PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover Search Help Contact



PERATURAN KPU KEIN PRO.pdf


Preview of PDF document peraturan-kpu-kein-pro.pdf

Page 1 2 3 45675

Text preview


-4-

tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya
disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat
Pemungutan Suara.

9.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya

Pemungutan Suara

untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut
Bawaslu,
umum

adalah
yang

lembaga

bertugas

penyelenggara

mengawasi

pemilihan

penyelenggaraan

pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik

Indonesia

sebagaimana

dimaksud

dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam

pengawasan

penyelenggaraan

Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-

undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan

umum

yang

bertugas

mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana

dimaksud

dalam

undang-undang

yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan

tugas

penyelenggaraan

dan

wewenang

Pemilihan

dalam

Gubernur

pengawasan
dan

Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk
mengawasi

penyelenggaraan

Pemilihan

di

wilayah

Kabupaten/Kota.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya
disebut

Panwas

Kecamatan,

adalah

panitia

yang

dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
Kecamatan atau nama lain.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat
PPL, . . .