Search
PDF Archive search engine
Last database update: 18 May at 03:22 - Around 76000 files indexed.
Results for «pemerintah»:
Total: 70 results - 0.048 seconds
PP23 2005 100%
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/
21/02/2014 www.pdf-archive.com
Draf TATIB final penetapan 98%
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 01 Tahun 2009 perlu ada perubahan dan penyempurnaan;
https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/
29/01/2011 www.pdf-archive.com
perda pajak daerah 95%
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/
19/09/2015 www.pdf-archive.com
UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 95%
www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/
01/04/2015 www.pdf-archive.com
Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 94%
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/
01/07/2016 www.pdf-archive.com
TUGAS3-AKHMAD KARIM ASSYIFA-PENGANTAR EKONOMI 94%
Dalam perekonomian tidak terdapata pajak dan pengeluaran pemerintah.
https://www.pdf-archive.com/2017/04/16/tugas3-akhmad-karim-assyifa-pengantar-ekonomi/
16/04/2017 www.pdf-archive.com
PERDES APBDES 2018 92%
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 setiap tahun Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
https://www.pdf-archive.com/2018/04/29/perdes-apbdes-2018/
29/04/2018 www.pdf-archive.com
hlm teraju center (rabu) 89%
Dia menuturkan, pemerintah daerah di Flores pernah menerapkan kebijakan eliminasi (pemusnahan) terhadap sejumlah besar populasi anjing yang ada di pulau itu.
https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/hlm-teraju-center-rabu/
29/09/2016 www.pdf-archive.com
3-Ernik Yuliana, Adhi Susilo, Deddy Ahmad Suhardi 88%
PERSEPSI PENGOLAH TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM PENGOLAHAN IKAN ASIN, TINGKAT PENGAWASAN PEMERINTAH, DAN TINGKAT PENGETAHUAN KONSUMEN IKAN ASIN Ernik Yuliana, Adhi Susilo, Deddy Ahmad Suhardi Fakultas MIPA Universitas Terbuka Jl.
https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/3-ernik-yuliana-adhi-susilo-deddy-ahmad-suhardi/
16/03/2011 www.pdf-archive.com
laporan komisi B Peb011 88%
94.791.583.873 yang terdiri dari 30% untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.437.475.162 dan 70 % untuk Pemerintah Kabupaten sebesar Rp.
https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/laporan-komisi-b-peb011/
15/03/2011 www.pdf-archive.com
BERANTAS BERITA PALSU UNTUK DAMAIKAN BANGSA 87%
Dari penjelasan itu lalu muncul pertanyaan bagaimana peran pemerintah apa tindakan mereka menindaklanjuti hal ini, bagaimana bisa Indonesia menjadi mudah sekali dicerai-beraikan hanya untuk kenuntungan pribadi tertentu, apalagi pribadi-pribadi ini merupakan orang orang yang sudah diketahui identitasnya, menunggu apa lagi mereka, bahkah hasil teluran pemerintah yang melacak tidak dapat dihasilkan pelaku, apa saja kerja pemerintah, yang hanya dapat memblokir saja domain agar tidak bisa diakses dari Indonesia, domain domain ini bisa saja kita lacak kalau memang berniat, mereka tentu hidup dari iklan yang mana merpakan sumber penghasilan dan sumber utama kenapa mereka berbuat seperti ini, saya sebagai masyarakat resah dibuat oleh situs situs amatir setengah professional yang pandai menhasut rakyat umum dengan memancing isu isu SARA – ingat SARA – sehingga menimbulkan konflik, dan yang namanya konflik SARA itu kekal, sehingga bisnis mereka juga akan kekal bila tidak ditindaklanjuti, sebelum banyak korban yang terjatuh atau sampai ada bentrok maka pemerintah layaknya meneliti hal ini.
https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/berantas-berita-palsu-untuk-damaikan-bangsa/
30/10/2016 www.pdf-archive.com
33-Andik Hadi Mustika 86%
MENCARI MODEL ALTERNATIF DENGAN REFERENSI PENGALAMAN PENDIDIKAN FISIKA JEPANG ---Demostrasi Fenomena Fisika Menggunakan Bahan Sehari-hari--Andik Hadi Mustika S.Si, M.Ed SMA Dharma Karya Abstrak Kemajuan pendidikan Fisika di Indonesia selama ini terhambat oleh banyaknya tantangan atau hambatan yang dihadapi pendidik, peserta didik, sekolah, dan pemerintah.
https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/33-andik-hadi-mustika/
16/03/2011 www.pdf-archive.com
PU RAPBD 2011 85%
Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Yth.
https://www.pdf-archive.com/2010/12/23/pu-rapbd-2011/
23/12/2010 www.pdf-archive.com
PU RAPBD Des 2011 (Raperda) 85%
Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Yth.
https://www.pdf-archive.com/2010/12/24/pu-rapbd-des-2011-raperda/
24/12/2010 www.pdf-archive.com
Newsletter #1mail FINAL 84%
Sepenggal Kisah 10 Tahun Kolaborasi FAO ECTAD Indonesia - Pemerintah RI snapshot!
https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/newsletter-1mail-final/
29/09/2016 www.pdf-archive.com
KAK Pengawasan Peningkatan Breakwater 84%
KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENINGKATAN BREAKWATER PELABUHAN MUARA ANGKE TAHUN ANGGARAN 2011 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA Kompleks Dinas Teknis Jatibaru Jln.
https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/kak-pengawasan-peningkatan-breakwater/
09/04/2012 www.pdf-archive.com
agenda-dan-program-nyata-prabowo-hatta 83%
Melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.
https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/agenda-dan-program-nyata-prabowo-hatta/
19/05/2014 www.pdf-archive.com
31-Ratih Putri R, R Pamekas 82%
Penerapan teknologi ini merupakan upaya Pemerintah Sumatera Barat dalam menjunjang program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional tahun 2010.
https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/31-ratih-putri-r-r-pamekas/
16/03/2011 www.pdf-archive.com
26-Made Dharma Harthana 81%
Namun demikian Pemerintah menghadapi kendala karena terbentur biaya yang besar untuk membangun jaringan listrik sampai ke pedesaan.
https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/26-made-dharma-harthana/
16/03/2011 www.pdf-archive.com
50-Agus Susanto 81%
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Dinas ESDM Propinsi, PDAM, Industri, Hotel, Masyarakat pemakai air tanah, Dispenda, Dinas Tata kota, LSM, dan Perguruan Tinggi.
https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/50-agus-susanto/
05/12/2011 www.pdf-archive.com
Laporan Komisi A Maret 11 81%
Lahan yang sudah bersertifikat agar ditarik kembali karena menyalahi Perundangundangan karena Tanah Redis merupakan Tanah Pemerintah dan atas nama Pemerintah dan boleh digarap kepada masyarakat miskin untuk dimanfaatkan, tidak boleh dimiliki oleh individu/perorangan.
https://www.pdf-archive.com/2011/04/06/laporan-komisi-a-maret-11/
06/04/2011 www.pdf-archive.com
perbup nomor 15 th 2011TENTANG IZIN OPR PERUSAHAAN 81%
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perbup-nomor-15-th-2011tentang-izin-opr-perusahaan/
19/09/2015 www.pdf-archive.com
Position Paper Pembentukan NTB Center 80%
UI sebagai wahana publisitas, pemerintah daerah sebagai supplier informasi, dan mahasiswa sebagai eksekutor publikasi.
https://www.pdf-archive.com/2017/08/17/position-paper-pembentukan-ntb-center/
17/08/2017 www.pdf-archive.com
laporan komisi B Maret 11 79%
- SPBU mengharapkan adanya perlindungan hukum dari Pemerintah untuk diterbitkannya Surat Keputusan Bersama.
https://www.pdf-archive.com/2011/04/06/laporan-komisi-b-maret-11/
06/04/2011 www.pdf-archive.com
Perda Clp 2015 02 78%
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/perda-clp-2015-02/
01/07/2016 www.pdf-archive.com