Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «negara»:


Total: 110 results - 0.052 seconds

perda pajak daerah 100%

Hukum Undanng-Undangg Nomor 8 Tahun 1981 tentaang Kitab Undang-U Undang H mor 76 Acaraa Pidana ((Lembarann Negara Republik Indonesiaa Tahun 1981 Nom mbaran Neggara Repubblik Indoneesia Nomoor 3209);

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Perda Clp 2015 02 99%

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/perda-clp-2015-02/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 98%

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 98%

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com

Perda AIDS Jateng No.5 Th 2009 97%

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara halaman 86-92);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/perda-aids-jateng-no-5-th-2009/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

PP23 2005 97%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

NGAJAR 15 [Compatibility Mode] 97%

AHMAD SOEPRIHADI DARMOWIDJOTO , MM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ADALAH USAHA -USAHA YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KESADARAN WARGA NEGARA DALAM BERNEGARA, IDENTITAS NASIONAL, DEMOKRASI INDONESIA, GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA, SERTA PENDIDIKAN BELA NEGARA YANG BERBASIS PADA PANCASILA PENDIDIKAN KEWIRAAN ADALAH USAHA SADAR UNTUK MENYIAPKAN PESERTA DIDIK GUNA MENGEMBANGKAN KECINTAAN, KESETIAAN, KEBERANIAN UNTUK BERKORBAN MEMBELA BANGSA DAN TANAH AIR INDONESIA DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIKEMBANGKAN KEMAMPUAN KEPRIBADIAN DAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, KEMASYARAKATAN, FILSAFAT DAN BUDAYA YANG BERTUMPU PADA FALSAFAH PANCASILA.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/15/ngajar-15-compatibility-mode-1/

15/06/2011 www.pdf-archive.com

agenda-dan-program-nyata-prabowo-hatta 96%

  AGENDA DAN PROGRAM NYATA UNTUK MENYELAMATKAN INDONESIA PRABOWO-HATTA LATAR BELAKANG Rakyat Indonesia saat ini masih mengidamkan tercapainya cita-cita kemerdekaan seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/agenda-dan-program-nyata-prabowo-hatta/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

UU NO 17 2007 L.PDF 94%

Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/uu-no-17-2007-l/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 93%

bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

KP275Tahun2015 92%

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

https://www.pdf-archive.com/2017/04/08/kp275tahun2015/

08/04/2017 www.pdf-archive.com

Pembicara Utama 90%

MASA DEPAN INDONESIA* Satryo Soemantri Brodjonegoro ABSTRAK Berbagai negara maju telah berulang kali melakukan kesepakatan untuk mereduksi pemanasan global, bahkan dalam bulan Desember 2009 yang lalu ada pertemuan 190 negara di Kopenhagen untuk membahas lagi tentang pemanasan global (sudah kesekian kalinya setelah Protocol Kyoto yang lalu).

https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/pembicara-utama/

15/03/2011 www.pdf-archive.com

56-Rinda Noviyanti 90%

Petunjuk ini terbuka bagi setiap negara untuk menerapkannya secara sukarela, beberapa bagian didalamnya dibuat berdasarkan hukum internasional yang berlaku (Sondita, 2010).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/56-rinda-noviyanti/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

Rangkap Jabatan Pejabat Publik 89%

PAL Komisaris Angkasa Pura I Komisaris PT Semen Tonasa Komisaris PT Semen Indonesia NAMA JABATAN PUBLIK KOMISARIS Boediarso Teguh Widodo Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Komisaris PT Jasa Marga Braman Setyo Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Ketua Dewan Pengawas PT Jamkrindo Brigjen TNI Dandang Doetoyo Direktur Peralatan Angkatan Darat Komisaris PT PINDAD Cris Kuntandi Inspektur Jendral Kementerian Perhubungan Komisaris Pelabuhan Pelindo II Dadan Wildan Deputi Sekretaris Negara Dadang Rizki Ratman Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar Deputi Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Staff Khusus Kepala Staff Angkatan Laut Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation Dedi S Priatna Desi Albert Mamahit Dewi Ariyani Komisioner PT Asuransi Kredit Indonesia Komisaris Utama PT Dok dan Perkapalan, Surabaya Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II Kemen BUMN Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekertariat Wakil Presiden Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Komisaris Pelabuhan Pelindo III Djoko Agung Hariyadi Staaf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dumoly Freddy Pardede Pejabat OJK/ Deputi Pengawas Industri Keuangan NB Komisaris PT Liga Indonesia Baru Dwi Ari Purnomo Asisten Deputi Layanan Hukum Kementerian BUMN Komisaris Angkasa Pura I Eddy Kristanto Edwin Hidayat Abdullah Staf Badan Intelejen Negara Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Komisaris PT Wijaya Karya Komisaris PT Pertamina Edy Putra Irawady Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Kordinator Perekonomian Staff Khusus Kementerian Perhubungan Kepala Bidang Usaha Industri Strategis Kedeputian Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset Dewi Fortuna Anwar Diah Natalisa Erwin Rosmali Faisal Ahmad Komisaris PT Kimia Farma Dewan Pengawas PT Jamkrindo Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia NAMA JABATAN PUBLIK KOMISARIS BUMN Faisal Halimi Falconi Margono Sutarto Asisten Deputi, Kementerian BUMN Sekertaris Utama BATAN Komisaris Sucofindo Komisaris Utama PT Industri Nuklir Indonesia Farid Wadjdi Husain Utusan Khusus Presiden RI untuk Damai Papua Komisaris Utama PT Kimia Farma Firmansyah N.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/rangkap-jabatan-pejabat-publik/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Pejabat Publik 89%

Simanjuntak Guru Besar UNJ Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan, Instansi Pemerintah, Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Jasa Tirta II Komisaris Utama Krakatau Steel Adang Saf Ahmad Adiari Nurcahyanto Agus Santoso Anandy Wati Andi Herry Iskandar Astera Primanto Bhakti Boediarso Teguh Widodo Komisaris PT Yodya Karya Komisaris Perum Perhutani Perum Navigasi Komisaris Angkasa Pura I Komisaris PT Semen Tonasa Komisaris PT Semen Indonesia Komisaris PT Jasa Marga NAMA JABATAN PUBLIK KOMISARIS Braman Setyo Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Ketua Dewan Pengawas PT Jamkrindo Brigjen TNI Dandang Doetoyo Direktur Peralatan Angkatan Darat Komisaris PT PINDAD Cris Kuntandi Inspektur Jendral Kementerian Perhubungan Komisaris Pelabuhan Pelindo II Dadan Wildan Deputi Sekretaris Negara Dadang Rizki Ratman Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar Deputi Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Staff Khusus Kepala Staff Angkatan Laut Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation Dedi S Priatna Desi Albert Mamahit Dewi Ariyani Komisioner PT Asuransi Kredit Indonesia Komisaris Utama PT Dok dan Perkapalan, Surabaya Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II Kemen BUMN Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekertariat Wakil Presiden Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Komisaris Pelabuhan Pelindo III Djoko Agung Hariyadi Staaf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dumoly Freddy Pardede Pejabat OJK/ Deputi Pengawas Industri Keuangan NB Komisaris PT Liga Indonesia Baru Dwi Ari Purnomo Asisten Deputi Layanan Hukum Kementerian BUMN Komisaris Angkasa Pura I Eddy Kristanto Edwin Hidayat Abdullah Staf Badan Intelejen Negara Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Komisaris PT Wijaya Karya Komisaris PT Pertamina Edy Putra Irawady Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Kordinator Perekonomian Staff Khusus Kementerian Perhubungan Kepala Bidang Usaha Industri Strategis Kedeputian Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN Asisten Deputi, Kementerian BUMN Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset Dewi Fortuna Anwar Diah Natalisa Erwin Rosmali Faisal Ahmad Faisal Halimi Komisaris PT Kimia Farma Dewan Pengawas PT Jamkrindo Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia Komisaris Sucofindo NAMA JABATAN PUBLIK KOMISARIS Falconi Margono Sutarto Sekertaris Utama BATAN Komisaris Utama PT Industri Nuklir Indonesia Farid Wadjdi Husain Utusan Khusus Presiden RI untuk Damai Papua Komisaris Utama PT Kimia Farma Firmansyah N.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/pejabat-publik/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

covoasisjurnalp1pdf 87%

JEPUN SINGAPURA HK-CHINA OASIS 2017 Porgram Kembara Ilmu Ke Luar Negara (Mobiliti Pelajar KUO) Kolej Ungku Omar UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Kandungan 1) Lawatan ke Jepun Delegasi:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/27/covoasisjurnalp1pdf/

27/11/2017 www.pdf-archive.com

barcode-ean13 87%

3 Digit pertama   Bagian ini mewakili kode negara, masing-masing negara mempunyai kode yang berbeda.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/barcode-ean13/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

PERATURAN KPU KEIN PRO 86%

Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/peraturan-kpu-kein-pro/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

jasa pengamanan siskamling 85%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT LAPORAN HASIL KEGIATAN JASA PENGAMANAN PEMBINAAN DAN PENGECEKAN SISKAMLING DI DESA JAGANG KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TANGGAL, 30 AGUSTUS 2016 I.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/01/jasa-pengamanan-siskamling/

01/10/2016 www.pdf-archive.com

jurnal final signed 84%

yaitu peringkat dari website tersebut, ada yang berdasarkan global, negara, dan kategori ● Banyaknya kunjungan.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/07/jurnal-final-signed/

07/05/2017 www.pdf-archive.com

WINLIE EXPEDITION 84%

Selain itu, kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/winlie-expedition/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Kerangka Acuan Kerja Bamboo Biennale 84%

Telaah yang lebih akademik juga dilakukan justru oleh negara maju untuk lebih memahami karakteristik bambu sebagai bahan konstruksi.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/06/kerangka-acuan-kerja-bamboo-biennale/

06/05/2014 www.pdf-archive.com

Kerangka Acuan Kerja Bamboo Biennale 84%

Telaah yang lebih akademik juga dilakukan justru oleh negara maju untuk lebih memahami karakteristik bambu sebagai bahan konstruksi.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/07/kerangka-acuan-kerja-bamboo-biennale/

07/05/2014 www.pdf-archive.com

hlm teraju center (rabu) 83%

Terhitung sejak 1 September 2013 hingga 31 Agustus 2016, Pusat Darurat Penyakit Hewan Lintas Negara FAO (FAO ECTAD) menggulirkan program pengendalian rabies yang difokuskan pada sembilan kabupaten di Flores dan Lembata.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/hlm-teraju-center-rabu/

29/09/2016 www.pdf-archive.com

anggaran-rt-pkpi 82%

(1) Anggota Biasa yaitu warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi Anggota PKP INDONESIA dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

https://www.pdf-archive.com/2017/12/09/anggaran-rt-pkpi/

09/12/2017 www.pdf-archive.com