggara
dengan beberapa instansi-insatansi yang terkait dan terlibat
langsung atas pekerjaan proyek SMAN 2 Samarinda. di mana
dalam hal ini kami menemukan keganjalan-keganjalan dari hasil
penelusuran wawancara kami.
Lanjut…. SKPK, di lapangan, melalui sumber dari beberapa
pihak yang berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek di
lokasi SMAN 2 Samarinda. Di mana telah tercatat pelaksanaan
pembangunanya di mulai dari tanggal 05- maret 2008 adapun
konsultan pengawas proyek yang sempat kami temui memberikan pernyataan,Bahwa progress prosentase pekerjaan di
lapangan sudah mencapai 60% pembangunan.
atas dasar dari hasil progress tersebut pihak kontraktor PT.
Yurda Adhi Senggara telah menerima kucuran dana awal 40%
plus DP 20% adapun total nilai rupiah yang telah di terima oleh
pihak kontraktor sebesar Rp 8,4 milliar dari total keseluruhan
60% peluncuran dana. di mana bila kita melihat kucuran dana
awal tersebut tidaklah kecil nilainya, berdasarkan dari pagu dana Tahuna, SKPK
Dugaan mafia pajak
proyek sebesar Rp 14 milliar. Pernyataan dari hasil keterangan
tersebut di benarkan adanya oleh pihak pengguna jasa ang- pada kantor pajak pratama
tahuna semakin merebak,
garan’’ Pak Barus’’ selaku (PA).
sehimgga membuat pada
Namun setelah dana tersebut berhasil terealisasikan kepada petugas pajak di kantor tersepihak kontraktor, Tiba-tiba saja selang Beberapa hari berikut- but semakin berhati–hati.
nya pekerjaan di lapangan mogok, di karenakan kontraktor
Mengingat kredibilitas
meninggalkan proyek tersebut, Adapun dana yang Ludes oleh
kontarktor tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan proyek ini, maupun nama baik dari institusi tersebut di pertaruhkan
bersumber dari Dana Anggaran Daerah APBD Kaltim 2008.
yang dimana penilaian Dirjen
Dan yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah, Pajak di Jakarta ternyata KPP
dengan mudahya proses pengucuran aliran dana tersebut Tahuna mendapat rangking 4
trealisasikan kepada pihak kontraktor yang tidak konsisten. dari 317 KPP se Indonesia tenSementara dengan melihat kenyataan di lapangan tidaklah tang kinerja penirimaannya.
sebanding dengan progress yang di nyatakan oleh pihak
Menyikapi tentang dugaan
konsultan pengawas. dan hal ini telah di benarkan oleh pihak
pengguna jasa anggaran, Timbul persepsi dari berbagai pihak mafia pajak yang terjadi di KPP
kalangan masyarakat mempertanyakan tentang kinerja instansi
terkait dalam hal ini, apakah sebelumnya ada utusan khusus
dari instansi terkait turun ke lokasi proyek yang telah melakukan survey sebelumnya dengan cermat dan teliti di lapangan.
Dengan terjadinya spekulasi kontraktor tersebut memunculkan
dugaan persepsi adanya kepentingan dan indikasi kerjasama
yang tidak benar sekaligus merugikan Negara, terkait dana
APBD dalam proses pekerjaan proyek tersebut.

Foto Istimewa

Tahuna seperti yang di beritakan oleh SKPK pada edisi ke
27 maka kepala kantor Pajak
Pratama Tahuna Drs. Deny
Ferly Makisanti, Msi.
Mengangkat bendera perang terhadap hal tersebut
dengan mengadakan pembenahan khusus managemen
penagihan pajak.
Karena jika hal ini dibiarkan
akan menjadi momokmenakutkan bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sangihe.
Persoalan tagihan Rp 12
juta, dibenarkan oleh kepala

Hendrik Sayuta Kasie Exitensifikasi

kantor pajak tersebut akan dalam persoalan ini.
tetapi Rp 5 juta sudah di
setorkan ke Bank, sementara
Maka pihak kantor pajak
sisanya Rp 7 juta masih di pratama Tahuna, tak akan setangan wajib pajak.
gan–segan untuk melakukan
pemecatan serta melimpah“Dengan adanya pem- kan hal tersebut ke proses
beritaan SKPK di edisi 27 hukum.
kami sangat berterima kasih
sehingga kami akan melakuSementara KASIE EXIkan pembenahan khusus man- TENSIFIKASI KPP Tahuna
agemen penagihan pajak,” Hendrik Sayuta, ketita di temui
ujar Pak Deny kepala KPP SKPK di ruang kerjanya menTahuna.
gatakan bahwa apa yang di
beritakan oleh SKPK di edisi
Jika dalam pemantauan ke 27 itu merupakan referkami ternyata terdapat pega- ensi untuk menyelidiki oknum
wai pajak yang nakal dan – oknum yang mencoba main
main–main dalam keterlibatan denga persoalan pajak, baik itu

petugas maupun wajib pajak.
“Karena persoalan pajak
adalah hal yang sangat berarti
bagi kehidupan masyarakat
maka kami akan menyelidiki
oknum – oknum petugas yang
melakukan pelanggaran pajak
maupun wajib pajak yang lalai
terhadap kewajibannya sebagai warga Negara yang taat
membayar pajak” ujarnya.
Di harapkan persoalan
ini segera di tuntaskan oleh
kantor pajak pratama Tahuna,
bagi oknum yang terlibat harus
di selesaikan secara hukum.
(Ewos)

ANGGOTA DRRD KABUPATEN SANGIHE
WAHIDIN MANDAHARI TERANCAM PAW

Adapun selaku PPTK Buyung, dalam kesempatan wawancara memberikan pernyataanya bahwa “Kami selaku pihak
penyelenggara bertanggung jawab dalam hal ini dan bersedia
mencarikan solusi atas tertundanya proyek tersebut dan segera
menindak lanjuti pihak pemborong agar dapat melanjutkan dan
menyelasaikan pekerjaanya sampai tuntas”. dari pernyataan
PPTK Buyung apa yang terjadi hingga hari ini di lokasi, di mulai
dari mogoknya pekerjaan tercatat dari oktober 2009 sampai
pada hari ini belum ada Tanda-tanda kelanjutan dari proyek
tersebut. Sementara itu pihak Guru-guru yang mengajar di
SMAN 2 Jl. Kemakmuran Samarinda mengeluhkan atas dana
penyewaan gedung sementara. Yang sementara di bebankan
kepada pihak sekolah, untuk tetap melanjutkan proses aktivitas
Belajar mengajar di sekolah SMPN 2. Ini merupakan bukti yang
cukup dan perlunya di lakukan tindakan kepada instansi terkait
guna mencarikan solusi atas proyek pembangunan sekolah
SMAN 2 Samarinda. (Irwan/Patobo)
Foto Istimewa

Tahuna, SKPK
Status anggota DPRD wahidin mandahari sampai sekarang ini tetap santer dibicarakan masyarakat Kabupaten Sangihe. Pasalnya, sejak pendaftaran
maupun sampai penerapan calon legislative hingga pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sangihe banyak terdapat rekayasa maupun pelmasuan data,
sehingga mengundang tanya masyarakat dan para politikus yang ada di Kabupaten Sangihe.
Hal inipun telah di laporkan ketua DPD PAN Kabupaten Sangihe, Djelani Stirman pada kepolisian Resort Kabupaten Sangihe pada tanggal 22 mei 2009,
akan tetapi laporan tersebut tidak pernah di tindak lanjuti oleh POLRES Sangihe sampai berita ini di turunkan.
Sejak awal pemantauan SKPK bahwa Wahidin Mandahari melakukan pendaftaran CALEG sampai penetapan sebagai anggota DPRD Kabupaten
sangihe masih dalam status pegawai negri sipil ternyata mempunyai titik kebenaran.
Pemantauan SKPK pada dinas pendidikan dan olah raga Kabupaten Sangihe, ternyata bendahara membenarkan bahwa Wahidin Mandahari telah
mendapatkan surat keterangan pemberhentian secara terhormat dari pegawai negri sipil (SK pensiun) Nomor 882.4./ BKD / SK / 104 / 2009 tanggal 26
agustus 2009 yang di tanda tangani oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Drs. Sinjo H. Sarundajang.
Ini dalam arti kata Wahidin Mandahari mendapat status pensiun setelah di tetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sangihe.
Djaelani Stirman ketua DPD PAN ketika di temui SKPK mengatakan bahwa disinilah nampak bahwa pekerjaan KPU Kabupaten Sangihe amburadul, yang
hal – hal yang tidak bisa dilakukan atau di benarkan akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh KPU Kab.Sangihe dengan sistim menghalalkan segala cara.
“ kalau dilihat dari persoaalan ini KPU tidak bisa lepas dari tanggung jawab, karena hal ini terjadi juga akibat ulah KPU itu sendiri, seharusnya mereka
menyadari bahwa cara seperti ini sangat merugikan orang banyak” ujar Djelani dengan tegas.
Sementara Chres Gagola anggota KPU Kab.Sangihe saat ditemui SKPK pada diskusi politik tanggal 27 april 2010 mengatakan bahwa setiap calon
legislative yang pegawai negri sipil saat pendaftaran hanya melampirkan surat pernyataan undur diri (format BB 07) sesuai UU No 10 2008, akan tetapi
khusus tentang persoalan Wahidin Mandahari jika ternyata terbukti memiliki SK Pensiun setelah ditetapkan menjadi anggota DPRD Kab. Sangihe akan di
tindak lanjuti untuk di rekomendasikan ke devisi hukum KPU pusat karena ini merupakan rana hukum KPU pusat. Mengingat hal ini terkait dengan pemalsuan
data bisa saja Wahidin Mandahari terancam pengganti antar waktu ( PAW ) sebagai anggota DPRD Kab. Sangihe.
“ jika memang benar Wahidin Mandahari mendapat SK pensiun setelah di tetapkan menjadi anggota DPRD, ini terdapat rekayasa data, yang mengancam
pada PAW bagi yang bersangkutan , untuk hal ini kami akan merekomendasikan ke devisi hukum KPU pusat karena ini masuk dalam rana hukum KPU
pusat “ ujar Gagola “.
Jika hal ini memang benar terjadi maka sangat disayangkan seorang tokoh seperti Wahidin Mandahari melakukan pendustaan public hanya karena ego
politik yang tidak wajar…. (Ewox)

6

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Kinerja PDAM Babelan Harus
Dirubah Total…!!!

Kejati Jambi Diminta Periksa Dinas PU Kerinci
Kerinci SKPK
Pengaspalan
jalan Kabupaten di Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kerinci banyak dikerjakan asal jadi dan tidak
sesuai mutu dan kualitas
yang sebenarnya.
Realisasi janji Bupati
Kerinci, Muras­man, yang
mengatakan bahwa dalam
tem­po 2 tahun, jalan Kabupaten akan mulus, tampaknya tidak akan te­realisasi.

Foto Istimewa

yang di terima wartawan SKPK
sebesar Rp. 2.500, jadi telah
diambil oleh kasir sebesar
Rp. 200. Hal itu telah dilakukan opnum PDAM Babelan
lebih kurang 23.000 pelanggan, yang ada di kecamatan
Pasalnya, pelanggan yang Babelan.
membayar rekening ke PDAM
Babelan jarang menerima
Karto ketika di konfirmasi
uang kembalian dari sisa pem- SKPK membantah adanya
bayaran setiap bulannya.
sisa uang pengembalian, yang
tidak di kembalikah kepada
Hal itu terbukti dari pem- konsumen. “Kalaupun tidak
bayaran rekening PDAM yang ada pengembalian oleh kasir.
dibayarkan oleh wartawan “ kilasnya.
SKPK dimana pembayaran
air untuk bulan Maret 2010 Wartawan SKPK ketika mesebesar Rp. 67.220 di bulatkan minta penjelasan dari kasir
menjadi Rp. 67.300 ternyata mengenai masalah pengemketika dibayarkan Rp. 70.000 balian sisa uang pembayaran,
kemudian uang kembalian mengatakan bahwa pernah
Bekasi, SKPK
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) cabang
Babelan yang dipimpin oleh
Ibu Dedeh perlu adanya perbaikan kinerja. 

ada konsumen yang kurang
pembayaran minimal Rp.
3.000 tidak pernah meminta
oleh konsumen dan di bebaskan saja, kilasnya.

Lantaran dari hasil pene­
lu­rusan SKPK dan beberapa LSM Kerinci, terlihat
Hotmix yang baru 2 minggu
diker­jakan sudah retak dan
me­nge­lupas. Kemu­dian
kete­balan aspal hanya setebal 3 cm dan tidak sesuai
spe­sifikasi teknis.
Bina Marga yang meng­izin­kan
hal tersebut dilaku­kan. Bahkan
Bahkan dalam penger- dari hasil penelu­suran SKPK,
jaannya, plinkut tidak mera- diduga Kabid Bina Marga,
ta dan tidak dibersih­kan dari Henki, ST, me­lakukan punkotoran. Yang lebih parah gutan fee se­besar 10% per
lagi pengaspalan di­laku­kan paket, saat penandatanganan
pada malam hari dan dalam pencairan dana.
kondisi hujan lebat.
Bahkan sum­ber SKPK, seMenurut informasi yang cara lang­sung menu­ding, kadiperoleh SKPK, mutu Hot- lau Henki dan Zulfikar (Kadis)
mix Dinas PU Kerinci sangat masih menjabat di PU Kerinci.
menge­cewakan, lantaran Maka bisa dipastikan proyek
adanya “res­tu” dari oknum tidak akan pernah se­lesai.

Kami meminta kepada
Dirut PDAM Bekasi Drs. H.
Wahyu Prihantono segera menindak tegas anak buah yang
jelas-jelas telah melakukan
penggelapan sisa uang pembayaran konsumen.  Apabila
hal tersebut dibiarkan dikhawatirkan hal ini akan menjadi
preseden buruk bagi kinerja
PDAM pusat, serta mengurangi kepercayaan konsumen lapangan contoh : PK ( Pemasangan Kembali) sangat jauh
kepada PDAM.
harga biasanya Rp. 870.000
Masih banyak hal-hal yang menjadi Rp. 1.750.000. (M.
belum terungkap hasil kinerja di Pasaribu)

Foto Istimewa

Kepala Dinas PU Kab.
Ke­rinci ketika ditemui selalu
tidak ada, dan SKPK me­nemui
Kabid Bina Marga Hengki, ST,
yang ketika di­temui diruang
kerjanya sem­pat bersikukuh
membantah kendati telah diperdengarkan rekaman suara
sumber terse­but.
Pada akhirnya malah me­
nyampaikan pada SKPK, bah­
wa semua jalan-jalan yang
retak dan berlubang bisa diper­
baiki.

Untuk memperbaiki sistem
manajemen pemerintahan dan
pelayanan terhadap masyarakat, maka dengan itu harus
mengetahui, apa yang akan
diperbaiki. Masih menurut
bupati menghimbau kepada
para pejabat SKPD yang dilantik agar dapat mengambil
Dengan berpedoman langkah-langkah untuk memketentuan UU No.32 tahun perbaiki dalam pelayanan
2004 pasal 130 ayat 2 yang masyarakat.
berbunyi Pengangkatan peOleh karena itu Bupati
mindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Tapanuli Utara mengharapkan
eselon II pada pemerintah agar para pejabat SKPD yang
daerah kabupaten/kota dilantik sungguh-sungguh
ditetapkan oleh Bupati/wa- dalam menjalankan tugas
likota setelah berkonsultasi dan tanggung jawab yang
kepada Gubernur. Selan- diberikan, karena suatu kunci
jutnya dituangkan dalam keberhasilan untuk pelayanan
keputusan Bupati Tapan- masyarakat adalah aparatur
uli Utara No.821.22/08/K/ yang profesional, kompeten da
BKD/1/2010, tanggal 27 berkarakter melayani dengan
menerapkan nilai-nilai budaya
april 2010.

bekerja sehingga diperlukan
peran seorang pemimpin
yang taat, tangguh, tegas
dan berwibawa tegas Bupati
sambil mengatakan selamat
bertugas.
Terkait hal tersebut Kadisdik yang baru dilantik Drs.
Joskar Limbong yang tadinya
menjabat sebagai Kepala
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekda Kab Tapanuli
Utara yang menggantikan Dra.
Mariani simorangkir. Mpd yang
sekarang menjabat sebagai
kepala Dinas Pariwisata dan
kebudayaan kab Tapanuli
Utara, untuk menunjukkan
suatu hubungan kerjasama

yang baik dan solid di
Pemerintahan Kab Tapanuli
Utara telah melakukan pisah
sambut pada hari jumat 30
april 2010, di aula dinas
pendidikan Kab Tapanuli
Utara yang juga dihadiri
jajaran dinas pendidikan
hingga para kepala sekolah
yang ada di Kab Tapanuli
Utara. Sambil bersalamsalaman untuk membuktikan apabila ada kekurangan sebagai manusia biasa
agar kita saling memaafkan.
Demikian penuturan Kepala
dinas yang baru Drs. Joskar
limbong kepada wartawan
buana mandiri. (Delon S/
Pandapotan Manalu)

(14 Pejabat pimpinan SKPD yang dilantik 10 orang Eselon II, 4
orang Eselon III. DiBalai data Kab tapanuli Utara)

Dari hasil temuan ini
diminta aparat ber­wenang
menindak lanjuti, demi tegak­
nya hukum dan aperatur
pemerintahan yang bersih
dari korupsi. (SY)

KPK Diminta Periksa Mantan Bupati
Kerinci dan Kepala Bandara, Sahari
RI kegiatan ini bermasalah
karena terjadi penggelembungan dana (Mark-Up). Hasil
audit atas laporan keuangan
pemerintahan Provinsi Jambi.

Bupati merombak pimpinan SKPD
Disaat yang bersamaan
bupati Tapanuli Utara menyampaikan bahwa mutasi
dalam kebutuhan organisasi
dan penyegaran maka dengan
itu kepada para semua yang
diberi tugas dan kepercayaan
sebagai pimpinan SKPD yang
baru perlu melakukan analisis
secara sistematis dan tepat
sasaran.

Namun demikian, rona
wajah Henki ketika mende­
ngar rekam­an tampak keta­
kutan.

Proyek Bandara Depati Parbo,

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,

Taputara, SKPK
Dalam acara sumpah janji Pelantikan beberapa
pejabat eselon II dan III
dilingkungan PemkabTapanuli Utara, sambutan
dan arahan Bupati Tapanuli
Utara Torang Lumbantobing mengatakan bahwa
pelantikan pengambilan
sumpah/janji dan serah
terima jabatan adalah sebagai tindak lanjut surat
Gubernur Sumatera Utara
No.800/9467/BKD/III/2010
tanggal 26 april 2010 tentang konsultasi pengangkatan pejabat struktural eselon
II dilingkungan Pemerintah
kabupaten Tapanuli Utara .

Tetapi dirinya mengaku
hanya menyetujui berdasarkan hasil uji labo­ratorium.

Foto Istimewa

Jambi, SKPK
Bandara Depati
Parbo Kerinci yang dibangun
pada 1978 dan hanya sempat
beroperasi beberapa tahun.
Tahun 1980 sampai 2003
keberadaan bandara ini nyaris
tidak terdengar dan vakum.
Pada tahun 2003 bandara
ini kembali berfungsi setelah
dilakukan berbagai perbaikan,
tapi hanya beberapa bulan
saja. Pada tahun 2006 kembali
bandara ini diperbaiki tapi hanya untuk mengangkut rombongan Menteri Kehutanan untuk
meresmikan Festival Danau
Kerinci, setelah itu kembali
bandara tidak beroperasi.

Pembangunan Bandara
Depati Parbo yang bertahuntahun lamanya ternyata menggunakan dana yang tumpang
tindih, kekurangan fisik tahun
2007 dengan menggunakan
dana APBD ditindih dengan
kegiatan tahun 2008 dari dana
APBN melalui satuan kerja
(Satker) Direktorat Jendral
Perhubungan Udara, padahal
proyek tahun 2007 APBD belum tuntas dikerjakan.

Pada tahun 2008 Pemkab
Kerinci mendapat kucuran
dana APBN melalui Departemen Perhubungan Rp.35
miliar, untuk perpanjangan
landasan pacu Bandara Depati Parbo. Pekerjaan kontraktor jauh dari standar yang
diharapkan dan pekerjaan
terbangkalai, kontraktor menghilang tanpa menyelesaikan
pekerjaannya.
Masyarakat Kerinci jadi
tanda tanya. Pasalnya ketika
Menteri Perhubungan Yusman
Syateo Djamal meresmikan
Bandara Depati Parbo 28 November 2008 dengan menggunakan Riau Airline mendarat di Bandara Depati Parbo
merupakan untuk pertama
kali sekaligus untuk yang terakhir. “Sejak peresmian sampai
sekarang bandara yang dibangun dengan dana miliaran
rupiah hanyalah sebagai ajang
balapan dan nongkrong anak
muda,” kata warga.

Pada 2006–2007 untuk perpanjangan landasan
pemerintah daerah anggarkan
Rp.7 miliar. Namun sampai tahun 2007 bandara belum juga
bisa didarati pesawat. Rencana untuk membeli pesawat
Pembangunan Bandara sendiri dialihkan tanam saham
Menurut beberapa LSM,
Depati Parbo diperkirakan di Riau Airline Rp.6 miliar
kualitas landasan yang baru
hanya menghamburkan uang tanpa persetujuan DPRD.
dikerjakan tidak layak. “BanNegara. Hal itu dibuktikan
Selain dana APBD, Pemer- yak pekerjaan pengaspalan
dengan pekerjaan dan kualitas
yang asal jadi dan banyak intahan Provinsi Jambi juga dikerjakan saat hujan dan
pihak yang mengeruk keuntun- kucurkan dana Rp.1,1 miliar tanpa pembersihan lokasi segan dari mulai tender hingga untuk alat bantu pendaratan hingga kurang melekat,” kata
(NDB). Hasil pemeriksaan BPK ujar Doni. (tim)
fee proyek.

RAGAM 7

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Tidak Jeli seleksi Calon Bupati,

Asril Syam Siap Beberkan Semua

menge­sah­kan calon Cabup
Pessel atas nama Nasrul Abit
yang ligalitas ijazah ca­cat
administrasi.dan diduga Ijazah
Nasrul Abit telah membohongi Ne­gara dan sekaligus
merugikan Ne­ga­ra selama
dia menjadi PNS.perlu diu­sut
kebenarannya tentang liga­litas
Ijazah Nasrul Abit oleh pihak
penegak Hukum.

Pessel, SKPK
Berbagai tudingan
ma­sya­rakat Pesisir Selatan
terhadap pihak KPU dan
PN (Pengadilan Negeri)
Ka­bu­paten Pessel, tentang
lolosnya Nas­rul Abit untuk memimpin Ka­bu­pa­ten
Pesisir Selatan lima tahun
men­jabat Wakil Bupati pada
priode th 2000-2005 dan Bupati pada th 2005-2010.
Berarti pihak KPU dan
PN Painan ti­dak jeli untuk menyeleksi para ca­lon
Bupati, dan ada juga masyarakat Pessel kebingungan kenapa sudah se­puluh
tahun Nasrul Abit me­mim­pin
Pessel, baru sekarang terungkap bahwa orangtuanya
terlibat PKI.
“Ka­lau sudah jelas kejadiannya begitu apakah
masyarakat Pessel masih
me­milih Nasrul Abit untuk
memimpin Pessel pada
priode th 2010-2015,” tutur

Begitu juga pihak KPU
dan PN Painan tidak meneliti dengan seksa­ma tentang
Foto Istimewa ijazah Nasrul Abit se­wak­tu di
SD,Nomor 3 Kenegarian Air
beberapa tokoh masyarakat Ha­ji, dengan nomor induk
Kecamatan Lengayang.
314 dan no­mor ijazah SDA
020571 tertanggal 31 DesemBegitu juga dengan ka- ber 1969,Nasrul adalah anak
sus ijazah Nasrul Abit yang tuan Abit.
diduga cacad demi hukum ,
lantaran Nomor status sekolah
Setelah ijazah ST (Sekolah
Universitas Bandar Lampung Teknik) nomor 2 Kambang di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Balai Selasa jurusan banguPolitik Status Ter­daf­tar Ber- nan Gedung de­ngan nomor
dasarkan SK Mendikbud No, daftar induk 216 ija­zah 1118
0294/0/1985 (10/07/1985) atas Be 006/ST-1/72 tanggal 4-12nama Nas­rul A.
1972,nama orang tua Nasrul.
A ber­ubah menjadi Ali Umar
Namun sangat jauh ber- begitu ju­ga dengan ijazah STM
beda dengan nomor status di- Negeri Pa­dang jurusan Bandalam ijazah Negara terdaftar gunan Gedung No­mor Daftar
berdasarkan SK Mendikbud Induk 319/B.6/T, no­mor ijazah
No, 0512/0/1986 (31/07/1986) III Ci.0386 tanggal 2 De­sem­
tanpa stempel koordinator Ko­ ber 1975 tetap nama orang tua
pertis wilayah II, (23/11/1989) Nas­rul A tetap Ali Umar begitu
dan Stempel Rektor ijazah juga dengan ijazah SMA Teluk
Nasrul Abit sangat jauh ber­be­ Betung Profinsi Lampung denda antara ijazah Universitas gan nomor ija­zah N0, 2.OC oh
de­ng­an ijazah Negara.
P 0000965 ter­tanggal 23 Maret
1983 masih Tetap Nasrul Bin
Meneliti ke­be­ra­daan ijazah Ali Umar.
Nasrul Abit disinyalir ca­cat
Hukum,namun kenapa KPU
Yang diper­ta­ny­akan oleh
dan PN Pessel menerima dan masyarakat Pessel ka­pan

Kavling Tanah Tak Sesuai Aset,

ibunya Nasrul yang bernama
Syamsinar kawin dengan Ali
Umar. Padahal Ali Umar adalah
adik Kan­dung dari Syamsinar
ibu kandung Nasrul.A, berarti
Ali Umar adalah Pa­man dari
nasrul.A, mengapa Nasrul, A
dibuat di ijazah Bin Ali Umar
apa sebabnya?

Sedangkan Tuan Abit ada­­
lah bapak kandung dari Nasrul, Abit hingga sekarang ini
masih hidup dan Abit dengan
ibunya Nas­rul tidak pernah
bercerai,kenapa mengenai
perwalian dalam ijazah kok
diwakilkan kepada pamannya
Nasrul A, kalau disingkapi secara mendetail bahwa tindakan
Ali Umar berbuat sedemikian
menjadi wali Nasrul. Abit,
adalah untuk menyelamatkan
Nas­rul.Abit agar tidak dipersulit untuk berkarya di NKRI
karena kalau dibuat Nasrul
Bin Abit,sulit bagi Nasrul untuk mengurus SKBD (Su­rat
Keterangan Bersih Diri).
Di­si­nilah kelalaian pihak
KPU dan PN Painan tidak
pernah untuk mencari Fakta
kebenaran tentang ija­zah
Nasrul,Abit, kalau melihat
jazah Nasrul.Abit sudah jelas
cacad Ad­mi­nistrasi mengapa
pihak KPU dan PN Painan
tidak menyelidiki ke­be­na­ran
dari Ijazah itu.
Semuanya ini adalah kelalaian dari pihak KPU dan PN
Painan yang kurang teliti untuk
menyeleksi per­sya­ratan para
Kandidat dari calon Bupati
Pessel, kalau kita mengingat

Tanah Pemkab Tapanuli Utara di Eksekusi PN Tarutung
Tapanuli utara, SKPK
Adanya gugatan pesta
br lubis atas kepemilikan tanah
persil no 69 di jalan Dolok martimbang luar pasar si borongborong yang sumber tanah
berasal dari ganti rugi tanah
masyarakat atas pembangunan pasar tradisional siborong-borong pada tahun 1978
dinilai salah objek eksekusi
oleh pihak Pengadilan Negeri
(PN) Tarutung.
Sebagaimana putusan
Mahkamah Agung yang memenangkan pemilik tanah
persil no 69 sesuai putusan
Mahkamah Agung no296/
D/2008/2110 k/PDT/2002 sebagai pemilik adalah Pesta
br lubis.
Dan proses eksekusi tanah
yang selama ini di tempati oleh
sdr.Listen nababan selaku
penyewa tanah dari pihak
Pemkab tapanuli utara tetap
terlaksana meskipun objek
yang di eksekusi pihak pengadilan negeri tarutung tidak
sesuai dengan letak tanah
sebagaimana di buktikan oleh
Pihak pengelola aset Pemkab
tapanuli utara dan  menurut
peta adalah salah objek.

tanah dari Pemkab tapanuli
utara yang terletak di Jalan.
dolok martimbang pasar si
borong-borong kabupaten
tapanuli utara dengan surat
perjanjian sewa menyewa
nomor 10171/09/DP/1997.
Dengan bukti-bukti surat setoran sewa tanah dan
setoran Pajak serta pada
tanah yang berukuran 8 kali
12 meter tersebut telah berdiri
sebuah bangunan rumah toko
sebagaimana kesepakatan
antara Listen nababan dengan
pihak Pemkab tapanuli utara,
namun pada tahun 2000 Pesta
br lubis menggugat tanah
tersebut selaku tergugat Listen
nababan.
Selama dalam proses gugatan, pihak pemkab tapanuli
utara tidak mengetahuinya
hingga Mahkamah Agung
memutuskan bahwa tanah
tersebut milik Pesta br lubis.

Pada hari jumat 07 mei
2010 pihak pengadilan negeri tarutung melaksanakan
eksekusi pada tanah yang
di menangkan Pesta br lubis
mendapat protes dari pihak
Pengelola Aset kabupaten
tapanuli utara sebagaimana
Pada tahun 1997,Listen menurut peta penyerahan
nababan menyewa sebidang tanah bahwa milik sdr Pesta br

pada tahun ’80-an, barang
siapa orang tuanya terlibat
PKI, bagi anaknya yang terlanjur telah menjadi PNS, dipecat
karena masyarakat be­lum
mau menerima kehadiran PKI
ditengah-tengah masyarakat
dan se­ka­rang ini memang
PKI sudah di­kem­balikan kepada masyarakat,tapi sa­ngat
sulit untuk merubah yang na­
ma­nya watak dan keturunan
yang terlibat PKI sekali PKI
tetap PKI.

Pemimpin kedepan agar berpikir untuk ke­ma­juan tentang
pembangunan di Ka­bu­paten
Pessel yang sangat dicintai.

tidak mempergunakan hati
nurani dan prikemanusiaan
pasti banyak masyarakat
“PKI” yang su­dah dibunuh.

“Saya tidak benci terhadap
Nasrul Abit namun yang saya
sesalkan selama me­mim­pin
Pessel tidak ada yang bisa
di­bang­gakan terutama tentang
pem­ba­ngunan yang bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan
di Pesisir Sela­tan ini, namun
saya tidak bisa ber­buat banyak
karena saya sekarang ini sama
Lemahnya kontrol dari pi- halnya dengan laskar yang
hak PN dan KPU Pessel yang tidak berguna,” Asril Syam.
disesalkan oleh masyarakat
Sekarang posisi Asril Syam
Pessel dan juga ma­syarakat
mengatakan bahwa pihak PN terancam oleh pihak Nasrul
dan KPU di Pessel disinyalir Abit agar menjadi perhatian
pa­kai istilah 4D (Datang Duduk oleh pihak penegak Hukum
Dapat Duit) sehingga PN tidak yang ada di Kabupaten Pessel
sempat lagi untuk meneliti dan tolong pantau Asril Syam yang
mengeluarkan surat bersih diri sedang diancam oleh keluuntuk persyaratan para Kandi- arga Nasrul Abit sekarang ini
dat Calon Bupati, begitu juga namun walaupun posisi Asril
dengan pihak KPU menerima Syam terancam beliau tetap
begitu saja setiap berkas pen­ bertekat dan siap mempercalonan para kandidat Bu- tanggung jawab­kan apa yang
pati sehingga Nas­rul Abit Lolos saya sampaikan ke­pa­da MI
menjadi Wakil Bupati dan tentang orang Tua Nasrul Abit
Bupati Pessel 2005-2010.
yang terlibat “PKI” demi proses
hukum saya siap dimintai ketKeterangan dari Asril Syam erangan bila perlu dipanggil
man­tan anggota DPRD Pessel di meja hi­jau dan akan saya
priode 1999-2004, semasa di beberkan semua­nya.
Dewan dulu be­liau satu tahun
menjabat di komisi C dan
Mengenai keterlibatan
empat tahun dikomisi A Asril orang tua Nasrul Abit, yang
Syam dikampungnya dikenal bernama Abit “ter­li­bat PKI
de­ng­an panggilan sehari-hari golongan A” diwaktu itu yang
adalah Ayek Aih orangnya menjadi wali nagari adalah
sangat diplomatis dan reformis Lembang dan banyak maidealistis sangat tinggi ter- syarakat Air Haji yang terlibat
hadap kampung halamannya PKI disaat itu, kalau dikenang
be­liau berharap kepada para kejadian diwaktu itu dan kita

“Coba bayangkan 38
orang sudah dikumpulkan di
satu buah rumah di Kebun
Karet pasar lamo (Parak
kajai-red) dan banyak la­gi
yang mau dijemput oleh
anak bu­ahnya Mayor Jimun, tinggal me­nunggu
waktu saja untuk ditembak
mati, padahal lobang sudah
digali de­kat lapangan di
Pasar lama Ke­ne­garian Air
Haji, lobang di buat adalah
persiapan untuk kuburan
massal un­tuk para “PKI”
yang sudah ditembak dan
langsung dikubur dalam
satu lobang,” lanjutnya.
Belum lama ini MI menumui Asril Syam dikediamannya di Kampung Tanjak
Air Haji, dengan ceria Asril
Syam bersemangat mengatakan bah­wa mari samasama kita per­ju­ang­kan
untuk mencari pemimpin
yang bersih dan berwibawa
untuk bisa membangun Kabupaten Pesisir Selatan ini,
dan kalau saya di­sa­lah­kan
karena telah memberikan
ke­te­ra­ngan tentang keterlibatan orang tua Nasrul
yang bernama Abit yang
terlibat “PKI”. “Saya siap
untuk di­p­e­rik­sa dan kalau
nanti dipanggil oleh pihak
yang berwajib saya sa­ran­­
kan pihak wartawan to­long
giring dan dampingi saya
nanti.” (Tim MI)

Penyelewengan Dana APBN,

Data Korupsi Hasan B.A,
Segera Dilaporkan ke KPK

pihak pemerintah kabupaten
tapanuli utara tidak lepas
dalam hal tersebut, meng- Jambi, SKPK
ingat sewa tanah selalu di
Pemberitaan yang dimuat SKPK pada beberapa edisi lalu, terkait temuan BPK Per­
bayar oleh Listen nababan wakilan Provinsi Jambi, ternyata mengundang banyak tanggapan dari masyarakat, aktifis hingga
Atas adanya kesalahan dan di masukkan pada PAD sejumlah LSM Provinsi Jambi, yang berusaha mempertanyakan audit BPK tersebut.
objek  eksekusi tersebut, pi- (Pendapatan Asli Daerah).
hak Pemkab tapanuli utara
Sementara Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Jakarta, dalam waktu dekat
melalui Dinas pengelola Aset
Sebagaimana tertuang akan segera melayangkan pelaporan menge­nai data-data dugaan korupsi yang dilakukan Hasan
dan Bagian Hukor akan kem- pada bukti setoran sewa dan Basri Agus, seputar penye­lewengan dana APBN ke Komisi Pembe­rantas Korupsi (KPK). “Sebagai
bali menggugat tanah tersebut pajak yang di keluarkan atas lembaga yang memiliki tugas untuk menga­wasi penggunaan dana Negara, kami berkewajiban
karena merupakan aset/milik nama Pemerintah kabupaten untuk segera melaporkan segala bentuk penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oknum
Pemerintah kabupaten ta- tapanuli utara melalui Dinas kepala daerah tersebut kepada aparat hukum terkait,” tegas Bam­bang S, Ketua LI-TPK diselapanuli utara.
pasar selaku penagih sewa sela kegiatannya di Mabes Polri Jakarta.
tanah.
Pihak keluarga listen nabaSedangkan tim sukses Ha­san Basri Agus (HBA), Kabu­paten Kerinci sendiri telah mempersiban selaku penyewa tanah
S e j u m l a h L S M y a n g lahkan semua media yang ingin memuat permasalah sang Bupati. “Silakan saja, selama dapat
yang di dampingi sejumlah mendampingi Listen nababan di pertanggung jawabkan. Baguslah, jadi tidak hanya berita HBA yang baik saja yang muncul di
LSM juga meminta ketegasan meminta agar pihak pemerin- koran,” ujar Lehmi di dampingi Bay. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, sejumlah aktivis
dan  pertanggung jawaban tah kabupaten tapanuli utara dari LSM lokal, seperti Gemas AKJ (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Jambi), menyatakan
kepada Pemerintah kabupaten untuk bersikap tegas.
bahwa sebaiknya hasil Audit BPK tahun 2008, Kabupaten Sarolangun ditindak lanjuti Aparat
tapanuli utara atas kerugian
penegak Hukum.
moral dan material yang di
Mengingat tanah tersebut
akibatkan adanya gugatan merupakan Aset daerah juga
Lebih lanjut Gemas meng­harap­kan para koruptor tahu diri, bahwa dirinya adalah tauladan
dan eksekusi pada tanah yang untuk mengusut jika ada pihak bagi masyarakat, bukannya menggerogoti uang rakyat, seperti temuan BPK Jambi tahun 2008,
di sewa.
yang bermain secara sepihak terhadap proyek jalur dua, yang mer ugikan Negara, Rp. 760.769.309,-. Karena bila dana tersemenyewakan tanah tersebut but digunakan untuk membangun sarana umum, seperti sekolah, maka bukan tidak mungkin
S e j u m l a h L S M y a n g untuk ke untungan pribadi masyarakat memiliki sekolah yang lumayan mewah. Selain itu, bila dana tersebut digunakan
mendampingi pihak keluarga mengingat masih banyak ma- untuk kelompok Tani, maka tidak sedikit Masyarakat petani yang bakal hidup layak.
Listen nababan diantaranya syarakat di sekitar pasar si boICW, NCW, PIJAR KEADILAN, rong-borong menyewa tanah
Sedangkan di tempat terpi­sah, Ketua LSN Garda Maruah mengatakan, pada dasarnya Jambi
mengatakan kepada SKPK milik/aset Pemkab tapanuli Barat membutuhkan opti­malisasi pembangunan secara merata. Untuk itu APBD hen­dak­nya
bahwa ada dugaan permainan utara serta pihak Pengelola ta- digunakan secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan dimaksud.
atau kesengajaan pihak lain nah/aset Pemkab agar benaruntuk menguasai tanah milik/ benar melakukan pendataan
Mengenai temuan BPK ter­hadap APBD Kabupaten Saro­langun yang terindikasi penyim­
Aset Pemkab tapanuli utara. aset tanah agar di kemudian pangan. Mereka mengaku akan mempertanyakan sejauhmana Tupoksi BPK dalam menindak
hari tidak terjadi kepemilikan lanjuti temuannya sebagai lembaga Negara, agar ditin­daklanjuti penegak hukum, dan kepada
Sejak timbulnya gugatan yang tumpang tindih. (Delon/ masyarkat Jambi agar lebih jeli dan hati–hati memilih calon pemimpinnya pada Tahun 2010
dari Pesta Br lubis, seharusnya Adrianto M)
nanti. (Tim)
lubis berada di persil 69 yang
berbatasan dengan persil no
70 dan juga di saksikan oleh
pemilik persil no 70 tersebut.

8

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Sengaja Mempersulit Birokrasi,

COPOT KEPALA BPN KARAWANG...!
gketa dan konflik pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Kepala kantor Badan dan seterusnya. agar menyelePertanahan Nasional saikan permasalahan tersebut
(BPN) Kabupaten Kar- melalui lembaga peradilan.
awang dalam menyikapi permohonan
Surat Kepala BPN KarNy. Niek Purwito dan awang No. 600-412-2007
Nadi kepada Tumpal (08/06/2007), perihal permohonan pencabutan sertifikat
H. Hutapea., SH,
No. 00666/ Desa Cikalong
MH, Kepala Kantor
BPN Kab. Karawang Sari, kami sarankan untuk
menyelesaikan masalah tanah
(22/04/2010) sangat
tersebut melalui lembaga
tidak terpuji
peradilan.
Foto Istimewa

Karawang, SKPK
Karena dalam menunjukan letak dan batas tanah
Nadi yang diserobot Haji Fahruzi bin Damanhuri dengan
sertifikat No. 00666, Desa
Cikalong Sari, Kec. Jatisari
yang seharusnya bukan diatas
tanah milik Nadi yang masih
menggunakan kikitir, tetapi
terletak didaerah pinggiran
irigasi Citarum.
Dan tanah Ny. Enik Purwito
di desa Mulya Sejati Kecamatan Ciampel Kabupaten
Karawang yang dikuasainya
selama 30 tahun ditanami
pohon jati, yang ternyata sekarang dikuasai Jend. Soeroyo
Gino tanpa dasar hukum. Tetapi oleh Kepala BPN Karawang
disikapi kurang bijaksanan dan
tidak membantu masyarakat
lemah.
Pada surat jawabannya
kepada Nadi No. 380/1332.15/IV/2010 (28/04/2010),
terlihat seolah Kepala BPN
melepaskan tanggung jawab
dalam meluruskan kepemilikan masyarakat kecil dan
tidak berdaya.

Menurut Prabu Umbu mana yang dimaksud.
Manja dalam investigasinya,
tersinyalir adanya praktek MaDalam materi jawabannya,
fia Hukum di PURWASUKA. Tumpal mengatakan bahwa
Sehubungan dengan surat
Menurutnya, tindakan saudara tanggal 22 April 2010
yang dilakukan Kepala BPN dengan ini kami informasikan
Karawang adalah kekeliruan bahwa terhadap tanah yang
besar, karena jika dibanding berkaitan dengan sertifikat hak
dua persoalan Ny. Enik Pur- milik No. 00666, atas nama
wito dan Nadi, kenapa dalam Fahrozi terletak di desa Cisurat jawabannya kepada NY. kalongsari Kecamatan Jatisari
Enik, Tumpal mengatakan Kabupaten Karawang disampbahwa pihak BPN tidak bisa ing diakui oleh saudara, ada
menunjukan letak dan batas pihak lain yang mengakui
tanah yang belum terdaftar/ bahwa tanah tersebut adalah
bersertifikat.
milik ahli waris H. Cece Hidir
Askolani dst.
Kemudian terhadap tanah
milik adat (girik, kohir dan lain
Berdasarkan pengaduan
sebagainya) Kepala Desa tersebut melaui surat Cecep
dimana letak tanah berada Betharia dan Surat Ahmad
adalah pihak yang lebih men- Bay Lubis dkk mengadukan
getahui letak, kepemilikan dan hal tersebut yang telah mempenguasaan atas bidang tanah peroleh tanggapan anatara
tersebut.
lain, Surat Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Indonesia,
Sementara surat jawaban menyarankan untuk menyeleTumpal kepada Nadi, terkesan saikan sengketa kepemilikanbegitu pintas dalam menjabar- nya diajukan gugatan perdata
kan segala permasalahan dilo- ke Pengadialan Negeri.
kasi tanah yang diajukan Nadi
untuk menunjukkan letak dan
Surat Deputi Bidang Pengbatasnya, tanpa melihat tanah kajian dan Penanganan Sen-

Surat Kepala BPN Karawang, No. 195/15-32.15/
III/2010 (02/03/2010), perihal
Permohonan Penelitian sertifikat dan Batas-batas tanah ,
kami sarankan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut
melaui lembaga peradilan.
Apa yang menjadi alasan
Tumpal telah meyakini jika
tanah Nadi adalah tanah yang
dimaksud atas sertifikat 00666,
sehingga begitu antusiasnya
melemparkan permasalahan
tersebut lewat lembaga peradilan?
Apakah tidak lebih bijak pihak BPN bersedia menunjukan
kepada Nadi bahwa sertifikat
no. 00666 yang dimaksud
berada dilokasi yang tepat
berdasarkan bukti yang ada
di BPN sehingga mungkin
saja sertifikat 00666 secara
sengaja mengklaim tanah
yang salah dengan maksud
tertentu.
Jika Tumpal mengacu kepada bukti dan data yang
ada di BPN, yaitu dengan
membandingkan letak tanah
girik milik Nadi dan sertifikat

No. 00666, berarti di BPN ada
bukti kepemilikan walaupun
itu adalah girik, kikitir atau
SPOP dan sejenisnya seperti
berkas yang pernah ditunjukan
petugas BPN kepada Nadi
sebelumnya.
Ternyata data surat kepemilikan Nadi tercatat di BPN
Karawang, walaupun belum
bersertifik at bersesuaian pula
dengan keterangan pegawai
BPN Karawang yang ditemui
Nadi dilantai dua bagian sengketa tanah yang meminta untuk
membuatkan surat perohonan
resmi kepada kepala BPN agar
dapat ditunjukan kembali datadata yang berkaitan dengan
surat kepemilikan Nadi yang
ada di BPN tetapi ada biaya
resmi untuk membuka berkas
tersebut.

belum bersertifikat tersebut
setidaknya dapat membantu
masyarakat untuk menelusuri
bukti-bukti pendukung yang
lain di Kantor Pajak maupun
KDL.
Seperti halnya para pihak
yang mengajukan pembuatan
sertifikat tidak serta merta
menunjuk bidang tanah kemudian diukur dan dibuatkan
sertifikat oleh BPN, tetapi
tentunya ada bukti-bukti lain
tentang status tanah Adat
atau tanah Negara yang ada
di BPN yang berkaitan dengan
penguasaan tanah tersebut.

tersebut melalui lembaga
peradilan.
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang,
nomor 195/15-32.15/III/2010
tanggal 2 Maret 2010, perihal
Permohonan Penelitian sertifikat dan Batas-batas tanah ,
kami sarankan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut
melaui lembaga peradilan.

Sesungguhnya pihak
BPN sebagai institusi Badan
Pertanahan Nasional yang
tentunya bukan BPN Sertifikat (khusus yang melayani
sertifikat semata), sehingga
wajib memberikan penjelasan
secara terang dan jelas apa
yang diketahui dan data yang
ada di BPN tentang tanah yang

“Kami sarankan untuk
menyelesaikan masalah tanah tersebut melaui lembaga
peradilan,” ujar Tumpal. Kenapa harus Tumpal juga yang
memberi saran pada suratnya
Sehingga dalam perma- sendiri?
salahan Ny. Nik Purwito dan
sdr Nadi tidak seenaknya meIni suatu bukti kecerobonyuruh mereka untuk menem- han dan kerja seenaknya
puh jalur pengadilan dan atau sdr Tumpal dan tidak mau
kembali kedesa, bagimana direpotkan dalam mensikapi
jika kepala Desanya berma- pengaduan dan permohonan
salah seperti dugaan yang masyarakat.
dituduhkan Ny. Nik Purwito
dan Nadi.
Nah kalau kinerja seorang
pimpinan seperti itu bagaimaLantas apa kerjaan BPN na dengan bawahannya, pakalau sedikit-sedikit menyuruh dahal BPN lembaga pelaymasyarakat untuk kepenga- anan kepada masyarakat dan
dilan pada hal majelis hakim sangat besar perannya dalam
juga tidak akan serta merta menyelamatkan harta milik
mengetahui letak tanah orang masyarakat.
yang berperkara kalau bukan
meminta bantuan BPN sebagai
“Hal seperti ini tidak bisa
institusi yang bertanggung didiamkan dan akan segera
jawab tentang pertanahan.
diadukan permasalah kinerja
seperti ini kepada instansi terMenyikapi surat Tumpal kait di Jakarta. Jika Kepala
kepada Nadi pada point 3 dan Kantor BPN Kab. Karawang,
4 diatas yaitu disebutkan, surat Tumpal H. Hutapea., SH,
Kepala Kantor Pertanahan MH, tidak segera menunjukan
Karawang No. 600-412-2007 peran aktifnya dalam melayani
ttgl 8Juni 2007 Perihal Permo- kepentingan seperti permohonan Pencabutan Sertifikat honan Ny. Enik dan sdr. Nadi
No. 00666/ Desa Cikalong berdasarkan data yang ada di
Sari, kami sarankan untuk BPN Kabupaten Karawang,”
menyelesaikan masalah tanah tegas Prabu. (Tim)

Foto Istimewa

Foto Istimewa

Sehubungan dengan itu,
apa yang menjadi alasan surat
penolakan Tumpal kepada
Ny. Enik, bahwa pihak BPN
tidak bisa menunjukan letak
dan batas tanah yang belum
terdaftar/ bersertifikat.
Bahwa terhadap tanah milik adat (girik, kohir dll sbgnya),
Kepala Desa dimana letak
tanah berada adalah pihak
yang lebih mengetahui letak,
kepemilikan dan penguasaan
atas bidang tanah tersebut.

Penyelesaian Korupsi di Kabupaten,

KEJAKSAAN NEGRI LEBIH PROAKTIF LAGI
Tahuna, SKPK
Hasil bukti kinerja kejaksaan negri tahuna terhadap pemberantasan korupsi di Kab.
Sangihe yaitu dengan akan di sidangkan W. Sinadia, tersangka dugaan korupsi dana retribusi
PBB sebesar Rp 270 juta. Untuk itu beberapa kalangan aktivis atau LSM yang ada di kabupaten
sangihe, merespon serta mensuport kinerja kejaksaan negri tahuna untuk lebih serius lagi.
Dugaan korupsi retribusi PBB di Kab. Sangihe hanya merupakan sebagian kecil saja, sementara dugaan korupsi lainya, belum tersentuh dalam proses hukum. Hasil pemantauan SKPK
terhadap seseorang yang berinisial AT yang melakukan peminjaman dana APBD sebesar Rp 1,5
M dengan 6 kali pencairan dan JL sebesar Rp 450 juta, sampai saat ini masih misterius.

“karena persoalan korupsi sangat menyengsarakan kehidupan masyarakat maka di harapkan kejaksaan negri tahuna lebih
Sangat mengherankan kenapa pinjaman AT diselesaikan oleh KADIS PPKAD Drs. J.R. proaktif lagi dengan mengedepankan atau memprioritaskan penyelesaian dugaan korupsi di Kab.Sangihe, jika terdapat pejabat
Matheos, MBA. Dengan menyetor uang sebesar Rp 2,5 M. demikian pula pinjaman JL Rp 450 atau siapa saja yang terlibat dengan dugaan korupsi tersebut segera di periksa kalau perlu di tahan, untuk pemeriksaan yang
juta, di setor atau di selesaikan oleh bendahara PEMKAB Sangihe Ch. Salilo sebesar Rp 200 lebih akurasi”. Ujar Tambanaung denga tegas.
juta. Mencermati hal ini secara logika KADIS PPKAD Drs. J.R. Matheos, MBA dan bendahara
PEMKAB Sangihe Ch. Salilo, pasti mengetahui siapa orang misterius yang beriisial AT da JL.
Agar dugaan korupsi di kabupaten sangihe lebih jelas, di harapkan pihak kejaksaan negri tahuna segera memeriksa kembali
KADIS PPKD PEMKAB Sangihe Drs. J.R. Matheos, MBA. Dan bendaharanya Ch.Salilo sehingga seseorang yang berinisial
Masaalah penyelesaian dengan penyetoran yang di lakukan oleh KADIS PPKAD maupun AT maupun JL dapat di ketahui keberadaanya karena simpul dari dugaan korupsi yang terjadi di Kab.Sangihe ada pada 2
bendahara PEMKAB SANGIHE itu bukan berarti penyelesaian dugaan korupsi, akan tetapi figur pejabat tersebut. Ketua LSM MAKNA Kab. Sangihe Jahja Janis kepada SKPK mengatakan bahwa agar dugaan korupsi
perbuatan yang dilakukan sudah seharusnya di proses dalam persoalan hukum.
di PEMKAB Sangihe cepat di tuntaskan maka di minta bantuan kepada ketua LI - TPK aparatur Negara RI, Bambang S untuk
segera menyampaikan hal ini ke komisi pemberantasan korupsi di Jakarta, jika dimungkinkan ketua LI - TPK aparatur Negara
Demikian pula dengan persoalan deposito di bank BRI unit dan bank sulut kwandang RI tersebut turun bersama tim ke Kab. Sangihe.
Gorontalo dengan bunga deposito Rp 1,750 M (hasil temuan BPK) ini segera di tangani dan di
buktikan oleh kejaksaan negri tahuna karena dari sisi bunganya saja nominalnya sangat besar.
“Kami berharap kiranya ketua LI-TPK aparatur Negara pak Bambang S untuk segera meneruskan persoalan ini ke KPK agar
Masalahnya berapa besar jumlah depositonya tersebut….?? Pinjaman ke pihak ke 3 sebesar supaya penyelesaian dugaan korupsi yang merugikan miliaran rupiah PEMKAB Sangihe segera di tuntaskan, kalau perlu Pak
Rp 1,6 M sampai saat inipun belum terselesaikan atau tuntas secara jelas.
Bambang S bersama tim turun ke Kab. Sangihe”. Ujar Janis
Ketua LSM KOMID Kab.Sangihe O. Tambanaung kepada SKPK mengatakan bahwa persoaPenyelesaian dugaan korupsi dengan pembayaran atau pengembalian uang pinjaman yang di korupsikan bukan berarti
lan korupsi segera di tuntaskan serta prosesnya di kedepankan, karena ini dapat menyengsara- menyelesaiakan persoalan, akan tetapi perbuatan yang di lakukan itu harus segera diproses melalui jalur hukum. Masyarakat
kan rakyat sehingga di mintakan kejaksaan negri tahuna lebih proaktif lagi dalam penyelesaian Kab.sangihe akan tetap mengsuport atau membantu kinerja kejaksaan negri Tahuna sepanjang kinerja tersebut berpihak pada
dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten sangihe. (Tim)
kepentingan orang banyak. (Ewos)

DAERAH 9

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

KKN Projek Auditorium,

Mapolda Sulut harus
lanjutkan pemeriksaan
Boltim, SKPK
Sikap Mapolda Sulut
dalam menyikapi aduan
dugaan korupsi diwilayah ini
patut diacungi jempol. Acungan jempol itu dialamatkan
manakala mencermati sikap
Mapolda Sulut dalam menyikapi dugaan praktek KKN
dalam projek pembangunan
Auditorium Kantor Bupati
Boltim.
Dalam berita sebelumnya, praktek dugaan KKN
dalam pelaksanaan projek auditorium itu tercium
mankala ketika mencermati
hasil evaluasi pelaksanaan
phisik, dan ketika dibandingkan dengan besaran
anggaran 4 miliaran rupiah
sangatlah tidak seimbang.
Dari hasil penyelidikan LI-TPK, kuat dugaan
praktek KKN telah terjadi
dalam pelaksanaan projek
auditorium tersebut. Hal itu
tercium manakala sejumlah
sumber menyatakan bahwa
pelaksanaan pembangunan volume phisik projek
berbandrol Rp. 4,9 Milyar
itu terindikasi tidak selesai
100 %, dan sementara dana
sudah diserap 100%.
selanjutnya, pelaksanaan projek yang dilakukan
oleh pihak perusahaan terindikasi menabrak peraturan
dan perundnag-undangan
yaitu kepres 80/2003, serta
UU.no.17/2001, tentang
pokok-pokok pengelolaan
keuangan Negara. Seharusnya, meski pelaksanaan
projek  tersebut belum bisa
dilakukan sesuai dengan
kalender kerja yang ditetapkan dalam tender projek,
pemerintah harus menegur
pihak pelaksana, dan uang
belum terserap itu harus ditarik dan diamankan dalam
kas Negara untuk dipertanggungjawabkan.
Sumber resmi Koran
ini menegaskan, bahwa
pencairan dana yang belum
terserap dalam pelaksanaan
projek auditorium Boltim itu,
diduga kuat melibatkan
pejabat tinggi setempat.
Modus operandi penarikan
dana tersebut, terindikasi
melangkahi mekanisme

penarikan sebagaimana yang main mata dengan para
diatur dalam perundang-un- pejabat terkait.
dangan.
Hal itu sengaja ditegasMenyikai masalah terse- kan, mengingat bahwa
but, ketua LI-TPK pusat, penyimpangan seperti itu
Bambang S, menegaskan harus ditindaki demi untuk
agar pihak yang berkompeten masa depan pelaksanaan
dalam hal ini, mapolda Sulut tata pemerintahan yang beragar konsisten menindaki para sih diwilayah Boltim, “Boltim
pejabat yang terlibat dalam ini kan baru berdiri sendiri,
praktek KKN dalam pelaksa- butuh fundamental pemernaan projek Aditorium Boltim. intahan yang bersih, dan
jika dimulai dengan pemer(Martopo/Pusran/Jas)
intahan yang bermental
korupsi, dikhawatirkan akan
Cuci Tangan
menjadi patron dalam pelakPemeriksaan terhadap sanaan tugas-tugas pejabat
kasus dugaan penyimpan- selanjutnya”, pungkas Cangan pelaksanaan pembangu- dra Modeng mengomentari
nan auditorium kantor bupati masalah penanganan kasus
Bolaang Mongondow timur tersebut.
hingga saat ini telah memasuki
Lanjut ditegaskan, jika
tahapan pemeriksaan saksitim Mapolda Sulut juga tidak
saksi terkait.
mampu menuntaskan kasus
Sumber koran ini beber- penyimpangan Auditorium
kan, bahwa pihak tim reskrim Boltim itu, para aktifis siap
tipikor Mapolda Sulut, intensif akan menyerahkan sejummelakukan penyelidikan terha- lah bukti-bukti ke Mabes
dap dugaan penyelewengan Polri, “ kami akan mengiryang terjadi pada pelaksanaan imkan surat dan bukti-bukti
pembangunan kantor audito- awal dugaan penyimpangan
pelaksanaan auditorium
rium berbandrol 4,9 miliyar.
Boltim itu ke Mabes Polri,
Sebelumnya, terkuaknya jika Mapolda Sulut benar tidugaan kasus dalam pelak- dak mampu menuntaskan”,
sanaan pembangunan kantor pungkas aktifis.
auditorium tersebut bermula
Disisi lain, sejumlah
ketika sejumlah aktifis melihat
adanya keanehan dalam pros- aparat terkait kasus tersebut
esi pelaksanaan.keanehan itu mulai ketar ketir mewantiterkuak setelah sejumlah ak- wanti dijadikan tumbal oleh
tifis pengamat pembangunan oknum petinggi Boltim.
mengetahui dana yang diplotMenyikapi perasaan
ing dalam anggaran sejumlah
4,9 miliyar sudah tercairkan, was-was seperti, para pensementara tahapan pelaksa- gamat pemerintahan menaan sesuai dengan volume minta agar para pejabat terbobot pekerjaan diketahui kait jangan menutup-nutupi
masih seputar 50-an persen. atau jadi pahlawan dalam
persoalan itu,”pejabat terLanjut penyelidikan aktifis, kait jangan takut beberkan
bahwa kebenaran isu adanya modus operandi hingga
main kong kalingkong antara dana tersebut dicairkan,
pejabat tinggi Boltim dengan yang pasti pejabat terkait
kroninya dalam prosesi pen- tidak akan pernah berani
cairan dana auditorium terse- memproses pencairan jika
but modus dan operandinya bukan perintah penguasa”,
“pejabat teknis hanyalah
juga sempat dikuntit.
pelaksana kegiatan dan
Menyikapi kasus dugaan menyangkut masalah keadanya penyimpangan dalam bijakan semisal pencairan
prosesi manajemen keuan- dana auditorium yang jumgan dalam proses pencairan lahnya miliyaran rupiah
dana auditorium tersebut, itu, yang pasti hanya bisa
para aktifis mendesak agar jika ada campur tangan
pihak tim Tipkor Mapolda Sulut langsung penguasa daerah
diminta untuk jangan sampai setempat,” ujarnya. (Tim)

Terkait Suplay BBM,

Bupati dan Sekda Tanjabtim
Selewengkan dana APBD
Untuk memenuhi kebutuhan BBM dilingkup
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur melaksanakan perjanjian kerjasama
dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur dengan surat perjanjian No. 027/03.
a/UMUM/2008, tanggal 2 Januari 2008, namun
dalam realisasinya, pihak KPN tidak pernah
mengadakan BBM seperti yang direncanakan,
melainkan memberikan uang tunai kepada
masing–masing Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) untuk membeli sendiri
kebutuhan BBM-nya
Jambi, SKPK
Sedangkan dalam
surat per­janjian tertanggal 2
Januari 2008 tersebut pihak
KPN Melak­sanakan pembelian
BBM jenis solar dan bensin
di Pertamina UP. II Jambi
atas nama Pemkab. Tanjung
Jabung Timur dan menyimpan
dalam lokasi penam­pungan
yang dekat dengan lokasi
Kantor Pemda Kab. Tanjung
Jabung Timur.

gambilan BBM.

Lebih lanjut diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran
dalam me­realisasikan Belanja
Bahan Bakar untuk kepentingan Sekretariat Daerah dengan memberikan uang tunai
kepada pengguna kendaraan
dinas untuk pembelian BBM,
namun pihak penerima dana
biaya pembelian bahan bakar
tersebut tidak mem­berikan
bukti tanda pembelian bahan
Dan menjaga keamanan bakar tersebut.
BBM yang akan di distribusikan
Sedangkan Bukti
untuk kepentingan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung pertanggung­jawab­an Bendahara Pengeluaran yang
Timur.
disampaikan kepada Tim
Harga pembelian BBM Pemeriksa (BPK) adalah bukti
adalah harga faktur dari Per- yang diterbitkan oleh KPN ketamina ditambah biaya dan pada Ben­dahara Pengeluaran
jasa sebesar Rp. 1.125.00/liter, berupa bukti banyaknya BBM
Jangka waktu perjanjian kerja­ yang dibeli (dalam satuan liter)
sama dari tanggal 2 Januari tanpa harga dan tanpa bukti
2008 sampai dengan 31 De- pembelian BBM dari SPBU,
sember 2008. Tetapi berdasar- yaitu bukti pertanggungjawakan konfirmasi dengan pihak ban pembelian BBM sebanPertamina Unit Pemasaran II yak 141.476 liter bensin dan
Jambi, diketahui bahwa KPN 81.535 liter solar, sehingga
Ka­bupaten Tanjung Jabung terdapat selisih pembayaran
Timur se­lama Tahun 2008 harga yang dinyatakan dalam
tidak pernah me­lakukan pen- perjanjian kerjasama dengan

harga BBM eceran yang berlaku umum seluruhnya sebesar Rp. 1.004. 044.192. seperti
yang dilansir oleh BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi) Nomor
08.a/HP/ XVIII/ JMB/ VI/ 2009
Tanggal 02 Juni 2009.
Atas kelebihan pembayaran BBM ini pada tanggal 12 Juni 2009 dan 16
Juni 2009 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke
Kas Daerah masing-masing
sebesar Rp25.000.000.dan
Rp16.629.156. Dengan demikian, sisa kelebihan pembayaran
yang belum dilunasi adalah
sebesar Rp962.415. 036.
(Rp1.004.044.192. – Rp25.000.
000. + Rp16.629.156.)
Untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai Temuan BPK
tersebut maka pada (23/11)
SKPK menemui (SEKDA)
Tanjung Jabung Timur, dalam
keterangan nya ia mengatakan
“aku sudah tau hal itu, bukan
pem­bayaran ganda, yang
benarnya adalah kelebihan
pembayaran ibarat beli minyak
di SPBU dan di Eceran, waktu
itu SPBU belum ada, kalau
kamu mau puas silakan tanya
BPK, saya punya data yang
menggunakan dan si pe­makai
kendaraan harus mengem­
balikan, sampai saat ini sudah
hampir separo di bayar.
Ketika di tanyai lebih rinci
me­ngenai hal yang tercantum
dalam surat perjanjian kerja
sama SETDA dengan KPN
berbunyi bahwa pihak KPN
berkewajiban mengadakan
BBM dengan jalan membeli
BBM ke Pertamina Unit II

Kerinci, SKPK
Idealnya pemerintah mensubsidi bahan bahan minyak untuk masyarakat golongan
menengah kebawah. Dan menurut Undang-undang Migas, untuk industri/ perusahaan dilarang keras memakai minyak bersubsidi, karena untuk industri mempunyai ketentuan harga
khusus atau lebih tinggi.
Berbeda halnya dengan SPBU milik H. Yusuf kontraktor elit Kerinci yang juga pemilik
SPBU, menggunakan minyak bersubsidi untuk kepentingan perusahaan pribadinya PT. PPK
puluhan alat berat parker di kios SPBU tersebut untuk mengisi BBM ditempat dan berdrumdrum dibawa ke lokasi Proyek di Muaro Imat.

Menyikapi permasalahan
tersebut dan dari keterangan
yang diberikan Drs. H.Eddy
Kadir (Sekda Tanjabtim), maka
pihak Penegak Hukum dinilai
perlu menindak lanjuti temuan
BPK tersebut agar hal – hal
yang berpotensi merugikan
keuangan Negara di Negeri
ini dapat terhindari dan pelaku
korupsi diberi sangsi Hukum,
karena keterangan yang di
peroleh dari SEKDA dinilai
sangat berseberangan dengan
isi perjanjian kerjasama.
Sedangkan menurut
Kepala In­vestigasi LI-TPK
Jakarta, Darto Lubis., Spd,
Perbuatan apapun yang dapat
merugikan Negara harus di
proses oleh Lembaga penegak
hu­kum. “Karena uang yang
dikelola oleh pejabat bersangkutan, adalah milik masyarakat
banyak. Dan kami meng­harap
semua temuan ini ditindak
lanjuti aparat penegak hukum
Jambi. Jika tidak, maka kami
sebagai lembaga pemantau
tindak korupsi akan segera
melakukan penelitian lanjutan
dan meminta aparat hukum di
Jakarta untuk menanganinya,”
tegas Darto. (Tim)
yang memadai tidak terpenuhi,
seperti WC tak terawat, tempat
shalat dan P3K tidak ada, alat
pemadam kebakaran tidak
layak pakai.
Yang terpenting, mondarman­dirnya alat berat sangat
menganggu kenyamanan
pengguna SPBU, apalagi 50%
arena SPBU jadi lahan parkir
alat berat PT. PPK.
Salah seorang tokoh masyakat Kerinci yang enggan
disebut namanya berkomentar,
“Andi Yusuf melalui perusahaan PPK dan SPBU miliknya
benar-benar telah merampok
masya­rakat Kerinci.

SPBU 24.371.19 Sungai Liuk Kerinci Milik H. Yusuf

Salurkan Minyak Subsidi
Untuk INDUSTRI

Jambi dan me­nyimpan di daerah tanjung jabung timur serta
menyalurkan untuk memenuhi
kendaraan Dinas di lingkup
Sekretariat Daerah Tanjabtim terhitung dari tanggal 02
Januairi s/d 31 Desember
2008, namun kenyataan nya
hal tersebut tidak terlaksana.
Dengan terang Drs. H. Eddi
Kadir mengatakan “berarti
anda sudah menjadi investigator, silakan saja tanya BPK”
ujar nya dengan nada tinggi.

Setiap proyek yang dikerjakan asal jadi dengan
untung milyaran, kemudian
Diperkirakan berton-ton BBM setiap hari digunakan PT. PPK, untuk proyek pengingkatan jalan BBM bersubsidi digunakpropinsi dan AMP Siulak. Pemilik SPBU melalui putranya Andi Yusuf membantah alat beratnya an untuk industri sungguh
hanya menggunakan minyak subsidi, tapi juga tidak menolaknya karena puluhan alat beratnya keterlaluan”ujarnya.
mangkal di dalam SPBU siang dan malam.
Aparat hukum Kerinci boAnggota DPR-RI H. Muradi yang juga pemilik kios Koto Lebu menyatakan SPBU milik H. Yusuf leh tutup mata dan seolah tak
sangat menyalahi Undang-undang Migas, lebih lanjut Muradi menyatakan “you wartawan sudah tahu, tapi masya­rakat sangat
pantas memberitakan dan melaporkan tindakan bejat SPBU ini, agar segera diambil tindakan” berharap aparat ber­wenang
pusat terutama Pertamina
ujar Muradi.
dapat menindak lanjuti pemDari pantauan SKPK, kenyamanan pe­ma­kai jasa SPBU dibawah standar. Kriteria SPBU beritaan ini. (Sy)
Foto Istimewa

10

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Proyek PNPM Koto Kandis
Dikerjakan “Asal Jadi”

UJI MATERI YANG PERLU DIPERTANYAKAN
PERS PURWAKARTA
Purwakarta, SKPK
Beberapa bentuk
penyaluran dana oleh PEMDA Purwakarta lewat Dinas
KESRA patut diduga adanya
KOLUSI, KORUPSI & NEOPITISME.
Karena menurut pengaduan wartawan salah satu media yang eksis di Purwakarta
mengatakan, sdr ANDRI dan
IRSAD pejabat pada Dinas
tersebut sulit ditemui dan kalaupun ditemui dengan enteng
mengatakan jikalau penyimpangan tersebut ditemukan
maka adalah resiko tugas.

Jawaban seperti itu tidak
pantas dilontarkan kepada
Pessel, SKPK
insan Pers dan harus diburu
Proyek PNPM-Mandiri Pedesaan yang ada di Kecamatan Lengayang Kenagarian Koto sesuai hak Undang-undang
Kandis Kambang dengan Nomor 5/SPPB/KKD/XI/09, jenis kegiatan Pembuatan jalan dan jem- yang menjadi kewenangan
batan dengan volume pekerjaan panjang jalan yang dibuka badan jalan sepanjang 5000 meter Pers.
lokasi Kampung Koto Kandis, Jumlah da­na untuk pembangunan fisik Rp 315.­837.­000,- dan
OP-UPK Rp 6.949.200,- dan OP-TPK Rp 9.973.800,-.
Foto Istimewa

teman-teman Pers segera
melakukan tuntutan hukum
berdasarkan ketentuan Undang-undang Pers yang telah
ditetapkan jika diperlukan saya
siap mendapingi teman-teman
untuk melakukan pelaporan
adanya perbuatan pidana
Hal tersebut sangat berpo- tersebut.
tensi adanya korupsi dimana
Dana hibah sapi yang
nominal yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan disalurkan kepada setiap
isi nominal kwitansi sehingga Masyarakat Desa di Kabuperlu dilakukan konfirmasi dan paten Purwakarta diduga tidak
meminta bukti tertulis dari Di- diterima pihak yang patut
nas KESRA jumlah dana yang menerimanya.
telah disalurkan dan kepada
Dan jumlah peruntukannya
siapa yang menerima dana
juga dikurangi Pemasangan TV
tersebut.
Kable yang dilakukan Televisi
Selanjutnya perlu adanya swasta yang menggunakan
konfirmasi kepada penerima tiang PLN secara sengaja dididana tersebut, jika ternyata amkan oleh Kepala PLN Purditolak oleh pejabat yang ber- wakarta walaupun telah diadusangkutan saya berharap kan masyarakat yang merasa
Lebih lanjut wartwan tersebut mengatakan, pengajuan
proposal permohonan dana
dari instansi maupun perorangan diwajibkan melampiri
kwitansi kosong yang telah ditanda-tangani diatas meterai.

khwatir terjadinya musibah
korsleting pada pemasangan
TV Kable tersebut.
Diduga adanya kerjasama
atau kolusi pihak PLN dan TV
Kable yang menguntungkan
pihak oknum PLN dan Kelompoknya. Yang akan diinformasikan kemudian.
Sehingga lewat kesempatan ini saya menghimbau
rekan PERS Purwakarta agar
dapat mensikapi permasalahan tersebut dan apabila jika
terjadi hal-hal yang secara
sengaja menghambat kinerja
Pers, mari kita sama-sama
membuktikan bahwa akibat
hukum dari UU RI No. 40 Tahun 1999 patal akibatnya bagi
siapa saja yang mengangkangi
Undang- undang tersebut. (H.
Situmeang/Prabu)

Terkait Suap Mutasi Kepala Sekolah,

Kepala UPTD PAUD-SD Babelan Harus Bertanggung Jawab

Namun sangat disayangkan pe­ker­jaan dari pihak pelaksanaan ke­giatan proyek PNPM diduga
asal jadi, karena nampak jelas untuk mem­buat pondasi box karvet pihak pe­lak­sana tidak membuat
lantai kerja ter­lebih dahulu batu pasang hanya sekedar ditempel begitu saja diatas permukaan
tanah,sekarang dasar pondasi sudah nampak berlubang ter­kena kikisan air,begitu juga deng­an Bekasi, SKPK
adukan semen sangat diragukan untuk ketahanan pondasi Box karpet yang dikerjakan oleh
Desas-desus adanya
para tukang se­cara manual.
praktek suap pada pengangkatan dan mutasi Kepala
“Coba bayangkan hanya beberapa bulan saja proyek PNPM Koto Kandis baru saja selesai Sekolah di Babelan, Disdik
di­ba­ngun, sekarang saja sudah nampak kesalahannya, sesuai dengan pan­tauan ke lokasi proyek Kabupaten Bekasi sulit untuk
PN­PM Koto Kandis belum lama ini, meli­hat bahwa cara pelaksanaan pe­ker­jaan proyek PNPM dipungkiri.  Salah satunya melitu terkesan asal jadi dan amburadul,” ujar sumber.
ibatkan kepala UPTD PAUDSD Kec.  Babelan H. Engkar
Selaku Ketua TPK proyek PN­PM Koto Kandis Kardinal saat di­te­mui MI dirumahnya dia tidak yang memungut uang Rp.
ber­a­da ditempat sehingga berita ini diterbitkan,masyarakat kecamatan Lengayang menghimbau 12,5 juta sampai Rp. 35 juta
kepada aparatur pemerintah Pessel yang membidangi untuk pengawasan proyek PNPM maupun dari para calon Kepsek SD.
pihak Hukum selaku lembaga control,tolong be­kerja proaktif untuk mengawasi pro­yek PNPM,
namun yang meng­he­ran­kan masyarakat adalah siapa pe­tugas yang dari Kabupaten untuk
Ironisnya penerimaan uang
pengawasan proyek PNPM ,para pe­tugas tidak pernah turun ke proyek PNPM sehingga dengan oleh H. Engkar dari salah satu
leluasa para pekerja proyek bekerja tanpa ada pengawasan dari pihak instansi yang terkait.
calon Kepsek menggunakan
tanda terima berupa kwitansi
Menindaklanjuti proyek PNPM Koto Kandis Kecamatan Lengayang Ka­bupaten Pessel yang dengan nilai nominal sebesar
dikerjakan asal jadi oleh pelaksana kegiatan dan selaku Ketua UPK Proyek PNPM Kar­dinal harus Rp. 70 juta + Rp. 30 juta yag
bertanggung jawab tentang pelaksanaan pekerjaan pro­yek PNPM yang dikerjakan asal jadi. ditanda tangani H. Engkar
Karena yang namanya proyek PNPM adalah untuk men­se­jah­te­ra­kan masyarakat Kecamatan Sukarya selaku penerima
Lenga­yang dan bukan untuk men­se­jah­te­rakan para pengurus proyek PNPM yang diduga KKN. dalam kwitansi tersebut untuk
masyarakat Koto Kandis berharap kepada pihak Hu­kum Kajari dan Polres Kabupaten Pes­sel pembayaran uang administrasi
mengadakan croscek kelokasi proyek setiap proyek PNPM yang ada di Kabupaten Pessel,kalau calon kepala sekolah.
ada temuan yang bersifat merugikan pem­bangunan pemerintah tolong tindak tegas penanggung jawab ke­giatan itu karena selaku ketua proyek PNPM harus memikirkan manfaat se­buah
Uang dari para calon
proyek PNPM.
kepsek tersebut sebagian
disetorkan ke berbagai pihak,
Namun keba­nya­kan selaku Ketua pelaksanaan proyek PNPM hanya yang dipikirkan bagai seperti untuk bupati dan badan
mana menyulap agar dana proyek PNPM bisa masuk kekan­tong ketua dengan aman,seperti kepegawaian daerah sebesar
pro­yek PNPM Koto Kandis yang sebentar lagi Boxkarvet yang dibuat asal jadi akan ambruk Rp. 5 juta dan kepada pejabat
terkikis oleh terjangan arus air yang selalu mengi­kis dasar pondasi Boxkarvet yang tidak dibuat Disdik.
lantai kerja. Dan juga seperti Simpan Pinjam Pe­rempuan (SPP)di Pasar Baru Ke­ca­matan Lengayang Kabupaten Pes­sel bermasalah karena diwaktu pe­nyerahan dana SPP itu tidak diha­diri Kepala UPTD PAUD-SD  Kec. 
oleh kepala kampung dan kader serta anggota kelompok Ampera, pa­dahal Sumber dana dari Babelan H. Engkar saat diPNPM Ka­bu­paten Pesisir Selatan lebih kurang 2 Milyar tahun anggaran 2009.
datangi media SKPK beberapa
waktu lalu ke kantornya tiKe­gu­naan dana simpan pinjam perempuan itu adalah untuk mem­ban­tu mensejahterakan dak berada di tempat.  Media
masyarakat Kecamatan Lengayang khususnya ternyata banyak penyimpangan yang dilakukan SKPK hanya sempat bertemu
oleh pihak pengurus dana PNPM yang berjiwa korup se­perti Selaku Ketua UPK Kecamatan dengan Dani Kasubag TU
Lengayang tidak pernah trans­pa­rans terhadap anggota kelompok dan ada indiasi KKN yang UPTD PAUD SD Kec.  Baperlu ditindak lanjuti oleh pihak penegak Hukum di Kabupaten Pessel.
belan.
Selaku Fa­si­li­ta­tor Teknik Kecamatan Lenga­yang Rismayarno dan Isratul menga­takan kalau
ada temuan si­lah­kan beritakan dan ditindak lanjuti ungkap Rismayarno kepada SKPK ber­dasarkan
hasil temuan dilokasi Pro­yek ternyata banyak terjadi pe­nyimpangan yag merugikan peme­rin­tah
dan masyarakat anggota ke­lom­pok PNPM kecamatan Lenga­yang baik itu tentang bangunan
pisik proyek maupun simpan pinjam perempuan (SPP) sehingga fisik proyek PNPM Kecamatan
Lengayang harus dipertanggung jawapkan demi tegaknya hukum di Kabupaten Pessel.
Menindak lanjuti proyek pe­ker­jaan pembangunan jalan jembatan oleh ketua UPK yang
bekerjasama dengan pengurus proyek PNPM lainnya begitu juga dengan dana sim­pan pinjan
perempuan (SPP), ken­tal dengan nuansa KKN sesuai dengan pasal 2 Undang-undang KKN
No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang N0.20 Tahun 2001, Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negara atau pere­ko­no­mi­an Negara, dipidana dengan ku­ru­ng­an
penjara seumur hidup.
Tentunya berharap kepada pihak hukum dari jajaran kepolisian dan Ka­­jari Kabupaten Pessel
menying­ka­pi proyek PNPM untuk pem­ba­ngunan jalan dan jembatan. di Ke­ca­matan Lengayang
Kenegarian Ko­to Kandis yang dikerjakan asal jadi itu. (Tim)

Bekasi menyatakan bahwa
pengangkatan kepala sekolah
dan mutasi para pejabat yang
jumlahnya mencapai ribuan
disinyalir telah menjadi ajang
berbisnis bagi Baperjakat maupun Bupati.
Sumber yang minta jangan
disebut namanya ini menambahkan, para kepala sekolah
yang diangkat diwajibkan menyetorkan uang hingga Rp. 5
juta perkepsek.

tapi tau-tau malah rame mencuat bang.  Ya mau dibilang
apa lagi,”  ujarnya.
Ketika H. Engkar diminta
klarifikasinya kepada media
SKPK via ponselnya tentang
bukti tanda terima uang sebesar Rp. 70 juta berupa kwitansi
dari salah seorang kepala
sekolah yang baru diangkat,
dia diam membisu tanpa ada
jawaban hingga berita ini turun.
Kesan angkuh dan sombong
makin melekat pada diri H.
Engkar selaku Ketua UPTD
PAUD SD Kecamatan Babelan, entah karena merasa
dekat dengan orang nomor
satu di Kabupaten Bekasi, atau
merasa kebal hukum.

Anehnya, Dani sempat mengatakan wah kasus itu sudah
lama dan menjadi virus, katanya tanpa memperinci lebih
jauh apa yang dimaksud virus
tersebut.
Beberapa waktu, di jajaran
Dinas Pendidikan Kab. Bekasi
Namun saat dikonfirmasi ten- berlangsung pengangkatan
tang pungutan uang dari para kepala sekolah SDN serta
calon Kepsek, lebih jauh Dani pengawas. 
menyarankan agar langsung
Dimana sebanyak 412
mempertanyakannya kepada
atasannya, yakni H. Engkar orang guru telah diangkat
menjadi kepala sekolah, seSukarya. 
mentara ada sebanyak 204
“Saya tidak tahu masalah orang kepala sekolah yang
uang yang dipungut dari ke- mutasi dan 32 kepsek diangkat
pala sekolah yang diangkat, menjadi pengawas.

“Dan para pejabat yang dimutasi  juga tidak mungkin tidak
memberikan uang sogok kepada badan Kepegawaian Daerah ( BKD). Makanya setiap
pelaksanaan mutasi di duga
uang yang masuk kantong
Foto Istimewa
pejabat dan Bupati  mencapai 
puluhan milyar. Sudah sepanDitempat terpisah sumber tasnya, pihak kejaksaan negeri
media SKPK yang patut di- (Kejari) Cikarang untuk menpercaya di Kec. Babelan men- gusut kasus ini, “ ujarnya.
gungkapkan bahwa uang yang
dipungut dari para calon kep- Media SKPK yang berusaha
sek sebagian juga disetorkan untuk melakukan konfirmasi
kepada pejabat berwenang kepada Kepala BKD mengenai
di Pemda Kabupaten Bekasi kebenaran pungutan ini belum
sebesar Rp. 5 juta, kepada berhasil ditemui, begitu juga
kepala dinas pendidikan Dr. dengan pejabat berkompenten
Rusdi. Hj. Nani sebagai Kabid di Lingkungan Bawasda.
Dinas, Nurdin Ketua PGRI
dan para staf UPTD Kec.  Darip Mulyana selaku wakil
Babelan masing-masing Rp. Bupati Bekasi hendak dimintai
500 ribu/staf. 
komentarnya seputar perilaku
opnum kepala UPTD PAUD
Kami juga heran kenapa SD dimaksud, ketika dihubungi
kepala UPTD H. Engkar berani via ponsel genggamnya di
membuat tanda terima uang nomor  08134151xxxx  tidak
berupa kwitansi dari calon aktif.
kepala sekolah, “ ujar sumber yang tidak mau disebut Sebuah LSM saat diminta
tanggapannya mengatakan
namanya.
kasus pungutan uang pada
Lebih lanjut sumber tadi pengangkatan kepala sekolah
mengatakan, penyetor uang sudah melanggar ketentuan
dari para kepala sekolah UPTD yang ada.
PAUD –SD, berlangsung di
Pungutan itu sudah mevilla 200 Kota bekasi kamar
21, pada jam 16.00 Wib.  Tang- langgar etika kepatutan, apagal 6 januari 2010 lalu, dan lagi tidak ada UU, PP mauyang menerima adalah angora pun Perda yang mendasari
baperjakat dari BKD RT dan pungutan itu dilakukan.” Ini
NN, dari Dinas Pendidikan. sama artinya dengan penyalahgunaan wewenang denDitempat terpisah, sum- gan menggunakan jabatan,”
ber media SKPK di Pemkab katanya. (Red)

DAERAH 11

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Bos PT Sejahtera Prima Lestari Nakal,

“Camat Pakal Akui
Tak Miliki HO“

Surabaya, SKPK
PT Sejahtera Prima Lestari (SPL) yang bergerak dibidang perkayuan,
milik David. Pasalnya, sejauh ini perusahaan yang dikelolah itu tidak layaknya sebuah perusahan legal, Sebab tidak memiliki HO. Dan hal itu juga
dibenarkan oleh Camat Pakal yaitu Sudibyo SH. Selain itu juga, apa yang
selama ini kayu glondongan atau log yang di beli dari Klaimantan dapat
disinyalir atau diduga tidak benar alias ilegal.
Dugaan tak mengantongi ijin HO ini juga dikatakan Camat Pakal Sudibyo
SH ketika dikonfirmasi SKPK, Selasa (11/5) lalu. “Memang yang saya ketahui perusahaan itu tidak mengantongi ijin HO. Dan dalam waktu dekat saya
akan memanggil pihak perusahaan atas kasus ini,” terangnya. Ironis sekali,
bila perusahaan yang sebesar itu tidak memiliki ijin – ijin, layaknya sebuha
perusahaan pada umumnya yang melengkapi siarat-siarat ijin yang sudah
ditentukan pemerinta. Apaligi perusahaan yang memperkerjakan kurang
lebih dari 250 karyawan dan perusahaan ini memiliki beberapa perusahan
di Jawa Timur yang berpusat di Gresik.
Sementara, menurut sumber SKPK di lapangan mengatakan “ memang
bos PT SPL tergolong watu (nakal atau ndableg. Red), bahkan kalau kami
katakan sudah termasuk bos mafia kayu, mas. Dan kenapa mas, Kami bisa
mengatakan seperti itu? Secara nalar saja kalau bukan mafia, paling tidak
bisa memprioritaskan karyawan yang ada di perusahaan tersebut adalah
warga sekitar dan bukan karyawan lama yang pindahan dari Gresik”. Kata
sumber SKPK.Masih terkait hal tersebut, dinding perusahaan yang nyaris
roboh itu. Kini bangunan cor yang difungsikan sebagai penyangga dinding di bangun diatas tanah milik jalan desa. “Bangunan penyangga yang
baru saja di cor itu saja memakan tanah milik kas desa. Apakah itu bisa
dikatakan sebagai perusahaan yang baik, coba kita fakir bersama?,” ujar
salah seoerang warga desa yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, menurut sumber lainya, ada dugaan sejumlah kayu log yang
dimiliki perusahaan tersebut juga diindikasikan sebagai baarang ilegal.
Artinya, kayu log yang diangkut asal Kalimantan itu diduga juga hasil dari
pembalakan liar, yang kemudian ‘memainkan’ administratif Kehutanan
untuk bisa lolos hingga Surabaya. (Dadang)

Perkontainer Ditarget Rp 2 juta Pemeriksa Bea Cukai,

Main Buka Tutup Kontainer

Foto Istimewa

Surabaya, SKPK
Untuk menciptakan
birokrasi “Clean”, Nampaknya
belum terwujud di institusi
Bea Cukai. Pasalnya masih
terjadi berbagai modus untuk
mengeruk keuntungan pribadi
yang dilakukan oknum PFPB
(Pejabat Fungsional Pemeriksaan Barang) di Kantor
Pelayanan dan Pengawasan
(KPP) Madya Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya.
Salah satu modus yang
dilakukan yaitu dengan menggunakan sistim” Buka-tutup”
kontainer. Ironisnya untuk
mendapatkan fasilitas” Bukatutup “ importir diwajibkan
untuk membayar Rp 2 juta
per kontainer sebagai dana
pemeriksaan.
Modus “Buka-tutup” kontainer sebenarnya sudah
bukan menjadi rahasia umum
dikalangan importir di Pelabu-

, “ujar salah seorang petugas lapangan dari sebuah
PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan).
Dengan sistim” Buka –tutup”
ini, Pemeriksa membuat LHP
(Laporan Hasil Pemeriksaan)
hanya berdasarkan packing
list , tanpa harus melakukan
pemeriksaan fisik. Ironisnya
untuk mendapatkan fasilitas
ini , Importir harus menyiapkan
dana minimal Rp 2 juta untuk
kontainer berukuran 20 feet
, sedangkan untuk konainer
berukuran 40 feet minimal Rp
3 juta, “ Setiap kontainernya
minimal menyiapkan dana extra Rp 2 juta hingga Rp 3 juta,
“ masih kata sumber SKPK
tersebut.

han Tanjung Perak. Pasalnya
ketentuan ini mengharuskan
kontainer yang berisi berbagai
jenis barang harus dilakukan
pemeriksaan fisik (bahandel)
Modus atau sistim seperti
yang dilakukan oleh petugas
ini tergolong rawan terjadinya
PFPB .
manipulasi pemberitahuan baSementara apabila dilaku- rang . Pasalnya petugas PFPB
kan bahandel, tentunya para tidak melakukan pemeriksaan
importir nakal akan merasa barang sesuai ketentuan jalur
ketakutan. Karena dengan yang ditentukan, hanya berdilakukannya bahandel, maka dasarkan packing list yang
semua isi barang, baik jumlah, diberrikan importir, Namun
merek yang berada dalam pada umumnya sistim seperti
kontainer akan diketahui isi terjadi pada kontainer yang
barang sebenarnya oleh petu- berisi barang sejenis (satu
jenis barang). Diperikirakan
gas PFPB.
dengan sistim ini sejumlah
Untuk itu maka terjadilah petugas PFPB setiap minsistim “Buka-tutup” kontainer, ggu dapat mengeruk puluhan
artinya pintu kontaner hanya juta rupaih, Berkaitan dengan
dibuka lalu ditutup kembali , adanya sistim “Buka-tutup”
tanpa haus dilakukan pemer- ini. Kepala KPP Tipe Madya
iksaan isi barang yang ddi- Bea Cukai Tanjung Perak,
dalam kontainer, “Jadi pintu Khoirul Saleh hingga berita
kontainer hanya dibuka, segal ini diturunkan belum dapat
dipotong lalu pinti ditutup lagi dikonfirmasi . (Dadang)

PEKAN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI
SULUT PENUH KECURANGAN
Tahuna, SKPK
Dalam rangkan meningkatkan prestasi dan mentalitas
atlit maka pada tanggal 3 mei
2010 dilaksanakan Pekan
Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara tingkat pelajar.

tidak dapat mengikuti acara
tersebut.

Pada cabang olah raga
lari 100 meter putra, nampak
benar–benar ketidakadilan
panitia lomba khusus cabang
atletik yang dikoordinir Sony
Namun sangat di sayang- Terok.
kan ajang olah raga tersebut
Karena merasa sebdengan maksud mempererat
hubungan antara sesama atlit agai pelatih nasional maka
kabupaten se SULUT maupun semau–maunya saja membuat
untuk peningkatan prestasi aturan sehingga merugikan
pelajar dinodai dengan segala tim lainya.
bentuk kecurangan yang senMenyingkapi hal ini Evergaja diciptakan oleh oknum
tertentu yang terakomodir hard Pontius A.MA.Pd official
dalam kepanitiaan pertand- Kab. Sangihe sangat menyayangkan tindakan yang
ingan.
di lakukan oleh panitia atletik
Hasil pemantauan SKPK di yang di pimpin Sony terok.
lapangan ternyata membenaKarena akibat ulahnya
rkan hal kecurangan tersebut.
Jadwal yang telah di tetapkan tersebut dapat merusak menpanitia berdasarkan meeteng talitas atlit pelajar yang masih
seharusnya pada rabu 5 mei dalam tahap perkembangan.
2010 untuk cabang olah raga
“Saya sangat menyesalatletik.
kan tindakan yang dilakukan
Akan tetapi karena kee- oleh seorang pelatih nasional
goisan oknum–oknum panitia Sony Terok,” cetus Ever.
yang tidak bertanggung jawab
Dilanjutkan, “Seharusnya
melakukan perubahan jadwal
menjadi tanggal 4 mei 2010 sebagai seorang pelatih yang
tanpa pemberitahuan kepada mempunyai class nasional
tim yang melakukan pertand- lebih memahami apa arti dan
ingan sehingga beberapa tim tujuan olahraga, janganlah

Foto Istimewa

olah raga ini di campuri dengan atau aturan tersebut, maka
segalah kecurangan sehingga nanti akan kami berikan secara
menyebabkan perpecahan gratis,” ujar Sony Terok
para atlit.” Ujar Ever dengan
tegas dank eras.
Jadi apapun alasanya,
olahraga janganlah dijadikan
Sementara Sony Terok ajang kemunafikan dan kesendiri ketila ditemui SKPK curangan.
mengatakan bahwa yang di
berlakukan adalah aturan
Karena ego dari pejabat
yang sudah menjadi baku atau oknum tertentu yang
dan ini merupakan peganngan secara diam-diam mempunyai
panitia.
maksud tertentu pula.
“Saya melakukan ini atas
dasar aturan secara nasional, sehingga mau tidak mau
semua harus mengikuti aturan
tersebut. Jika mereka mau
mengaku belum memiliki buku

Kenapa buku aturan atletik baru akan di serahkan
sekarang, kenapa tidak di
serahkan jauh hari sebelum
di adakan Pekan Olah Raga
tersebut…?? (Ewos)

Proyek Jalan Lubuk Bagalung Koto Lamo
Bak ‘Sangsaro Mambaok Galodo’

Lengkayang-Pessel, SKPK
Pemkab Pesisir Selatan melalui Di­nas Pekerjaan Umum dengan ke­gi­atan Proyek Pemeliharaan Prodik Ja­lan DAK
dengan pekerjaan Pe­me­li­haraan Prodik Jalan Kabupaten de­ngan biaya dana DAK yang ber­lo­ka­si di Sikabu-Padang Panjang,
Kota Rawang Tampunik, Padang Ma­ra­pa­lam, Lakitan, Lubuk Bagalung-Koto Lamo dan Labuan-Tebing Tinggi de­ng­an nomor
kontrak 02/V/B.M-DAK/DPU-PS/2010 tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT. Lu­buk Minturun Kontruksi Persada de­ngan
Consultant Pengawas proyek adalah CV. Prisma Seni Alam Bina.
Sehingga yang dipertanyakan oleh masyarakat Kecematan Lenga­yang mengenai biaya untuk pem­ba­ngunan j­alan itu berapa
nilai har­ga­nya karena pihak Dinas PU tidak me­nu­lis di papan merek proyek yang ter­tulis hanya asal dana dari DAK ta­hun anggaran 2010.
Melihat tindakan dari Dinas PU Ka­bupaten Pessel sudah jelas mem­bodoh-bodohi masyarakat Ke­ca­ma­t­an Lengayang, karena
tidak jelas berapa besar anggaran untuk mem­ba­ngun proyek jalan itu apakah un­tuk membangun jalan itu dana dari Kadis PU
atau dana dari Nasrul Abit untuk membujuk masyarakat atau un­tuk menipu masyarakat sehingga tidak ditulis dipapan merek
proyek berapa besar dana anggaran yang di­gunakan untuk membangun pro­yek jalan itu.
Menindak lanjuti Proyek Pe­me­li­haraan Prodik Jalan DAK dengan pekerjaan Pemeliharaan Prodik Jalan Ka­bupaten dengan
biaya dana DAK yang berlokasi di Sikabu-Pa­dang Panjang, Kota Rawang Tam­pu­nik, Padang Marapalam, Lakitan, Lubuk Bagalung-Koto Lamo dan Labuan-Tebing Tinggi sudah jelas bah­wa pihak Pemda Pessel yang be­kerja sama dengan pihak Dinas
PU su­dah Menipu Publik dengan meng­gelapkan biaya dana anggaran pro­yek jalan itu dan sengaja dihilangkan berapa besar
anggaran yang di­bu­tuh­kan untuk pembangunan jalan ter­sebut sehingga masyarakat di­bu­at bingung dengan manejemen sate
yang dimainkan oleh Dinas PU ka­bu­paten Pessel.
Masyarakat Pessel berharap ke­pa­da pihak Hukum yang berada di Kabupaten Pessel mohon kiranya di­tinjau kelokasi proyek
kalau me­mang ada kejanggalan terdapat di lo­kasi proyek agar dapat pihak Hukum menegakkan Supremasi Hukum de­ng­an benar,
semoga masyarakat Pes­sel jangan sampai kecewa melihat hukum hanya jalan ditempat alias mandul, karena di era reformasi
pe­me­rintah harus transpransi terhadap masyarakat tidak ada lagi sekarang ini yang ditutupi karena dana proyek didapat dari
masyarakat dan untuk masyarakat Pemerintah Kabupaten Pessel hanya tinggal mengaturnya.
Akan tetapi kalau berpikir untuk me­lakukan tindakan korupsi me­mang begini jadinya dengan tujuan supaya masyarakat
jangan menge­ta­hui bahwa pihak Dinas PU akan melakukan tindakan KKN sehingga sengaja tidak menulis anggaran pro­yek itu.
Dan ada juga indikasi praduga masyarakat bahwa pihak Dinas PU kabupaten Pessel bagai mana dana proyek pembangunan
jalan itu se­pa­roh bisa masuk kedalam kantong para pejabat yang berjiwa korup se­hingga tidak ditulis dipapan merek pro­yek
berapa besar dana anggaran untuk proyek jalan itu begitu juga dengan kontruksi jalan yang di­ba­ngun diduga pihak kontraktor
meng­hamparkan Hotmik dingin begitu juga dengan ketebalan Hotmit sa­ngat tipis sehingga sangat diragukan untuk ketahanan
jalan yang diker­ja­kan oleh PT.Lubuk Minturun Kon­truksi Persada.
Ironisnya hampir semua proyek yang dikerjakan oleh perusahan PT. Lubuk Minturun Kontruksi untuk pro­yek di Kabupaten
Pessel tidak je­las berapa nilai kontraknya dengan tidak jelas berapa besar dananya ma­syarakat Lenggayang berasumsi bah­wa
proyek dari Dinas PU, Ka­bu­paten Pessel kental dengan Nuansa KKN sesuai dengan pasal 2 Un­dang-undang KKN No.31 Tahun
1999 jo.Undang-undang N0.20 Ta­hun 2001,Setiap orang yang secara me­lawan hukum melakukan per­bu­at­an memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana
dengan kurungan penjara seumur hidup.
Di Kecamatan Lengayang perlu ditinjau kebenarannya oleh pihak penegak Hukum di Kabupaten Pes­sel yang jelas pihak
Dinas PU yang bekerja sama dengan kontraktor su­dah mengangkangi Keppres No, 80 Ta­hun 2003. (HM)

12

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Pungli Diknas Tanjabtim,

Serahkan LPJ DAK 2009
Kepsek Harus Bayar Rp 5 Juta
Jambi, SKPK
Sudah 3 tahun DAK di Diknas Kab.Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, menimbulkan masalah. Padahal sudah ada Kepsek dan Komite yang menolak bantuan karena tidak
ada acuan Juklak dan Juknis seperti halnya Bantuan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepsek dan
Guru (RDKS/G) tahun 2008.
Seperti halnya Firdaus kepala SD 193/X Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang, Muawan
kepala SD 196/X Rantau Makmur Kec. Berbak. Setelah dana 50% yang di transfer ke rekening
kepsek dikembalikan atas petunjuk Ahmad Husni staf Diknas, kepala sekolah malah dituduh
jaksa N. Simbolon, SH (Kacabjari Nipah Pan­jang) sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Muawan yang dituduh korupsi protes minta perlindungan hukum ke Ketua PGRI Provinsi Jambi,
Presiden RI, Jaksa Agung dan Instansi terkait lainnya.
Kembali ke proyek DAK Pendidikan tahun 2009, Diknas Pendidikan Tanjung Jabung Timur
(Tanjabtim) mendapat bantuan sebanyak 50 sekolah nilainya berpariasi antara Rp.150 juta sampai
dengan Rp.514 juta/sekolah (daftar penerima ada dengan redaksi-red).
Hasil observasi wartawan pekan lalu menemukan banyak kepala sekolah penerima DAK
jadi bingung seperti halnya seorang kepsek di Desa Simbur Naik Kec.Sabak Timur mengatakan,
“Pada pencairan dana pertama di Bank Jambi Cabang Muara Sabak ia dimintai uang oleh staf
Diknas sebesar Rp.1 juta. Ketika menyerahkan Surat Pertang­gung Jawaban (SPJ) diminta lagi
Rp.10 juta.
Seorang kepsek lainnya di desa Lambur lain lagi, staf Diknas bernama Ahmad Husni,AmaPd
menginstruksikan dalam penyerahan SPJ agar mem­bawa 3 amplop masing-masing berisi Rp.5
juta, Rp.3 juta dan Rp.2 juta.
Lantas, duitnya dari mana SPJ sudah dibuat emangnya dana bantuan itu untuk dibagi-bagi,
kalau disebut dari awal kami tidak bingung kata kepsek tersebut mengeluh kepada wartawan.
Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Ahmad Husni dan Suparno MS/Kadis Pendi­dikan Tanjung Jabung
Timur, kedua pe­ja­bat itu tidak ada dikantornya dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif.
Sumber Media ini di kantor Diknas Pendidikan Tanjabtim ketika diminta tanggapannya atas
pungutan terhadap kepsek penerima DAK mengatakan, “Kok heran, semenjak Suparno jadi Kadis
setiap urusan duit jadi rumit, ingat kontingen anak Porda, anak kita (Tanjabtim) minjam-minjam
baju, bahkan nyaris terlantar karena tidak ada ang­kutan ke arena pertandingan. Bayang­kan
bagaimana hinanya kontingen kita dihadapan kontingen lain di Provinsi Jambi.
Kabarnya sih sudah berulangkali dimintai keterangan oleh polisi dan kejaksaan, kenyataannya semakin menjadi, bahkan ada kesan Bos (Kadis Pendidikan) berani menantang Pak Bupati,
karena konon ia dekat dengan keraton, kata sumber nada berceramah.

Kejari tarutung tak tahan tersangka
Tapanuli Utara, SKPK
Kejaksaan Negeri
Tarutung cabang Siborongborong berdasarkan putusan
pengadilan Negeri Tarutung
pada tanggal 7 april 2010
dengan No perkara 42/PIDB/2010/PN-TRT atas nama
Sangkan Manalu sudah ingkrah namun pihak kejaksaan
negeri Tarutung cabang siborong-borong tidak melakukan
pelaksanaan eksekusi putusan
tersebut sehingga timbul pertannyaan ada apa dikejaksaan
negeri tarutung cabang siborong-borong dengan tersangka sangkan manalu sehingga
tidak dilakukan eksekusi penahanan???
Maka tidak heran sekarang
ini masyarakat Tapanuli utara
sedang ramai memperbincangkannya dan meminta kepada
kejaksaan tinggi Sumatera
Utara agar melakukan tindakan tegas kepada kejaksaan
negeri tarutung cabang siborong-borong. Demi tegaknya
kebenaran dan keadilan,
karena menurut masyarakat
semua itu bisa terjadi karena
lemahnya pengawasan hukum
dikabupaten Tapanuli Utara.
Seperti yang dituturkan Budiranto M ditempat kediamannya kepada wartawan SKPK
didesa Hutatinggi Kecamatan
Parmonangan Kabupaten
Tapanuli Utara.

Sumber lain mengatakan jangan main-main tahun 2011 Pak Suparno mungkin akan jadi
Masih menurut Budiranto M
Bupati, lihat kalender sudah bertaburan. Hari besar Islam dimanfaatkan jadi ajang perkenalan, bahwa dirinya saat ini sedang
hebatnya surat pernyataan dukungan guru-guru memakai kalimat “Demi Allah”. Apa itu sudah mempersiapkan surat pengadberbentuk kalimat sumpah kata sumber nada bertanya. (Rozali/Ns)
uan kepada Kepala Kejaksaan

Selewengkan Izin Pelaksanaan,

Periksa dan Bekukan Aktivitas PT. Harfa

Agung dan tembusan Kepala
Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara untuk mengadukan permasalahan yang dialaminya,
karena menurutnya sangat
aneh seorang tersangka yang
sudah mempunyai ketetapan
hukum melalui Pengadilan
Negeri Tarutung yang dipimpin
Ketua Majelis Sitor Manahara
Tamba SH dan Frans Efendi
Manurung SH, Setia Sri Mariana SH dan dibantu Panitera
pengganti Maringan Sihaloho
SH dan sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah Parlindungan Purba selaku Kepala
Kejaksaan Negeri Cabang Siborongborong. Hasil putusan
para Majelis terhadap Sakkan
Manalu 2 bulan penjara, kok
bisa tidak dilakukan eksekusi
penahanan oleh Kejaksaan
Negeri Tarutung Cabang Siborongborong, tegas Budi.
Terkait dengan hal tersebut, wartawan SKPK melakukan konfirmasi kepada pihak
Pengadilan melalui Panitera
Muda Pidana Martinus Sinaga,
dirinya mengatakan bahwa
perkara tersebut sudah inkrah,
bahwa tersangka tidak melakukan banding, maka dengan itu
Martinus mengatakan agar
ditanyakan saja kepada pihak
Kejaksaan kalau memang tersangka belum di eksekusi.

Kantor Base Camp PT. HTM dan PT. KTC Mining dan Energi

Bupati Merangin,
H. Nalim Harus Dipenjara...!
Jambi, SKPK
Berdasarkan
Temuan BPK-RI Nomor
13c/HP/XVIII.JMB/
VII/2009 Tertanggal 28
Juli 2009 terdapat temuan
penyimpangan yang
merugikan keuangan
Negara dan Daerah lebih
dari Rp. 6 Milyar.

Dalam laporan BPKRI Propinsi Jambi setebal
80 halaman dinyatakan
bahwa, Realisasi belanja
makanan dan minuman
pada sekretariat daerah
telah merugikan keuangan
daerah sebesar Rp. 897
Juta.
Realisasi belanja
yang fiktif Rp. 500 juta,
Denda keterlambatan
menyelesaikan pekerjaaan,
jaminan dan uang muka Rp.
350 juta.

Lokasi Stock File Logpond PT. HTM yang berada di DAS Barito

Areal KP yang sudah dihancurkan

Barito Selatan, SKPK
Penggunaan PT HARFA Sub Kontraktor PT. KTC dalam menjalankan aktivitas tambang menggunakan bahan peledak,
sedangkan dalam amdal 2006 sampai dengan sekarang menggunakan alat berat. Untuk pengangkutan Produksi tambang batu
bara apa alasan asal-usul batu bara untuk membuat dokumen kepada pihak terkait.

Salah seorang LSM LITPK
(Lembaga Investigasi Tindak
Pidana Korupsi) Alain Delon
Simanungkalit, dirinya mengatakan terkait dengan hal
tersebut bahwa di Kejaksaan
Negeri Tarutung Cabang Siborongborong sudah sering
terjadi demikian, bahkan mem
peti eskan perkara seperti yang
baru baru ini seorang pengacara yang bermarga Hutajulu
pernah melakukan gugatan
kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung cabang Siborongborong Parlin
Purba karena perkaranya di
peti eskan, masih menurut
Delon, dengan gemas jaksa
seperti itu seharusnya dicopot
dari jabatannya dikarenakan

perbuatan demikian sudah
jelas jelas mencoreng wajah
Kejaksaan, sementara pihak
Kejaksaan sedang gencar untuk menindak para Jaksa yang
nakal seperti yang kita lihat
sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik bahwa
Kejaksaan Agung tidak segan
segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap jajarannya.
Bahkan seperti kemarin ini
Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara mengatakan kepada
beberapa wartawan di ruang
kerjanya, Kejati Sumatera
Utara Sution Usman Aji SH
(yang disapa sution) menegaskan kepala Kejaksaan Negeri
yang belum ada menangani
kasus dugaan korupsi selama
bulan april 2010 atau sejak
Rakernis (Rapat kerja Teknis)
pidsus di kejatisu diusulkan
diganti karena kinerjanya jelek
dan tidak mampu menjalankan
tugas sesuai dengan program
pemerintah SBY khususnya
penegakan hukum melalui
pemberantasan tindak pidana
Korupsi kepada wartawan
diruang kerjanya. Apalagi ini
sudah jelas jelas hasil keputusan Pengadilan namun pihak
Kejaksaan Negeri Tarutung
cabang Siborongborong tidak
melakukan eksekusi penahanan, sudah sangat keterlaluan,
tegasnya. (Delon S)

Kantongi Dana Rp. 6 Milyar,

Dari beberapa bukti yang
didapat SKPK dari beberapa
LSM di Kabupaten Merangin
adalah benar adanya korupsi
yang dilakukan oleh Bupati
Merangin dan kroninya.
Areal KP. PT. HTM Menggunakan DINAMID

Kepala Kejaksaan Negeri
Tarutung Mangasi Situmeang
SH, ketika akan dikonfirmasi
di ruang kerjanya, jumat 30/4
sayang tidak ada di tempat.
Menurut stafnya Sinulingga
selaku Kepala bagian TU
bahwa Kajari sedang lagi rapat
di Dolok Sanggul, sementara
Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Siborongborong Parlin
Purba ketika akan dikonfirmasi
lagi lagi tidak ada di tempat.
Wartawan Buana Mandiri mencoba menghubungi melalui
telepon selulernya lagi lagi
juga mailbox.

Pertanggungjawaban
penggunaan Belanja
Bantuan Partai politik yang
tidak di dukung Bukti dan
p e r t a n g g u n g j a wa b a n

sebesar Rp. 280 juta dan temuan sebesar Rp. 3
Realisasi bantuan sosial fiktif Milyar (Rp.3.310.279.500,) dari anggaran Rp. 6 Milyar
Rp. 100 Juta.
lebih, pada realisasi belanja
D a r i t e m u a n B P K makanan dan minuman
Kabupaten Merangin tersebut, pada Sekretariat Daerah.
beberapa LSM meminta SKPK
Hasil crossceck SPJ
agar dapat menindak lanjuti
mengenai temuan tersebut dan dari Bendahara kepada 2
dilanjutkan kepada Lembaga Hotel dan empat rumah
Investigasi Tindak Pidana makan yang diketahi SPJ
Fiktif. Rumah makan yang
Korupsi (LI-TPK) di Jakarta.
di temui mengatakan tidak
Sedangkan salah satu pernah mengeluarkan
anggota investigasi LI- Kwitansi tagihan sebesar
TPK, ketika ditemui di sela yang tertulis di SPJ.
kunjungan kerja ke Propinsi
Namun pihak Rumah
jambi beberapa waktu lalu
mengatakan, bahwa beberapa Makan dan Hotel yang
LSM di Merangin menyatakan d i t e m u i m e n g a t a k a n
pendapat yang sama mengenai pernah disodori kuitansi
Korupsi yang melibatkan kosong untuk di tanda
tangani dengan alasan
Bupati.
cadangan kalau nanti terjadi
“ U n t u k i t u , L I - T P K kekeliruan.
Aparatur Negara RI akan
Dari Investigasi tersebut
segera menindak lanjutinya,
karena dalam temuan BPK dapat disimpulkan telah
tersebut sudah jelas telah terjadi SPJ Fiktif dan usaha
terjadi perbuatan melawan u n t u k m e n g g e l a p k a n
Hukum yang menimbulkan keuangan Negara dan
kerugian terhadap penggunaan Daerah oleh pengguna
Keuangan Negara lebih dari anggaran.
Rp. 6 Milyar,” tegasnya.
Maka diharapka kepada
K e p a l a S K P K J a m b i aparat penegak Hukum
m e n y a t a k a n , d a r i h a s i l agar dapat memproses dan
investigasi yang dilakukan memeriksa Bupati Merangin
SKPK, hal yang paling pokok dan Sekda. (Tim)
dari temuan tersebut adalah

DAERAH 13

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Tak Terlihat Pelaksanaan Proyek,

Renovasi Jalan Kp. Tanjung Duren
Bermasalah!!

Sunting Pembayaran Lahan BKT,

P2T Rugikan Negara Rp. 4,4 M
Jakarta, SKPK
Proyek Banjir Kanal
Timur (BKT) hingga saat belum tuntas. Pembebasan lahan untuk proyek tersebut juga
diduga sarat penyimpangan.
Karena ditemukan adanya
kejanggalan pada saat pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk proyek
BKT tersebut.

Foto Istimewa

Salah satu yang bermasalah terjadi didaerah Cakung
Rt/Rw 005/03, Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan
Cakung atas nama Taufik
Hidayat.

Pessel, SKPK
Dari kasus ini terungkap
Siluman hantu yang mengerjakan proyek jalan Kampung Tanjung Durian, karena
masyarakat tidak mengetahui proyek apa namanya dan perusahaan mana yang mengerjakan bahwa pembayaran tanah
proyek jalan itu, ironisnya papan merek proyek tidak ada terpasang disekitar jalan yang sedang yang dilakukan tim P2T pada
saat pembebasan banjir kanal
dibangun.
timur terjadi persekongkolan
Begitu juga dengan pasir yang dihamparkan disepanjang jalan tidak jelas apa nama proyek yang terindikasi mengakibatitu, pengoralan atau Telpot atau pengaspalan namun yang jelas pihak pekerja hanya mengham- kan Negara mengalami keruparkan pasir dan menggilas dengan alat berat karena dasar dari jalan yang sedang dikerjakan gian sebesar Rp 4,4 miliar.
sudah pernah pengerasan sebelumnya.
Perlu diketahui bahwa
Menyingkapi proyek pembangunan jalan Kampung Tanjung Durian pihak Kontraktor dan Taufik Hidayat mengakui pepihak Dinas yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003 dan milik tanah tersebut, namun
pihak Dinas sudah termasuk pembohongan poblik karena masyarakat tidak mengerti proyek tidak memiliki dokumen hak
atas tanah peta 1,dengan
jalan ini apakah proyek politik dan dananya berasal dari mana tidak jelas.
luas tanah 2200 M2 dan luas
Begitu juga dengan pengawas proyek tidak jelas sama sekali dari Dinas instansi mana proyek bangunan 774 M2.
siluman tersebut, masyarakat berharap kepada Kapolres dan Kajari Pessel agar dapat memantau
Dia mengaku bahwa girik
lokasi proyek dalam waktu dekat ini. Kalau ada temuan yang bersifat KKN tolong tindak kontraktor
nakal dan termasuk dengan pengawas dari kegiatan Dinas mana proyek jalan tersebut.
Karena pihak Dinas dan Kontraktor telah berani kangkangi Keppres No 30 Tahun 2003,
karena pihak pengawas dari pihak Dinas instansi di Kabupaten Pessel hampir semuanya kebal
hukum ada juga asumsi dari masyarakat bawa para pengawas ikut-ikutan nakal.

bidang tanah tersebut telah barang-barang seperti drum
hilang.
plastik-plastik bekas dan tempat penampungan limbah dari
Kehilangan tersebut sesuai PT Arnoouts,”ujarnya.
surat tanda laporan kehilangan
Taufik Hidayat pada tanggal
Diungkapkan bahwa pe16 Desember 2008 ke Polres milik tanah tersebut adalah
Jakarta Timur bahwa girik C Tjo Thio Kong Huij Cs Tjo
52 peta 1 dengan luas tanah Thio Nio.
2200 M2 dan luas bangunan
774 M2.
”Kenapa di saat adanya
pembebasan,tanah tersebut
Namun,laporan tersebut menjadi milik Taufik” katanya
tidak mempunyai stempel/cap lagi. Ketika hal akan dikonfirdari kepolisian. Kemudian masikan, Lurah Cakung tidak
ejaan kata serta huruf tidak pernah ada di tempat.
sama dengan laporan yang
sebenarnya.
Sedangkan wakil lurah
mengatakan bahwa dirinya tiDiduga Taufik Hidayat dak tahu tentang pembebasan
membuat laporan ke Polres tanah tersebut.
Jakarta Timur fiktif alias palsu.
Namun, Tim P2T membayar
”Saya baru menjabat seTaufik Hidayat hanya ber- bagai wakil lurah di ujung
dasarkan laporan girik Hilang menteng ini” katanya.
pada tanggal 16 Desember
2008 tersebut. Itupun hanya
Keesokan harinya di
dalam tempo 1 hari,tanggal 16 dapatkan kabar bahwa Lurah
dilaporkan ,tanggal 17 dibayar Ujung Menteng dan Camat
tim P2T.
Cakung dipanggil ke pengadilan Jakarta Timur untuk
”Taufik Hidayat adalah anak memberikan keterangan tenibu haji yang pernah ngontrak tang pembayaran tanah yang
di tempat tersebut.Sebelum diduga fiktif.Selain Lurah dan
di gusur yang menempatinya Camat,Taufik juga dipanggil.
adalah orangtua Taufik yang
menyewa tempat tersebut
Jika dicermati,memang
sebagai tempat penyimpanan ada beberapa kejanggalan

PEMBERITAHUAN

SYARAT :

- MAU BEKERJA KERAS, DISIPLIN DAN JUJUR
- PENDIDIKAN MINIMAL D3
- BERPENGALAMAN MENULIS

Sekjen
Drs. Henrie Rambet

Karena, sampai saat ini
belum ada akte jual beli antara
Asmawi Djaya/Tjo Thio Nio
Huij dengan Taufik Hidayat.
Dalam pasal 2 akte pengikatan jual beli dijelaskan bahwa
perjanjian ini berakhir dengan
sendirinya apabila pihak kedua
Taufik Hidayat tidak membayar
sebesar Rp 1.000.000.000
(satu miliar rupiah).
Seharusnya dibayar oleh
pihak kedua kepada pihak
pertama selambat-lambatnya
enam bulan setelah akte ditanda tangani atau paling lambat
pada tanggal 25 juli 2005 atau
saat penanda tanganan akte
jual beli dihadapan pejabat
akte tanah. (Tim)

KPK Segera Periksa Bupati Sarolangun

PEMBERITAHUAN

Ketua LI-TPK sulut
John. Doal. Wantah., SE

Selain itu, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas
tanah,dan masa berlakunya
berakhir dengan pada tanggal
26 juli 2005 sebagaimana tentukan dalam pasal 2 dan pasal
6 akte pengikatan jual beli.

Temuan Audit BPK RI,

Apalagi para PPTK dari Dinas PU Kabupaten Pessel masyarakat berprasangka bahwa Jambi, SKPK
anggaran.
Sarolangun, pada anggaran
para pengawas mencontoh pemimpinnya yang berjiwa korup. Umumnya pekerjaan proyek di
Berakhirnya peritahun 2008, terdapat kekuranKabupaten Pessel banyak yang tidak jelas indititas proyek. Sementara pihak penegak hukum ode Zulkifli Nurdin sebagai
Karena dari hasil audit gan volume sebesar Rp.
tidak pernah menindaknya lebih lanjut. (HM)
Gubernur Jambi awal 2010, BPK RI, terdapat kejangga- 143.876.997,-.
memunculkan banyak ke- lan pada keuangan Dinas
inginan dan ambisi dari para Pendapatan dan Pengelolaan
Kemudian dalam pengerkepala daerah (Bupati) di Keuangan Daerah (PPKD) jaan proyek tahun 2008, terseluruh propinsi jambi untuk per 30/11/2008, lantaran dite- dapat penyim­pangan yang
mencalonkan diri mereka men- mukan ketidak­lengkapan atas berakibat tidak terca­painya
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Redaksi pada tanggal 30 Januari 2010. Dengan
laporan SPJ yang ada.
program yang direncanakan,
jadi kandidat Gubernur.
ini kami mem­beritahukan kepada para Perwakilan dan Biro SKPK, bahwa hingga
sehingga terdapat denda
akhir edisi ke-25 ini bagi para Perwakilan dan Biro yang belum melunasi semua
Selain itu, dari hasil pemer- keterlam­batan sebesar Rp.
Salah satu kandidat yang
tunggakan-tunggakannya, akan SEGERA DICORET/DICOPOT secara
sangat berambisi untuk men- iksaan lainnya, menunjukkan 88.991.213,-, pada dinas kepermanen dari Boks Redaksi.
gisi jabatan Gubernur tersebut adanya bebe­rapa penyimpan- sehatan, serta Rp. 21.337.
adalah Bupati Sarolangun, gan, seperti azas Kehematan 228,-, pada dinas pendidikan
Tetapi bilamana para perwakilan atau biro telah melakukan pertemuan langsung
Hasan Basri Agus, yang meru- Belanja Daerah (KBD), seperti Saro­langun, yang belum didengan Pemimpin Redaksi, maka sanksi di atas dapat ditoleransi. Demikian Pempakan salah satu calon terkuat IMB, terdapat pengujian dan setorkan pada kas Negara
beritahuan ini disampaikan untuk dipahami dan dilaksanakan.
biaya overhead, yang dalam hingga saat ini.
di provinsi Jambi.
anggaran biaya tidak sesPemimpin Redaksi
Dengan demikian, bila
Hanya saja jalan menuju uai ketentuan, sebesar Rp.
BAMBANG S
dijum­lahkan dari seluruh dana
posisi Gubernur bagi Hasan 116.233.000,-.
penyimpa­ngan tersebut, maka
Basri Agus, tampaknya tidak
Penetapan Indeks dengan para pejabat di Kabupaten
akan berjalan de­ngan lancar. Lantaran dengan tidak selisih Rp. 31.160.824,-. Pem- Sarolangun telah meru­gikan
melu­pakan kesuksesannya, bangunan dua lajur Jalan SMA keuangan Negara yang besar­
dari hasil pemeriksaan Badan l-BARNER Sei. Abang yang nya mencapai Milyaran rupiah
Nama pengurus yang tidak aktif di Lembaga Investigasi - Tindak Pidana Korupsi (LIPemeriksa Keuangan (BPK) merugikan keuangan sebesar pada tahun 2008. Terutama
TPK) Aparatur Negara RI:
RI tanggal 30/12/2008, ter- Rp. 760.769.309,.
pada Dinas PU, Dinas Pen1. Ruddy Rumawung - Minut (Minahasa Utara)
dapat temuan di sejumlah
didikan dan Dinas Kese­hatan
2. Fransisca Rorah - (Minahasa Utara)
instansi yang tidak terlepas
Lebih lanjut dalam temuan selama masa pemerintahan
3. Meykel Lompoliu - Bitung
dari peran Hasan Basri Agus BPK RI di dinas PU, Pendidi- Bupati Hasan Basri Agus di
4. Rolly Katuuk - Bitung
sebagai penang­gung jawab kan dan Kesehatan Kabupaten Saro­langun, Jambi.
5. Max Rondonuwu - Bolaang Mongondow
6. Boy Pangimanan - Manado
7. Djoni Katuuk - Manado
8. Yeski Nensun - Bolaang Mongondow
DIBUTUHKAN
9. Yappy Letto - Bitung
PERWAKILAN / BIRO / WARTAWAN / TI SKPK
(Sejak memegang kartu tidak aktif sama sekali)

1. Yoppy Rondonuwu
2. Dolfie Rumampuk
(Dipertimbangkan/petunjuk pimpinan pusat)

dari beberapa bukti-bukti dilapangan, yakni akte pengikatan
jual beli No 222 sertifikat,bukan
merupakan akte jual beli sebagai mana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah RI No
24 tahun 1997.

Kirim lamaran / walk ini interview :
Jl. Ahmad Yani Kav. 14 / 26 (By Pass), Haji Ten I, Rawamangun - Jakarta Timur
Telp. 021 - 4786 5339, 7071 2431

Lalu merujuk pada BAB II,
poin 2, hal. 6, tentang sejumlah kebijakan yang ditetapkan
oleh Hasan Basri Agus. Bila
didasarkan pada ketentuan
yang berlaku, maka pada
proyek penga­daan komputer
di Dinas PU, telah melanggar
Keppres No. 80, yaitu mendahului kontrak.
Lantaran dalam pelaksanaannya, proyek yang jelasjelas telah me­nyimpang jauh
dari Bestek tersebut, oleh
pemerintah setempat, tetap
dikeluarkan pembayarannya.
Se­hingga hal inilah yang menimbulkan kerugian Negara.
Atas hasil pemeriksaan
BPK RI tersebut, Ketua
Lembaga Investigasi–Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Bambang S,
akan segera menindak­lanjuti
laporan tersebut ke KPK dan
Kejagung.
Lantaran telah terindikasi dengan jelas, adanya
tindak pidana korupsi yang
sangat merugikan keuangan
Negara.
“Kita akan segera tindak
lanjuti laporan LI-TPK Perwakilan Jambi berdasarkan
temuan BPK RI, ke instansi
berwenang di pusat. Sehingga aparat dapat segera
memanggil dan menyeret
Bupati Sarolangun, Hasan
Basri Agus, ke neja hijau,”
tegas Bambang. (Tim)

14

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

*Kejati Kaltim Harus Periksa ............................................................................................................................................................................... dari halaman 1

Akali Dana APBD,

Pasar Ternak Lengayang
Mubazir

Foto Istimewa

Lengkayang, SKPK
Keberadaan Pasar ternak di Koto Rawang
Kenegarian Lakitan Timur Kec. Lengayang, Pesisir
Selatan tidak bermanfaat sama sekali. Karena sejak
dibangun hingga sekarang tidak pernah diresmikan dan
sekarang kelihatan bangunan pasar ternak tidak terurus
dan kotor.
Masyarakat Kecamatan Lengayang menyayangkan
ke­be­ra­da­an Pasar Ternak . Saat ini bangunan yang dibuat
seakan –akan mu­bazir, padahal dana untuk membangun
Pasar Ternak itu adalah dana dari pemerintah nilainya
ratusan juta rupiah yang harus di­per­tanggung jawabkan
oleh Dinas instansi terkait.
Bupati Pessel, Nasrul Abit selalu berjanji kepada
masyarakat bahwa pihaknya akan segera meresmikannya. Namun Nasrul Abit selalu bohong, dan tidak pernah
terealisasi hingga sekarang ini.
Menyingkapi keberadaan Pasar Ternak yang sekarang
tidak terurus dan kotor, terkesan pihak Instansi terkait
hamburkan dana pemerintah. Masyarakat berharap, bila
tidak difungsikan, Pasar Ternak lebih baik bongkar saja.
Rusaknya manajemen di Pemda Pessel dugaan masyarakat terhadap kinerja Nasrul Abit. Kalau komandan
besarnya hantu korupsi, mau tidak mau bawahannya
ikut menjelma menjadi jin korupsi se­hingga banyak penyimpangan disetiap proyek yang bekerja di Ke­ca­matan
Lengayang.
Masyarakat berharap agar aparat hukum agar menjalankan fungsinya, sehingga pembangunan di Kecamatan
Lengayang bisa berapaat untuk mensejahterakan masyarakat Pessel itu sendiri. (N. Asrul)

pembebasan lahan yang akan kum yang patut disidik aparat
berpotensi merugikan keuan- hukum, karena hanya untuk
gan Negara sebesar Rp. 7,5 menggerogoti APBD 2009.
Milyar.
Justru terjadi pada pemProses pembebasan lahan bebasan lahan trasmigrasi
untuk lokasi kantor Bupati di Nazareth, wilayah desa Wioi.
Kel. Wawali, diduga melalui Terjadi pendiskriminasian
makelar yang sama sekali harga terhadap warga Mitra
tidak punya lahan, namun pemilik lahan warga hanya
faktanya menjual tanah se- dihargai sekitar Rp 400-an/m3.
luas -+ 70.000 m 3, dengan Lantaran transaksi langsung
harga Rp.1.350.000.000,- pada pemilik lahan, jadi hargyang dicairkan Ong Charles anya sengaja puluhan kali lipat
Ongels, yang mengaku pemilik dengan yang menggunakan
makelar yang merupakan
lahan?
wujud tangan-tangan siluman
Belum lagi harga lahan yang telah melakukan koyang dibayar dengan tiga laborasi dengan pengambil
variasi harga permeter dalam kebijakan yang berhubungan
pembebasan lahan untuk kan- dengan pejabat pengguna
tor bupati, masing-masing Rp. anggaran daerah.
9.000,-/m3, Rp. 19.000,-/m3,
Untuk itu, masyarakat
bahkan ada yang dihargai Rp.
Mitra mendesak aparat hu31.000,-/m3 variasi harga.
kum, khususnya Kejati Sulut
Inilah motif yang menjadi agar membentuk tim audit
pendorong utama bagi bupati investigasi pada pengelolaan
Telly Tjanggulung dalam kebi- keuangan APBD 2009 Mitra
jakannya memindahkan lokasi yang diduga diselewengkan
kantor Bupati dari lahan hibah dengan berdalih kepentingan
melalui proses pembebasan rakyat, padahal rakyat hanya
untuk mendapatkan selisih menjadi objek pembenaran
dari harga yang dibayar ke atas perilaku T2 dan kroninya
untuk mengemplang uang
masyarakat.
Negara,melalui APBD 2009!.
Menurut Kabag Infokom
Kami meminta jika kaPemkab Mitra, David Lalandos, proses pembayaran jati bisa membentuk tim Tala
semua pembebasan lahan di I sampai Tala III,untuk kaMitra mengacu pada NJOP. bupaten Talaud, yang telah
Namun apakah perbedaan menghasilkan ditetapkannya
NJOP lahan tersebut memang bupatinya Elly Lasut (Suami
sebesar itu? Padahal semua dari bupati Mitra Telly Tjanglahan tersebut berada dika- gulung) sbg tersangka dalam
dugaan tindak pidana korupsi,
wasan yang sama!!
bahkan telah melakukan penaJelas terdapat unsur kebo- hanan terhadap dua pejabathongan pihak Pemkab untuk nya setingkat kadis,juga dalam
menyembunyikan informasi dugaan kasus tindak pidana
sebenarnya. Dalam hal ini Telly korupsi,juga kami minta di
Tjanggulung, telah melakukan Mitra juga dibentuk tim yang
pembohongan publik yang sama,karena modus operandi
mengakibatkan persoalan hu- yang sama terindikasi juga

dilakukan di Mitra.
Bahkan sudah ada kelompok masyarakat dan jejaring LSM SULUT yang sudah
memasukan laporan resmi
keKejati tentang dugaan mark
up angggaran dalam pembebasan lahan ktr bupati,namun
sampai saat ini belum ditindak
lanjuti pihak Kajati.
Kami menunggu Kajati
Sulut melakukan action di
Mitra,bahkan kami siap memberikan data awal sebaga
entry poin agar memudahkan
pengungkapan,praktik-praktik
kotor yang dilakukan dalam
menggerogoti keuangan
Negara,dengan membentuk tim yang secara melekat
melakukan audit investigasi
sebagai bagian untuk penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Berikut sejumlah data sebagai entry point bagi aparat
hukum melakukan audit investigasi, untuk menyeret siapa
yang telah menjadi instrument
dalam menggerogoti uang
negara di Mitra, antara lain,
Pos sekretariat daerah yang
melakukan semua pencairan/
pembayaran dalam proses
pembebasan lahan di Mitra.
Pos keuangan bupati
yang mencairkan program
kelompok tani yang diduga
fiktif,karena ada beberapa
kali pencairan dilakukan oleh
oknum yang sama,dalam
kegiatan yang sama,yakni
untuk kelompok tani.Hal yang
menjadi pertanyaan kenapa
dana tersebut tidak melalui
dinas teknis,tapi melalui pos
bupati. Kami menduga ini
dilakukan bupati agar dapat
dikontrol pencairannya pada
kroni2nya saja.

Pos keuangan bupati,yang
mencairkan dana untuk kantor
dinas bupati yang patut diduga
fiktif,karena objek rumah dinas bupati,alamatnya tidak
jelas,dan sepengetahuan
kami,tak pernah ada rumah
dinas bupati di Mitra,namun
faktanya sudah ada dana
yang dicairkan sebesar 300an
juta.
Pos didinas PU & SDA
Mitra,dengan pengalokasian
Anggran diatas 100 milyar namun sebagian besar pengerjaan project yang amburadul
dan sangat patut diduga terjadi
praktik KKN antara kontraktor
dan kroni kroni bupati,sehingga
pengawasan kualitas projek
yang tidak jalan,karena ada
keengganan dari para panitia
pelaksana tender sampai pada
Pejabat Pembuat Komitmen.
Sebagai contoh yang sangat vulgar terlihat pada project
Peningkatan Jalan Pangu-Ratahan yang dialokasikan anggaran yang sangat fantastis,yakni
14.700.000.,Namun hingga
kini hasil pekerjaan yang sangat aneh dan patut diduga melanggar kontrak kerja,karena
kami menduga volume pekerjaannya mengalami penyusutan sana sini,terlebih pada
panjangnya jalan yang sudah
tidak sesuai perencanaan
awal,namun tidak berani di
ambil tindakan oleh pengawas
project,karena diindikasikan
project tersebut milik penguasa yang ada di Mitra.
Dan ini bisa terjadi pada
hampir semua hasil pelaksanaan pekerjaan proyek di
Mitra yamg di danai APBD
2009, sehingga sering kali
mendapat julukan kabupaten
yang memiliki ‘Dracula penghisap’ uang.

Ini mungkin hanya bagian
kecil yang kami ketahui dari
praktik-praktik kotor yang
yang dilakukan dengan modus-modus yang hampir sama
dengan kabupaten Talaud
yang telah ditetapkan tersangka kasus Tindak Pidana
Korupsi oleh Kajati Sulut pada
9 Februari 2010 lalu.
Rasanya tak berlebihan
jika kami sebagai warga
masyarakt,meminta pihak
aparat hukum dalam hal ini
Kajati Sulut,untuk membentuk tim investigasi agar ada
efek jera bagi siapapun yang
melakukan praktik tindak
pidana korupsi yang dengan
menggunakan kekuasaan
yang dimandatkan rakyat oleh
penguasa-penguasa yang ada
di Minahasa Tenggara.
Terlebih jika melihat potensi kerugian Negara dengan
dipindahkannya kantor bupati
kekelurahan Wawali,yang pada
akhirnya akan menyebabkan
kembalinya lahan hibah pada
pemilik tanah,sementara sudah ada bangunan diatasnya
yang telah menguras uang
Negara sebesar 7,5 milyar.
Yang pasti dana tersebut
akan terbuang percuma,dan
sia-sia padahal uang sebanyak
itu jika dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh pemkab,pasti
akan sangat berpengaruh
pada tingkat kesejahteraan
rakyat. Ini akan sangat disayangkan jika hanya karena
kebijakan seorang bupati yang
keras kepala yang tidak mau
mendengar usulan masyarakat maupun tidk mampu mempertimbangkan setiap efek dari
semua kebijakaknnya,yang
akan menyebabkan kerugian
sampai sebesar itu. (Oding
Jefry Rantung)

*Mabes Polri Diminta Periksa Bupati Bungo .................................................................................................................................................................................................................................................................... dari halaman 1
CNPS tahun 2006/2007. Dari
laporan masyarakat Jambi, sebanyak 26 kasus lengkap dengan fotocopy, laporan polisi,
pemanggilan saksi serta bukti
penyerahan uang ke rekening
dan jaminan sertifikat tanah
CPNS.
Kasus penipuan CPNS
tahun 2006 dan penipuan sertifikat warga Desa Lubuk Landai
atau Sungai Gambir Kabupaten Bungo, berawal dari
dipenjarakannya M. Saman,
PNS Pemda Bungo dan telah
menjalani hukuman selam 2,5
bulan berdasarkan SK Pengadilan Negeri Kayu Agung
No. 322/Pid.B/2006/PN-KAG,
tanggal 17 Juli 2006.
Sebelum M. Saman dipenjara, dirinya mengaku telah
melaporkan As Ad Karim, BA,
S.Sos Ketua KPUD Bungo ke
Polda Jambi dengan laporan
No. Pol/LP/B-119/IV/2006/DIT
Reskrim, tanggal 01 Mei 2006
tentang Pengaduan Dugaan
Penipuan dan Penyuapan
yang dilakukan As Ad Karim.
Karena tak sanggup menahan desakan dari korban
yang tidak lulus CPNS Bungo
akhirnya M. Saman secara

langsung mempertemukan Pihak Korban CPNS yang tidak
lulus yang diwakili oleh Husin
dan Johan Syafri pada tanggal
17-3-2006 di Kantor KPUD
dengan As-Ad karim.
Menurut M. Saman, Husin
dan JOHAN Syafri saat mereka bertemu dengan As-Ad
Karim, di­jelaskan bahwa memang benar dirinya menerima
sejumlah uang CPNS dari
Husin dan Johan Syafri melalui
M. Saman, dan uang yang
diterima As-Ad Karim dari M.
Saman kepada dirinya telah
dipergunakan untuk mendanai
Pilkada Bungo, untuk mensukseskan ZULFI­KAR ACHMAD
sebagai bupati Bungo sebesar Rp. 400 juta rupiah dan
sebagian uang tersebut telah
disetor ke Menteri Aparatur
Negara (Menpan RI) sebesar
Rp. 750 juta rupiah agar CPNS
kita bisa lulus karena kita
menggunakan jalur Menpan
tutur As-Ad Karim.
Adapun uang yang diminta As-Ad Karim untuk CPNS
tingkat SMA atas sederajat
sebesar Rp. 35 Juta, D III
Rp. 40 juta rupiah dan Sarjana Rp. 45 juta rupiah, dan

Rp. 230 juta, dan kepada pihak
lain dan tim sukses Zulfikar
Achmad calon Bupati Bungo,
Admizon Rp, 30 juta, Serhanudin Rp. 45 Juta, Drs. Zakir Rp.
10 juta, Drs Darmawan Rp. 5
Setelah M. Saman bebas Juta, Fatmawati, S.Pd Rp. 25
dari penjara ternyata As-Ad juta dan rekening Fatmawati
Karim belum juga membayar Rp. 10 juta.
atau melunasi uang para korban CPNS apalagi kepada
Karena tak kunjung mekorban yang dibawa oleh nepati janji dan merasa diboJohan Syafri tidak ada pem- hongi, akhirnya para korban
bayaran sama sekali oleh CPNS Bungo melalui Husin
As-Ad Karim.
memberi kuasa penuh kepada
Pihak LSM. PKN-LH pada
Sampai dengan batas tanggal 27 Agustus 2007 berwaktu yang tercantum dalam tindak untuk dan atas nama
Surat Perjanjian kenyataan- korban PNS Bungo (Husin)
nya uang tersebut belum juga untuk menyelesaikan perkara
dikembalikan oleh As-Ad karim dugaan peni­puan dan CPNS
sedang­kan M. Saman dan is- formasi tahun 2006. dan kasus
terinya Hendra­wati menghilang dugaan penipuan sertifikat
lenyap entah kemana?
yang dijadikan jaminan sisa
uang korban CPNS.
Dari ke 56 CPNS yang direkrut oleh M. Saman berhasil
Setelah menerima kuasa
menghimpun dana kurang leb- penuh dari korban CPNMS
ih Rp. 2 milyar dan diserahkan Bungo pihak penerima kuasa
kepada As-As Karim atau yang yang dimotori oleh Zoni Irawan
lainnya melalui rekening As-Ad melakukan kroscek ke lokasi
Karim, BA, S.Sos No. Reken- 14 sertifikat tanah di Bungo
ing 016001.009398.50.9 BRI tepatnya di Desa Lubuk Landai
Muara Bungo ditambah pe- atau Sungai Gambir Kabupatnyetoran langsung M. Saman en Bungo, hasil dari investigasi
kepada As-Ad Karim sebesar di lokasi tersebut, kami selaku

untuk mendapatkan 56 orang
CPNS dari Sum-Sel M. Saman
dibantu oleh Husin dan Johan
Syafri yang keduanya PNS di
Dinas Kese­hatan SumSel.

penerima kuasa berkesimpulan bahwa ke 14 sertifikat yang
dijadikan oleh As-Ad Karim
dan kawan-kawan sebagai
jaminan sisa uang kepada
korban CPNS ternyata bukan
milik As-Ad Karim.
Kuat dugaan As-Ad Karim
telah menggelapkan sertifikat
warga yang telah diduga kuat
melibatkan Zulfikar Achmad
Bupati Bungo. Berdasarkan
bukti yang kami miliki, kasus
ini kami laporkan ke Polda
Jambi dalam LP, No. Pol :
LP/B-118/VIII/2007 RO.OPS,
tanggal 9 Agustus 2007 tentang dugaan tindak pidana
penipuan dan penga­duan
tersebut diproses oleh Polda
Jambi dengan memanggil Sdr.
Husin dengan surat panggilan
No. Pol : S.P9/555/VIII/2007/
DIT Reskrim dan me­manggil
Hasufri sebagai saksi dengan
surat panggilan Bo. Pol.S.P9
1/7000/X.2007/DIT Reskrim.
Setelah kasus ini diproses
oleh pihak Polda Jambi As-Ad
Karim bak kebakaran jenggot,
dan As-Ad Karim berusaha
menghubungi Husin via Ponsel dan meminta agar kasus
yang sedang ditangani Polisi

diselesaikan secara kekelu- actor iktelektualnya?.
argaan.
Kami menduga bahwa
Zulfikar Achmad Bupati Bungo
Masalah ini mengundang dan juga Calon Gubernur
komentar dari Zoni Irawan Propinsi Jambi diduga kuat
selaku penerima kuasa. “sam- terlibat dalam kasus ini, hal ini
pai kapanpu masalah ini akan dapat dilihat dari pernyataan
terus kita usut karena sudah As-Ad KArim yang menjelasme­rugikan masyarakat banyak kan bahwa sebagian dana
khususnya Pemilik Sertifi- tersebut dipergunakan untuk
kat Tanah dan korban CPNS Pilkada Bungo dan mensukBungo.
seskan Zulfikar Achmad sebDari kasus tersebut di- agai bupati.
mana M. Saman telah melUntuk itu, dalam waktu
aporkan As-Ad Karim dan dekat kami akan mendekawan-kawan dengan lapo- sak Kapolda Jambi untuk
ran Polisi No. Pol LP/B-119/ mengecek kembali laporan
IV/2006 DIT Reskrim tanggal kami, dan mengusut tuntas
1 Mei 2006 dan pihak korban kasus ini dan apabila terbukti
CPNS juga telah melaporkan agar semua pelakunya segera
As-Ad karim ke Polda Jambi di meja hijaukan, sesuai dendengna laporan Polisi No. Pol. gan ketentuan hukum yang
LP/B-118/VIII/2007 RO. OPS berlaku ujar Zoni.
tanggal 9 Agustus 2007 dari
Sementara itu Ketua
kedua laporan tersebut sampai Bidang In­vestigasi LI-TPK
saat ini belum jelas penang- Aparatur Negara darto Lubis
ganannya, kami menduga menyatakan akan segera
bahwa kasus tersebut sudah menindak lanjuti laporan madiselesaikan dibawah tangan syarakat tersebut ke aparat
yang diduga kuat dilakukan hukum dalam waktu dekat.
oleh pihak terlapor dan pihak Lebih lanjut Darto Lubis me­
nyatakan, “kasus ini adalah
penyidik.
Masih komentar Zoni, kami penipuan dan juga kuat inatas nama penerima kuasa dikasi penyuapan antara tim
akan terus berupaya agas ka- Zulfikar degnan Polda Jambi”
sus unu terungkap dan siapa ujarnya. (Tim)

SAMBUNGAN 15

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

*Elly, Samsul, HT Milwan Dan Ronni H Tinggal ............................................................................................................................................ dari halaman 1

*Tersangka Terkait .................... dari halaman 1

Adapun kasus-kasus ter­sebut diantaranya, Korupsi Uang Deposito Pemerintah Kabupaten Talaud sebesar Rp. 6.000.000. 000,-, yang berawal dari penga­
lihan sisa Dana Alokasi Umum yang berawal dari penga­lihan sisa Dana Alokasi Umum bulan Januari – Maret 2004 (Rp. 5 M) oleh Drs. David Matoneng dan
Drs. Frets Tumimbang ke rekening Pemda lainnya. Kemudian oleh Bupati Kab. Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut, dana tersebut kembali dialihkan
ke rekening Pemda lainnya sebesar Rp. 5 M. Sehingga dari pendapatan bunga deposito selama 8 (delapan) bulan, para pejabat tersebut diketahui mendapat
dana sebesar Rp. 182.000.000,-, yang tidak jelas keberadaannya. Kemudian, korupsi pengadaan 3 (Tiga) unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) sebesar
Rp. 3.030.000.000,-, yang diambil dari dana APBD 2004. Dalam pelaksanaannya tidak melalui prosedur lelang terbuka seperti yang telah diatur Keppres no.
18 tahun 2000 dan Keppres no. 80 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa milik pemerintah. Lantaran pada kenyataannya, proses pengadaan
tersebut hanya berdasarkan surat penawaran no. 0046/ISR/PMK/04, tanggal 08/10/2004 dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.

kan jabatannya untuk melakukan pemotongan sebesar 30%
dari jumlah dana proyek, sehingga negara dirugikan sebesar
Rp. 69.683.000,-.
Terkait hal ini, Abadi Indo yang dijadikan tersangka hingga
saat ini ditangkap. Menurut informasi pihak Kejaksaan Kotaagung, belum semua saksi-saksi dimintai keterangan. ”Pemeriksaan terhadap kasus tersebut masih terus berlanjut,” ujar
sumber.

Begitu juga pada tindak korupsi pembangunan pondasi jembatan Boally di Desa Kiama, Kecamatan Melonguane dengan biaya APBD tahun 2004 sebesar
Menanggapi permasalahan kasus korupsi di kantor litbang
Rp. 2.000.000.000,-. Korupsi Pengadaan 2 (Dua) unit Angkutan Darat / Mobil Damri sebesar Rp. 940.000.000,-. Kemudian Mark Up Anggaran Operasional DPRD
dan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2003 dan 2004 yang pelaksanaannya bertentangan dengan PP 109 dan PP 110 tahun 2000 yang perpustakaan dan arsip daerah, Masyarakat Kabupaten Tanggamus mendesak Kajari Tanggamus, Agus Istiqlal., SH, untuk
belum diperiksa Tim BKP RI Perwakilan VII Makasar, sebesar Rp. 3.309.196.820,-.
segera menangkap dan mengurung Abadi Indo agar tidak
Sementara Gubernur Sumatera Utara, H. Syamsul Arifin., SE, yang terkait dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 sebesar Rp melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
31 miliar saat menjabat Bupati Langkat, hingga kini masih terus dalam pengawasan dan pemeriksaan pihak berwenang di Jakarta. Bahkan mengenai dugaan
Berkaitan dengan kasus ini, Ketua LI-TPK Aparatur Negara
korupsi yang dilakukannya, Syamsul menyatakan dirinya tidak tahu-menahu hal tersebut. “Tidak tahu, jangan dikarang-karang dulu. Karena sebagai pemimpin
RI, Bambang S, meminta pihak kejaksaan negeri Tanggamus
saya wajib bertanggung jawab atas amanah yang diembankan kepada saya,” tegas Syamsul Arifin saat itu.
segera menangkap Oknum tersebut, lantaran sudah jelas
Kemudian, kasus antara Fredy Simangunsong (51) dan Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, HT. Milwan, terkait dugaan pemerasan dan menerima uang adanya kerugian negara.
dari dirinya selaku Direktur CV Uni yang melaksanakan proyek tahun 2006 dan 2007. Saat itu, Bupati Labuhanbatu, HT Milwan dari Jakarta via telepon selular
”LI-TPK akan mendukung sepenuhnya kepada Kajari, untuk
memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp500 juta ke rekening iparnya Jefri Zamril. Permintaan pengiriman uang karena Fredy telah menerima paket
mengambil langkah hukum kepada Abadi Indo dan segera di
proyek senilai Rp24 miliar dan diwajibkan membayar komisi (fee) senilai Rp 1,8 miliar.
proses secepatnya,” tegas Bambang S via ponsel.
Pengakuan Fredy, saat Milwan meminta uang itu untuk keperluan pencalonannya menjadi calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Atas Permintaan itu
Bersamaan dengan itu menurut Avokat dan Pengacara
Fredy pun mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri Jefri Zamril dengan nomor 210.0204006957.3.
Konsultan Hukum, Aryansyah., SH, mendesak Kajari segera
Begitu juga halnya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Ketua DPRD Labuhanbatu Roni Harahap sebagai tersangka pendirian mengambil langkah-langkah hukum untuk memproses Abadi
universitas ilegal di Labuhanbatu. Selain sebagai Ketua Dewan, Roni juga diketahui sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Al- Wasliyah Indo yang sudah menjadi tersangka korupsi dana APBD 2008
Labuhanbatu dan Ketua Yayasan Al-Wasliyah Labuhanbatu. Universitas itu sudah beroperasi empat tahun tanpa izin dari Kopertis Wilayah I Sumbagut-NAD. ini, agar pembangunan yang ada di Kabupaten Tanggamus
Roni dikenakan pasal penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp. 5 hingga Rp. 6 Milyar. Sedangkan tindakan mendirikan universitas tanpa izin dinyatakan berjalan dengan semestinya. (Egan/Mita)
menyalahi ketentuan pasal 71 UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Selain itu, Roni terkait kasus APBD TA 2004 dan TA 2005 Kabupaten Labuhan Batu, khususnya terhadap mata anggaran Belanja Penunjang Kegiatan
DPRD. Dalam upaya mendukung kelancaran tugas, DPRD Pemkab Labuhan Batu pada TA 2004 menganggarkan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebesar
Rp6.236.250.000. Anggaran sebesar itu diperuntukkan sebagai dana purna bhakti anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp1.895.000.000 serta belanja
penunjang kegiatan Rp4.341.250.000. Belakangan, dalam Perubahan APBD 2004, anggaran dana purna bhakti sebesar Rp 1.895.000.000 dimasukkan ke dalam
belanja penunjang kegiatan. Sehingga, realisasi biaya penunjang kegiatan membengkak menjadi Rp6.072.175.000. Semula biaya penunjang kegiatan dewan
hanya Rp 4.341.250.000.
BPK dalam laporan pemeriksaannya, mengindikasikan dana purna bhakti tersebut sengaja dialihkan ke pos belanja penunjang kegiatan, agar dapat dibayarkan kepada anggota dewan. Pengalihan ini dilakukan mengingat, dana purna bhakti tersebut memang tidak boleh dibayarkan. Dugaan penyelewengan semakin
kuat, ketika pemeriksaan terhadap pemegang kas sekretariat DPRD terungkap, dana sebesar Rp6.072.175.000 dibayarkan secara tunai kepada pimpinan dan
anggota DPRD. Bukti pembayarannyapun hanya kwitansi belaka, tanpa pendukung pengeluaran lainnya.
“Oleh karena itu, LI-TPK aparatur Negara RI, meminta kepada aparat berwenang, khususnya Kajati setempat dan KPK, agas dalam waktu secepatnya dapat
menyelesaikan proses pemeriksaan para tersangka tindak pidana korupsi yang jelas-jelas sangat merugikan negara,” tutup Bambang S.(TIM)

Selewengkan Prosedur ......................................................................................................................................................................................... dari halaman 1
tikan, pasalnya sangat ter- Jalan di Kota Tarakan, Rp.
tata dengan rapi, mekanisme 225.775.000,-.
maupun prosesnya di design
sedemikian rapi, seolah-olah
Perencanaan Rehab/
sesuai prosudur.
Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Alasan klasik, sudah ses- Rp. 248.545.000,-. Perencauai Kepres 80, adalah ala- naan Rehab/Pemeliharaan
san yang selalu dilontarkan, Jalan di Kabupaten Berau Rp.
bila media coba menyentuh 248.545.000,-.
tentang pelanggaran proses
lelang sebuah paket proyek
Perencanaan Rehab/
yang di lelang.
Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Rp.
Berdasarkan informasi dan 225.225.000,-. Perencanaan
data yang dihimpun SKPK Rehab/Pemeliharaan Jemterhadap tudingan persekong- batan tersebar di Kaltim Rp.
kolan tender pengadaan jasa 216.975.000,-. Perencanaan
konsultan di Bidang Bina Mar- Turap/Talud/Bronjong Km 38ga DPU Provinsi Kaltim.
Semoi Sepaku-Petung Rp.
234.465.000,-.
Misalnya, yang menyebutkan ada beberapa oknum
Perencanaan Turap/Takonsultan secara diam-diam lud/Bronjong Kota Bangun
melaksanakan paket peker- Rp.234.465.000,-Perencajaan tersebut lebih dulu yang naan Dreinase.Gorong-gorong
konon karena telah mendapat 1 Rp. 135.080.000,-. Perencaarahan meskipun pengumu- naan Dreinase, Gorong-gorong
man pra kualifikasi atau lelang 2 Rp. 135.080.000,-. Perencabelum dilakukan.
naan Pembangunan Jembatan
ruas Long Bangun – Long
Menurut sumber yang Apari Rp. 570.000.000,-.
dapat dipercaya.”Dari sejumlah Paket pekerjaan yang di
Perencanaan Pembancantumkan melalui Pengumu- gunan Jembatan ruas Maman Pra kualifikasi Pengadaan hak Baru-Sei Barang Rp.
Jasa Konsultasi Bidang Bina 380.000.000,- Perencanaan
Marga DPU Provinsi Kaltim, Pembangunan Jalan : PerenNo: 01-A/PAN/APBD/PER- canaan Free Way Tenggarong
ENC/BM-KT/10N/P2JJ-KT/ – Samarinda – Bontang Rp.
VI/2007, dari sumber dana 5.180.000.000,- Perencanaan
APBD 2010. Antara lain Peren- Pembangunan Jalan : Perencanaan Rehab/Pemeliharaan canaan Free Way Tenggarong

– Samarinda (Bandara Sei
Siring) Rp. 4.500.000.000,-.
Perencanaan Jalan Pendekat
P. Bontang dan Penajam Sei
Rico – Pantai Lango – P.
Balang Rp. 2.500.000.000,-.
Perencanaan Pembangunan
Jalan : Penataan Kawasan Jl.
Gajah Mada – Jembatan Mahakam Rp. 700.000.000,- .
Perencanaan Pembangunan Jalan : Penataan Kawasan Sp. Jembatan Mahakam – Jembatan Mahulu Rp.
616.304.300,- Perencanaan
Pembangunan Jalan : Penyusunan Fungsi / Peran Jalan
Dalam Sistem Jaringan Jalan
Sekunder Rp. 820.000.000,Ini disebut-sebut ada beberapa paket yang patut di telisik
lebih dalam karena dianulir
adanya dugaan persekongkolan tender.”Tandas salah
satu rekanan yang enggan
namanya dicantumkan di media ketika menyampaikan
kekecewaannya.
Padahal tambahnya,”Jelas
diterangkan pada Pasal 22
Undang-Undang No 5 tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
“Dalam pasal ini disebutkan pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak
lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibat-

kan persaingan usaha tidak pelaksanaan suatu paket
sehat.”Ujarnya tegas.
pekerjaan perencanaan
itu ada tahapan yang
Secara terpisah Joko Se- patut diketahui ada yang
tiono selaku Kepala Seksi namanya (FS) Feasibility
Perencanaan Bina Marga Study (Study Kelayakan)
Dinas PU dan Kimpraswil misalnya dikerjakan oleh
Kaltim membantah tudingan konsultan Perencanaan
itu, menurutnya semua pros- (A). Ketika proses lelang
es lelang dilakukan sesuai perencanaan tahapan
prosudur dan jadwal, serta (DED) DetaiL Engineertidak dipungkiri kalau ada ing Design (Disine Full)
beberapa rekanan yang salah bisa saja dikerjakan oleh
persepsi, karena kemungkinan Konsultan Perencana (B)
beberapa rekanan yang tidak karena selaku pemenang
mendalami sebuah proses lelang berikutnya.
baik proses lelang atau pelaksakanaan tahapan sebuah
Yang jelas kami sanpaket proyek khususnya paket gat terbuka melakukan
pengadaan perencanaan Jasa lelang terhadap sejumlah
Konsultan.
paket yang ada pada
kami. Baik melalui media
Memang ada beberapa nasional maupun kaparekanan dibidang konsulatan da Inkindo Kaltim untuk
ini yang terkadang berusaha menyampaikan kepada
curi star tanpa sepengetahuan anggotanya. Bahkan berkami atau ijin tertulis dari dasarkan surat edaran
kami tapi ini resikonya ditang- Inkindo Pusat.
gung sendiri apabila tidak
memenangkan paket lelang
Bagi konsultan nasiproyek tersebut, jelas kami onal berkewajiban beratidak bertanggung jawab jika sosiasi atau konsorsium
seperti itu terjadi.
dengan konsultan daerah.
Ketika SKPK menyingSah-sah saja para pelaku gung sekali lagi tentang
lelang khususnya dibidang adannya persekongkolan
konsultan itu mengexpose tender pengadaan jasa
atau mempromosikan disain- konsultan di Bidang Bina
nya kematangan perencanaan Marga Dinas (DPU) Peyang telah ia susun untuk dit- kerjaan Umum Provensi
ampilkan kepada pemerintah Kaltim.”Joko tetap saja
atau instansi terkait sebagai membantah dengan nada
bahan loby. Nah untuk tahapan santai. (Tim)

*Kejati Segera Periksa ............ dari halaman 1

karena tidak memenuhi per- apa ini semua ???
syaratan evaluasi administrasi
dan tidak dapat dilanjutkan
Hal ini membuat Manajeketahap evaluasi selanjutnya men PT. Zenny K mempubatau dinyatakan gugur.
liksikan kepada media massa
guna mengenai pemalsuan
Ironisnya pihak manaje- berkas dan tanda tangan Dimen PT Zenny merasa kaget reksi. Ketika hal ini dikonfiratas surat yang dilayangkan masi SKPK kepada Rahmad
Ketua Panitia Lelang Rahmad Hidayat selaku ketua Panitia
Hidayat DPU Provinsi Kaltim Lelang, yang bersangkutan seBidang Cipta Karya kepada dang memberikan tanggapan
pihaknya. Hal itu disampaikan atas tudingan tersebut.
pihak manajemen PT Zenny
Kontruksi kepada Pimpinan
Tanggapan Rahmat sangat
SKPK (Surat Kabar Pember- bertolak belakang dengan dilantas Korupsi) Kaltim secara aporkan Manajemen PT. Zenny
tertulis. Nomor 023/SPPP- K. “PT. Zenny K memang terPT.ZK/IV/2010 dengan Perihal daftar sebagai peserta lelang
Surat Penyampaian Penolakan dan SBU (Sertifikasi Badan
Pemberitahuan.
Usaha) telah sesuai syarat,”
ujar Rahmat singkat.
Dalam surat penolakan
pihak Manajemen PT Zenny
Setelah cek via internet
K itu menyebutkan bahwa LPJK ternyata PT. Zenny K
pihaknya tidak pernah mendaf- memang betul tidak ada sub
tar dan mengikuti pelelangan bid 21001 yang menjadi syarat
tersebut atau menandatangani untuk mengikuti lelang pekerpenawaran maupun fakta In- jaan tersebut. Menurut Ketua
tegritas, sub bidang saja tidak Lembaga Investigasi Tindak
ada gimana mau menawar Pidana Korupsi (LI-TPK)
kata Direksi PT. Zenny K.
Aparatur Negara RI, pihaknya
akan memantau perkembanOleh sebab itu pihak gan kasus manipulasi data
Manajemen PT Zenny K me- pada di Kejati Kaltim .
nolak keras dengan adanya
manipulasi dari pihak yang
“Semoga saja aparat pendianggap tidak bertanggung egak hukum bekerja sesuai
jawab menggunakan PT. Ze- hati nurani dan dapat meninjau
nny K. guna mengikuti pele- kembali paket-paket proyek
langan yang diselenggarakan yang sudah dilelang di DPU
oleh DPU Bid Cipta Karya Provinsi Kaltim selama ini,”
Provinsi Kaltim tanpa sepen- ujar Ketua LI-TPK, Bambang
getahuan Dewan Direksi PT S.
Zenny K itu sendiri.
Dan segera menindak lanTragisnya lagi Pihak juti berdasarkan informasi
Manajemen PT. Zenny K. dan data yang telah dimuat
mengakui kalau pihaknya tidak sebagai bahan acuan dalam
memiliki Sub Bidang pekerjaan rangka pemeriksaan dilapanbedasarkan (SBU) Sertifikat gan. Mengusut secara tuntas
Badan Usaha (21001) Bidang terhadap dugaan adanya indiPerumahan dan Kopel. Pada- kasi penyimpangan pasca lehal menurut Pihak Manajemen lang. Temuan hasil investigasi
PT. Zenny K, saat pendaftaran Team SKPK, ini baru dilakukan
dan menandatangani Fakta pada beberapa jumlah proyek
Integritas perusahaan harus dan mata anggaran, belum
menunjukan SBU asli kepada termasuk pelaksanaan lelang
Ketua Panitia Lelang.… Ada proyek lainnya. (Sal)

16

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Raup Ratusan Juta,

Kepala BKD Kerinci Rekayasa
Kelulusan CPNS

Foto Istimewa

Deklarasi dan Pagelaran
Asosiasi & Musisi Toga Naipospos

Upacara penerimaan kain Ulos Batak kepada Bapak Bambang. S.

Ketua Tim Investigasi LI-TPK, Beni bersama Victor Hutabarat

Penari Naipospos

Ketua LI-TPK sedang mendendangkan sebuah lagu

Ketua LI-TPK bersama Bonaran Situmeang

Mejeng sebentar bersama penari Naipospos

Pemred Metro Indonesia bersama Bonaran Situmeang

Pemasangan kain Ulos Batak kepada Bambang. S.

Penerimaan atau seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkup
Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 sarat dengan rekayasa
dan berbagai kecurangan. Dugaan ini sangat jelas terlihat dari fakta
dilapangan yaitu pengumuman hasil tes yang disampaikan penuh
dengan rekayasa dan kejanggalan. Lantaran ditemukan sejumlah
peserta tes yang tidak lulus bahan, akan tetapi keluar nomor
kelulusannya tanpa ikut tes. Salah satunya adalah peserta yang
merupakan anak Bupati.
Kerinci, SKPK
Menurut sejumlah LSM lokal Kerinci, hal tersebut sangat tidak wajar. Bila ada
orang yang tidak lulus bahan, tapi nama dan nomornya malah muncul di pengumuman.
Karena itulah para LSM lokal menduga proses penerimaan CPNS di Kerinci, penuh dengan
rekayasa yang di­lakukan Kepala BKD.
Kemudian sejumlah LSM Kerinci juga menemukan ada­nya praktek jual-beli kelulusan
CPNS yang dipatok harga an­tara Rp. 60 – Rp. 80 Juta. “Kami punya rekaman pengakuan
dari korban penipuan penerimaan CPNS ini,” ujar Syarifudin, salah satu aktivis LSM. Sedangkan menurut ketera­ngan salah seorang anggota DPRD Kab. Kerinci, dengan adanya
praktek semacam itu, diperkirakan Kepala BKD Kerinci, telah meraup dana ratusan juta
dalam penerimaan CPNS.
“Ka­rena ada beberapa orang yang melapor, bahwa mereka sudah mem­bayar puluhan juta, tapi tidak lulus,” ujarnya. Mengenai hal tersebut, war­ga Kerinci selama ini telah
mengeluhkan penerimaan CPNS yang banyak terjadi penyimpangan. Sehingga bila cara
seperti ini terus dilakukan, mereka mngatakan tidak tahu apa jadinya Kabupaten Kerinci
dimasa depan. Sementara itu, saat dikon­firmasi mengenai adanya prak­tek rekayasa tersebut, Kepala BKD, Bambang Karyadi, de­ngan tegas membantah semua tudingan tersebut.
“Ah…semua itu hanya isyu, karena setiap tahun pasti akan terulang. Dan semua itu sudah
saya sam­paikan kepada anggota dewan di gedung DPRD Kerinci,” ujar­nya.
Kemudian dalam sebuah pesan singkatnya kepada SKPK, Bambang meminta agar
jangan ada lagi pem­beritaan mengenai masalah tersebut. “Saya sudah pusing, dalam
dua minggu ini diberitakan koran lokal terus,” ujarnya dalam pesan singkat tersebut. Di
lain kesempatan, DPRD Kerinci yang berjanji akan membentuk Pan­sus untuk me­meriksa
masalah ini, ternyata gagal. Sehingga hal tersebut malah menjadi tanda tanya besar bagi
masyarakat Kerinci. Bahkan pihak Polres Kerinci sendiri, terkesan tutup mata dengan
keresahan dan gejolak masyarakat dalam penerimaan CP­N­S. Harapan masyarakat dan
LSM Kerinci agar peme­rintah pusat me­nanggapi kasus KKN dalam peneri­maan CPNS di
Kabupaten Kerinci, Jambi. (Tim)

Telah Terbit...
Edisi Pertama

Asosiasi dan Musisi Toga Naipospos (Asapos) menggelar acara Deklarasi dan Pagelaran para anggota yang berprofesi sebagai penyanyi dan pemusik di Gedung Sinema
Jakarta. Juga mempunyai hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain.
Informasi Lebih Lanjut Hubungi :
GEDUNG LI-TPK,
Jl. Ahmad Yani (By Pass) Kav. 14 / 26 Lt. II, Suite 203, Haji Ten I,
Rawamangun - Jakarta Timur
Telp. 021 - 4786 5339, 7071 2431
Email; lidik1305@yahoo.co.id

Dimana menurut Bambang Sibagarian sebagai Dewan Penasihat dan donatur acara
tersebut, merasa ikut terpanggil. Sebagai Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana
Korupsi (LI-TPK) Aparatur Negara RI, sangat berterima kasih pada semua yang mendukung acara deklarasi Asapos. Berikut foto-foto kegiatan besaudaraan Naipospos.


Related documents


PDF Document peluang usaha dropship
PDF Document cara urus pengacara perceraian di1640
PDF Document 70 ahmad komardi
PDF Document 34 anang suhardianto
PDF Document jasa pengamanan siskamling
PDF Document pu rapbd des 2011 raperda


Related keywords