Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «penyelenggaraan»:


Total: 30 results - 0.057 seconds

Keputusan KwarNas Gerakan Pramuka No 154 A Tahun 2011 100%

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAKTI HUSADA KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/keputusan-kwarnas-gerakan-pramuka-no-154-a-tahun-2011/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

PERATURAN KPU KEIN PRO 94%

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Penyelenggaraan Pemilihan Program, dan Gubernur Jadwal dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/peraturan-kpu-kein-pro/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

52-Timbul Pardede 93%

Kecenderungan untuk mengembangkan e-learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran diberbagai perguruan tinggi meningkat sejalan dengan meningkatnya infrastruktur internet yang menunjang penyelenggaraan e-learning.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/52-timbul-pardede/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

PP23 2005 78%

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

Perda AIDS Jateng No.5 Th 2009 78%

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/perda-aids-jateng-no-5-th-2009/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 75%

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

JPDNPYDDPTSPBPMPT - Kubu Raya 2014 74%

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 39.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/16/jpdnpyddptspbpmpt-kubu-raya-2014/

16/12/2014 www.pdf-archive.com

59-Harmi Sugiarti 69%

Penyelenggaraan tuton dirancang dengan cara tutor memberikan 8 materi inisiasi baik berupa pendalaman maupun pengayaan materi modul dan 3 tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/59-harmi-sugiarti/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

10-Lintang Patria, Kristianus Yulianto 69%

Secara konsep e-procurement sebenarnya sangat baik sekali untuk diimplementasikan untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan karena mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan juga mendukung terciptanya Good Corporate Governance bagi para penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proses pembangunan di pemerintahan.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/10-lintang-patria-kristianus-yulianto/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 68%

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com

UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 66%

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 65%

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

perbup nomor 15 th 2011TENTANG IZIN OPR PERUSAHAAN 61%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, syarat-syarat untuk memperoleh izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perbup-nomor-15-th-2011tentang-izin-opr-perusahaan/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

SOP Klinik IMS & VCT 2007 60%

Standar minimum penyelenggaraan layanan VCT, 16 Managemen Kasus, Kelompok Dukungan Sebaya, dan Program Hotline MSM ASA – FHI 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/sop-klinik-ims-vct-2007/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

PERDES APBDES 2018 56%

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/29/perdes-apbdes-2018/

29/04/2018 www.pdf-archive.com

TOR Semnas Final 2012 100512 54%

Penyelenggaraan seminar pada tahun ini merupakan rangkaian peringatan Dies Natalis UT ke-28.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/11/tor-semnas-final-2012-100512/

11/05/2012 www.pdf-archive.com

64-Inggit Winarni 51%

Selain meningkatkan kualitas layanan ujian bagi mahasiswa, tujuan penyelenggaraan SUO secara spesifik antara lain:

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/64-inggit-winarni/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

NGAJAR 15 [Compatibility Mode] 48%

V I S I MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI, GUNA MENGANTARKAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA SEUTUHNYA.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/15/ngajar-15-compatibility-mode-1/

15/06/2011 www.pdf-archive.com

jasa pengamanan siskamling 48%

- Pos Kamling adalah tempat atau bangunan dan sarana penyelenggaraan siskamling, berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan siskamling dan dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah warga.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/01/jasa-pengamanan-siskamling/

01/10/2016 www.pdf-archive.com

laporan komisi B Peb011 45%

- Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pemilik dan pemakai UTTP perlu adanya penanganan yang khusus sehingga mendorong terciptanya usaha yang sehat dan penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat dari praktek-praktek kecurangan dalam pengukuran yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/laporan-komisi-b-peb011/

15/03/2011 www.pdf-archive.com

Kerangka Acuan Kerja Bamboo Biennale 45%

Seiring dengan visi kota Solo “eco-cultural city” dalam penyelenggaraan Bamboo Biennale 2014 yang pertama ini.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/06/kerangka-acuan-kerja-bamboo-biennale/

06/05/2014 www.pdf-archive.com

Kerangka Acuan Kerja Bamboo Biennale 45%

Seiring dengan visi kota Solo “eco-cultural city” dalam penyelenggaraan Bamboo Biennale 2014 yang pertama ini.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/07/kerangka-acuan-kerja-bamboo-biennale/

07/05/2014 www.pdf-archive.com

40-Rokhmatuloh 43%

Di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional terdapat faktor dominan yang harus diperhatikan agar tercapai sasaran pembangunan nasional.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/40-rokhmatuloh/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

69-Sitta Alief Farihati, Zulmahdi Dailami 43%

Keberadaan UPBJJ-UT untuk membantu penyelenggaraan layanan pendidikan UT di daerah karena mahasiswa UT tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/69-sitta-alief-farihati-zulmahdi-dailami/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

Rangkap Jabatan Pejabat Publik 41%

Nazaroedin Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Dewan Pengawas Perum Bulog Freddy Saragih Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan infrasttruktur Kemenkeu Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Jasa Konsultasi Kemen BUMN Kepala Badan Litbang Kementerian PU Kepala Staff Angkatan Udara Komisaris PT Wijaya Karya Gatot Darmasto Gatot Trihargo Graita Sutadi Hadi Tjahyanto Komisaris Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Komisaris Bank BRI Ketua Pengawas Jasa Tirta Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia Komisaris PT Telkom Hadiyanto Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hambra Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Komisaris PT Semen Indonesia Hari Suprayogi Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Komisaris PT Virama Karya Harjanto Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Staff Ahli Tata Kelola Kementerian BUMN Komisaris Krakatau Steel Haryo Indratno Heddy Krishyana Kementerian BUMN Kepala Biro Hukum dan Organisasi BAPETEN Perum Navigasi Komisaris Utama PT Industri Nuklir Indonesia Hendri Saparini Hendrika Nora Osloi Sinaga Dosen Fakultas Ekonomi MM UGM Kepala Bagian SDM Kementerian BUMN Komisaris PT Telkom Komisaris PT Perusahaan Pengelolaan Aset Hikmahanto Juwana Guru Besar UI Idrus Spatrusi Ilhamsyah Guru Besar Universitas Hasanuddin Kepala Biro Perlengkapan Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Komisaris Antam/Smart Tbk/Unilever Komisaris PT Semen Tonasa Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia Imam Apriyanto Putro Sekretaris Kementerian BUMN Komisaris Bank Mandiri Harry Susetyo Nugroho Komisaris Independen PT PLN NAMA JABATAN PUBLIK KOMISARIS Imam Bustomi Iman Bastari Asisten Deputi Kementerian BUMN Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Administrasi Komisaris Dana Reksa Komisaris Perum Peruri Iman Santoso IR Musdhalifah M.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/rangkap-jabatan-pejabat-publik/

22/05/2017 www.pdf-archive.com