PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 29 September at 06:46 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «pemerintah»:


Total: 110 results - 0.063 seconds

PP23 2005 100%

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 98%

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 01 Tahun 2009 perlu ada perubahan dan penyempurnaan;

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com

DPRD Renstra 96%

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 sebagi satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakatnya.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/24/dprd-renstra/

24/02/2011 www.pdf-archive.com

UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 95%

www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 95%

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 94%

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

TUGAS3-AKHMAD KARIM ASSYIFA-PENGANTAR EKONOMI 93%

Dalam perekonomian tidak terdapata pajak dan pengeluaran pemerintah.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/16/tugas3-akhmad-karim-assyifa-pengantar-ekonomi/

16/04/2017 www.pdf-archive.com

Sejarah Penjajahan Indonesia - Dexter Harto K 93%

Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/16/sejarah-penjajahan-indonesia-dexter-harto-k/

16/11/2016 www.pdf-archive.com

PERDES APBDES 2018 92%

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 setiap tahun Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

https://www.pdf-archive.com/2018/04/29/perdes-apbdes-2018/

29/04/2018 www.pdf-archive.com

budianto kurniawan 88%

• Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM • Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan • Tingkat mobilitas yang tinggi dan lincah • Pendapatan masyarakat yang cenderung tetap dan kecil • Kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat polusi Kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap Meningkatnya permintaan akan sepeda motor.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/24/budianto-kurniawan/

24/02/2011 www.pdf-archive.com

hlm teraju center (rabu) 88%

Dia menuturkan, pemerintah daerah di Flores pernah menerapkan kebijakan eliminasi (pemusnahan) terhadap sejumlah besar populasi anjing yang ada di pulau itu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/hlm-teraju-center-rabu/

29/09/2016 www.pdf-archive.com

3-Ernik Yuliana, Adhi Susilo, Deddy Ahmad Suhardi 88%

PERSEPSI PENGOLAH TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM PENGOLAHAN IKAN ASIN, TINGKAT PENGAWASAN PEMERINTAH, DAN TINGKAT PENGETAHUAN KONSUMEN IKAN ASIN Ernik Yuliana, Adhi Susilo, Deddy Ahmad Suhardi Fakultas MIPA Universitas Terbuka Jl.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/3-ernik-yuliana-adhi-susilo-deddy-ahmad-suhardi/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

laporan komisi B Peb011 88%

94.791.583.873 yang terdiri dari 30% untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.437.475.162 dan 70 % untuk Pemerintah Kabupaten sebesar Rp.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/laporan-komisi-b-peb011/

15/03/2011 www.pdf-archive.com

BERANTAS BERITA PALSU UNTUK DAMAIKAN BANGSA 86%

Dari penjelasan itu lalu muncul pertanyaan bagaimana peran pemerintah apa tindakan mereka menindaklanjuti hal ini, bagaimana bisa Indonesia menjadi mudah sekali dicerai-beraikan hanya untuk kenuntungan pribadi tertentu, apalagi pribadi-pribadi ini merupakan orang orang yang sudah diketahui identitasnya, menunggu apa lagi mereka, bahkah hasil teluran pemerintah yang melacak tidak dapat dihasilkan pelaku, apa saja kerja pemerintah, yang hanya dapat memblokir saja domain agar tidak bisa diakses dari Indonesia, domain domain ini bisa saja kita lacak kalau memang berniat, mereka tentu hidup dari iklan yang mana merpakan sumber penghasilan dan sumber utama kenapa mereka berbuat seperti ini, saya sebagai masyarakat resah dibuat oleh situs situs amatir setengah professional yang pandai menhasut rakyat umum dengan memancing isu isu SARA – ingat SARA – sehingga menimbulkan konflik, dan yang namanya konflik SARA itu kekal, sehingga bisnis mereka juga akan kekal bila tidak ditindaklanjuti, sebelum banyak korban yang terjatuh atau sampai ada bentrok maka pemerintah layaknya meneliti hal ini.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/berantas-berita-palsu-untuk-damaikan-bangsa/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

33-Andik Hadi Mustika 85%

MENCARI MODEL ALTERNATIF DENGAN REFERENSI PENGALAMAN PENDIDIKAN FISIKA JEPANG ---Demostrasi Fenomena Fisika Menggunakan Bahan Sehari-hari--Andik Hadi Mustika S.Si, M.Ed SMA Dharma Karya Abstrak Kemajuan pendidikan Fisika di Indonesia selama ini terhambat oleh banyaknya tantangan atau hambatan yang dihadapi pendidik, peserta didik, sekolah, dan pemerintah.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/33-andik-hadi-mustika/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

KoberCetakV14 - 1104 85%

Ironisnya, pemerintah seperti menghadapi jalan buntu untuk mengatasi persoalan tersebut.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/kobercetakv14-1104/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

PU RAPBD 2011 84%

Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Yth.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/23/pu-rapbd-2011/

23/12/2010 www.pdf-archive.com

PU RAPBD Des 2011 (Raperda) 84%

Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka Yth.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/24/pu-rapbd-des-2011-raperda/

24/12/2010 www.pdf-archive.com

Newsletter #1mail FINAL 83%

Sepenggal Kisah 10 Tahun Kolaborasi FAO ECTAD Indonesia - Pemerintah RI snapshot!

https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/newsletter-1mail-final/

29/09/2016 www.pdf-archive.com

KAK Pengawasan Peningkatan Breakwater 83%

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENINGKATAN BREAKWATER PELABUHAN MUARA ANGKE TAHUN ANGGARAN 2011 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA Kompleks Dinas Teknis Jatibaru Jln.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/kak-pengawasan-peningkatan-breakwater/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

agenda-dan-program-nyata-prabowo-hatta 83%

Melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/agenda-dan-program-nyata-prabowo-hatta/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

CSR Profile 82%

39 Bab V Penutup Membangun Dengan Nyata BUILDING THE CAPACITY | INDONESIA EXIMBANK Milestone Indonesia Eximbank 1 1999 • Bank Ekspor Indonesia (BEI) berdiri sebagai Bank Umum dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/24/csr-profile/

24/02/2011 www.pdf-archive.com

31-Ratih Putri R, R Pamekas 81%

Penerapan teknologi ini merupakan upaya Pemerintah Sumatera Barat dalam menjunjang program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional tahun 2010.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/31-ratih-putri-r-r-pamekas/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

26-Made Dharma Harthana 81%

Namun demikian Pemerintah menghadapi kendala karena terbentur biaya yang besar untuk membangun jaringan listrik sampai ke pedesaan.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/26-made-dharma-harthana/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

50-Agus Susanto 80%

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Dinas ESDM Propinsi, PDAM, Industri, Hotel, Masyarakat pemakai air tanah, Dispenda, Dinas Tata kota, LSM, dan Perguruan Tinggi.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/50-agus-susanto/

05/12/2011 www.pdf-archive.com