PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 August at 17:39 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «pidana»:


Total: 15 results - 0.044 seconds

hartono1 100%

Acara Mahkamah Konstitusi 32 Acara Peradilan Agama 32 Acara Peradilan Tata Usaha Negara 32 Acara Perdata 32, 63 Acara Pidana 32, 36, 63, 87, 88, 89 Antara Hukum Acara Perdata 115 Asas Hukum Acara Pidana 91 Fungsi Hukum Acara Perdata 114 Hukum Acara Formil 89 Hukum Acara Peradilan Agama 36 Hukum Acara Perdata Indonesia 116 Hukum Acara Perdata 115 Hukum Acara Perdata 18, 113, 114, 115, 122 Hukum Acara Pidana 115 Hukum Acara Pidana 35, 89, 90, 99, 115 Pengertian Hukum Acara Pidana 87 Perbedaan Hukum Acara Perdata 115 Pihak Dalam Hukum Acara Pidana 95 Proses Pelaksanaan Acara Pidana 96 Sumber Hukum Acara Perdata 120 Accusatoir 92, 93 Achmad 61, 127 Achmad Subardjo 43 Adat;

https://www.pdf-archive.com/2017/11/21/hartono1/

21/11/2017 www.pdf-archive.com

hartono1 100%

Acara Mahkamah Konstitusi 32 Acara Peradilan Agama 32 Acara Peradilan Tata Usaha Negara 32 Acara Perdata 32, 63 Acara Pidana 32, 36, 63, 87, 88, 89 Antara Hukum Acara Perdata 115 Asas Hukum Acara Pidana 91 Fungsi Hukum Acara Perdata 114 Hukum Acara Formil 89 Hukum Acara Peradilan Agama 36 Hukum Acara Perdata Indonesia 116 Hukum Acara Perdata 115 Hukum Acara Perdata 18, 113, 114, 115, 122 Hukum Acara Pidana 115 Hukum Acara Pidana 35, 89, 90, 99, 115 Pengertian Hukum Acara Pidana 87 Perbedaan Hukum Acara Perdata 115 Pihak Dalam Hukum Acara Pidana 95 Proses Pelaksanaan Acara Pidana 96 Sumber Hukum Acara Perdata 120 Accusatoir 92, 93 Achmad 61, 127 Achmad Subardjo 43 Adat;

https://www.pdf-archive.com/2017/11/21/hartono1-1/

21/11/2017 www.pdf-archive.com

hartono1 100%

Acara Perdata 32, 63 ISBN 978-602-50469-0-2 Acara Pidana 32, 36, 63, 87, 88, 89 Ukuran 15.5×23 cm Antara Hukum Acara Perdata 115 342 hlm Asas Hukum Acara Pidana 91 24 September 2017 Fungsi Hukum Acara Perdata 114 Hukum Acara Formil 89 Hukum Acara Peradilan Agama 36 Hukum Acara Perdata Indonesia 116 Hukum Acara Perdata 115 Hukum Acara Perdata 18, 113, 114, 115, 122 Hukum Acara Pidana 115 Hukum Acara Pidana 35, 89, 90, 99, 115 Pengertian Hukum Acara Pidana 87 Perbedaan Hukum Acara Perdata 115 Pihak Dalam Hukum Acara Pidana 95 Proses Pelaksanaan Acara Pidana 96 Sumber Hukum Acara Perdata 120 Accusatoir 92, 93 Achmad 61, 127 Achmad Subardjo 43 Adat;

https://www.pdf-archive.com/2017/12/22/hartono1/

22/12/2017 www.pdf-archive.com

Lampiran2 PER-38-2009 TABEL AKUN PAJAK 98%

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 KODE JENIS SETORAN 100 199 JENIS SETORAN Masa PPh Pasal 21 200 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 Tahunan PPh Pasal 21 300 STP PPh Pasal 21 310 SKPKB PPh Pasal 21 311 SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon SKPKBT PPh Pasal 21 320 321 390 401 402 500 501 SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana KETERANGAN untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/05/lampiran2-per-38-2009-tabel-akun-pajak/

05/07/2013 www.pdf-archive.com

epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial-Pekerjaan Sosial 92%

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/epistemologi-ilmu-kesejahteraan-sosial-pekerjaan-sosial/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

hartono1a 63%

Asas hukum pidana yang menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/21/hartono1a/

21/11/2017 www.pdf-archive.com

hartono1a 63%

Asas hukum pidana yang menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/21/hartono1a-1/

21/11/2017 www.pdf-archive.com

hartono1a 63%

Asas hukum pidana yang menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/22/hartono1a/

22/12/2017 www.pdf-archive.com

anggaran-rt-pkpi 61%

Dipecat karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau disiplin partai, atau karena menjadi tersangka tindak pidana khusus.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/09/anggaran-rt-pkpi/

09/12/2017 www.pdf-archive.com

Perda Clp 2015 02 52%

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/perda-clp-2015-02/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 52%

Hukum Undanng-Undangg Nomor 8 Tahun 1981 tentaang Kitab Undang-U Undang H mor 76 Acaraa Pidana ((Lembarann Negara Republik Indonesiaa Tahun 1981 Nom mbaran Neggara Repubblik Indoneesia Nomoor 3209);

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Perda AIDS Jateng No.5 Th 2009 42%

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/perda-aids-jateng-no-5-th-2009/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

SKPK edisi 28 40%

Keterangan Terdakwa Pasal 26 A UU No.31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Alat Bukti Lain Berupa Rekaman Maupun Dokumen Lelang Bermasalah di Cipta Karya, Kejati Segera Periksa DPU Kaltim Foto Istimewa Foto Istimewa Sejumlah Kepala daerah yang hingga saat ini menjadi tersangka penyelewengan Anggaran Ne­gara semenjak menjalani jabatannya di lingkungan Pemerintahan Propinsi hingga Pemerintahan Kabupaten, Menurut Ketua LI-TPK Aparatur Negara RI, Bambang S, hanya tinggal menunggu waktu saja.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/18/skpk-edisi-28/

18/09/2013 www.pdf-archive.com

Bahan Bacaan BCS VER 35%

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN FORENSIK Pasal 133 KUHAP (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/bahan-bacaan-bcs-ver/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

FDS 1 17%

Budaya-budaya Dari segi agama, tidak ada satu agama kehidupan erotik, dengan tujuan padahal jika diproses secara hu- tujuan Pidana.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/09/fds-1/

09/08/2017 www.pdf-archive.com