Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gubernur»:


Total: 10 results - 0.021 seconds

UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 100%

www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

PERATURAN KPU KEIN PRO 99%

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/peraturan-kpu-kein-pro/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

Perda AIDS Jateng No.5 Th 2009 80%

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/perda-aids-jateng-no-5-th-2009/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

Buku Program Final publikasi pdf 71%

    Pemerintah   telah   menyiapkan   regulasi   mulai   Permendiknas   Nomor   23   Tahun   2006   tentang   Standar   Kompetensi   Lulusan   sampai   dengan   Instruksi   Presiden   (Inpres)   yang   dikeluarkan   pada   tanggal   9   September   2016   di   Jakarta   dan   ditujukan   kepada   12   Menteri   Kabinet   Kerja   (termasuk   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan),   34   Gubernur,   dan   Kepala   Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP).

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/buku-program-final-publikasi-pdf/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

PP23 2005 67%

(3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 50%

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 45%

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

laporan komisi B Peb011 44%

- Dana Bagi hasil cukai hasil tembakau diatur oleh Gubernur diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan penetapan.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/laporan-komisi-b-peb011/

15/03/2011 www.pdf-archive.com

KAK Pengawasan Peningkatan Breakwater 41%

LATAR BELAKANG Dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1263 Tahun 2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 31 Juli 2006, secara bertahap Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pelabuhan yang dibutuhkan seperti pembangunan dermaga, breakwater/pemecah gelombang, bangunan kantor pengelola, shelter, bangunan penunjang , area parkir dan pagar batas pelabuhan agar Pelabuhan Muara Angke sebagai Pintu Gerbang menuju ke Kepulauan Seribu dapat segera beroperasi.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/kak-pengawasan-peningkatan-breakwater/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 37%

Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com