PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 September at 12:41 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «pasal»:


Total: 31 results - 0.053 seconds

Lampiran2 PER-38-2009 TABEL AKUN PAJAK 100%

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 KODE JENIS SETORAN 100 199 JENIS SETORAN Masa PPh Pasal 21 200 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 Tahunan PPh Pasal 21 300 STP PPh Pasal 21 310 SKPKB PPh Pasal 21 311 SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon SKPKBT PPh Pasal 21 320 321 390 401 402 500 501 SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana KETERANGAN untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/05/lampiran2-per-38-2009-tabel-akun-pajak/

05/07/2013 www.pdf-archive.com

UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 91%

bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial-Pekerjaan Sosial 91%

EPISTEMOLOGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional I Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/epistemologi-ilmu-kesejahteraan-sosial-pekerjaan-sosial/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

anggaran-rt-pkpi 89%

08/KONGRES/2015 ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Keanggotaan partai terdiri dari :

https://www.pdf-archive.com/2017/12/09/anggaran-rt-pkpi/

09/12/2017 www.pdf-archive.com

PERDES APBDES 2018 89%

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

https://www.pdf-archive.com/2018/04/29/perdes-apbdes-2018/

29/04/2018 www.pdf-archive.com

perbup nomor 15 th 2011TENTANG IZIN OPR PERUSAHAAN 86%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, syarat-syarat untuk memperoleh izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perbup-nomor-15-th-2011tentang-izin-opr-perusahaan/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

PP23 2005 84%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

KP275Tahun2015 80%

Pasal 1 Memberlakukan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (Staff Instruction Casr 21-02) Tentang Sertifikat Kelaikudaraan Untuk Pesawat Udara Dan Persetujuan Yang Berkaitan (Airworthiness Certification Of Aircraft And Related Products) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/08/kp275tahun2015/

08/04/2017 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 80%

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com

Perda AIDS Jateng No.5 Th 2009 79%

DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/perda-aids-jateng-no-5-th-2009/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 75%

TENTANG BAB I … -4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

PERATURAN KPU KEIN PRO 74%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/peraturan-kpu-kein-pro/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

56-Rinda Noviyanti 73%

Pasal 7.6.3 CCRF menyebutkan “Bila terjadi penangkapan ikan yang melebihi kapasitas harus ditetapkan mekanisme untuk mengurangi kapasitas ke tingkat yang sepadan dengan pemanfaatan lestari sumber daya perikanan, sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa para nelayan beroperasi dalam kondisi ekonomi yang mendorong perikanan yang bertanggungjawab.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/56-rinda-noviyanti/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

JURNAL PAK TEDDY 65%

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/jurnal-pak-teddy/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Perda Clp 2015 02 64%

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/perda-clp-2015-02/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

DPRD Renstra 63%

Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang kini diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berarti bahwa Pemerintah Daerah memliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat .

https://www.pdf-archive.com/2011/02/24/dprd-renstra/

24/02/2011 www.pdf-archive.com

SKPK edisi 28 59%

Alat Bukti yang Sah Pasal 184 KUHAP 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/18/skpk-edisi-28/

18/09/2013 www.pdf-archive.com

Bahan Bacaan BCS VER 59%

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN FORENSIK Pasal 133 KUHAP (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/bahan-bacaan-bcs-ver/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

39-Pepi Rospina Pertiwi, Dewi Juliah Ratnaningsih 53%

61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang mencantumkan pasal-pasal tentang pemajuan dan peningkatan hak-hak asasi perempuan.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/39-pepi-rospina-pertiwi-dewi-juliah-ratnaningsih/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

cara urus pengacara perceraian di1640 51%

Law Goverment No.08 tahun 1978 Pasal 95 Jo.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/17/cara-urus-pengacara-perceraian-di1640/

17/08/2013 www.pdf-archive.com

metode urus biro jasa cerai1087 51%

Kompilasi Perundangundangan Islam Pasal 211.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/23/metode-urus-biro-jasa-cerai1087/

23/08/2013 www.pdf-archive.com

IRAWATI & SILVI ok 47%

Usaha Mikro, Kecil Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/irawati-silvi-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

71-Ernik Yuliana dan Adi Winata 39%

31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 67 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawas perikanan.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/71-ernik-yuliana-dan-adi-winata/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

49-Suroyo 38%

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian (Menkeu, 1992:1-9) dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 16 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa harus mengangkat seorang aktuaris (Menkeu, 2003:6).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/49-suroyo/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

Tinta Badar 3 33%

Pahala atau dosa tu hak Allah jadi saya tak mahu ulas pasal tu.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/02/tinta-badar-3/

02/02/2011 www.pdf-archive.com