Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 June at 15:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «undang»:


Total: 42 results - 0.046 seconds

UU 01 TH 2015 - Penetapan Peraturan Pemerintah 1 2014 100%

www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/uu-01-th-2015-penetapan-peraturan-pemerintah-1-2014/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

Perda Clp 2015 02 98%

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/perda-clp-2015-02/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

PERATURAN KPU KEIN PRO 97%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/peraturan-kpu-kein-pro/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 97%

bahwaa penerbittan peratuuran daeraah sebagaaimana diimaksud dalam d hurruf a, mengaacu kepadda Undangg-Undang Nomor N 18 Tahun 19997 tentanng Pajak D Daerah dan Retribusi R D Daerah sebbagaimana telah diub bah dengann Undang--Undang N Nomor 34 Taahun 2000;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 96%

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com

Perda AIDS Jateng No.5 Th 2009 96%

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara halaman 86-92);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/perda-aids-jateng-no-5-th-2009/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

perbup nomor 15 th 2011TENTANG IZIN OPR PERUSAHAAN 94%

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perbup-nomor-15-th-2011tentang-izin-opr-perusahaan/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

UU NO 17 2007 L.PDF 94%

www.hukumonline.com LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005–2025 BAB I PENDAHULUAN I.1.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/uu-no-17-2007-l/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

Lampiran2 PER-38-2009 TABEL AKUN PAJAK 94%

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/05/lampiran2-per-38-2009-tabel-akun-pajak/

05/07/2013 www.pdf-archive.com

Permenkes-No.-21-Tahun-2013-Penanggulangan-HIVAIDS 93%

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/permenkes-no-21-tahun-2013-penanggulangan-hivaids/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

PP23 2005 91%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 86%

Tertakluk kepada beberapa pengecualian yang dibenarkan di bawah undang-undang, anda boleh mendapatkan akses kepada maklumat peribadi anda yang berada dalam simpanan kami.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

Template Bangunan 85%

Pelan Konkrit Tetulang* (*) Boleh dikemukakan semasa mengemukakan Borang B, Undang-Undang kecil Bangunan Seragam 1984 18 ADA/TIADA CATATAN BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC (**) Perlu mendapatkan kelulusan pelan sebelum pembinaan bermula 9 Gambar tapak dalam bentuk 1 jpeg/pdf 10 Pengenalan seperti Nama, Jawatan (jika berkenaan) alamat terkini, No kad pengenalan dan Nombor Pendaftaran setiap perunding (Jurutera / Arkitek / Pelukis Pelan ), Pemilik dan Pemaju hendaklah ditulis atas setiap helaian pelan 11 Sekiranya Pemilik / Pemaju 1 adalah syarikat berdaftar, Salinan Borang 49 hendaklah disertakan dalam bentuk pdf 12 Pelan Tapak (mengandungi 1 lokasi tapak yang ditandakan, tunjuk arah utara, jalan-jalan utama yang terang dan jelas) 13 Penyediaan Pelan dalam 1 skala metrik 14 Template perkiraan yuran proses mengikut Jadual Pertama UKBS 1984 19 ADA/TIADA CATATAN Lampiran 2A JABATAN/AGENSI TEKNIKAL:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-bangunan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

40-Rokhmatuloh 85%

1 Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan haruslah direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/40-rokhmatuloh/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

KAK Pengawasan Peningkatan Breakwater 85%

Dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah dan dilakukannya pembaharuan undang-undang tentang pelayaran maka kegiatan pembangunan pelabuhan dan sistem angkutan penyeberangan laut ini menjadi bagian tugas dari Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta baik penyiapan sarana dan prasarana pelabuhan serta pengelolaannya.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/kak-pengawasan-peningkatan-breakwater/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial-Pekerjaan Sosial 85%

EPISTEMOLOGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional I Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/epistemologi-ilmu-kesejahteraan-sosial-pekerjaan-sosial/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

PERDES APBDES 2018 82%

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

https://www.pdf-archive.com/2018/04/29/perdes-apbdes-2018/

29/04/2018 www.pdf-archive.com

51-Nurul Huda 81%

Terlebih lagi, dengan adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, yang diharapkan bisa memberikan arti yang strategis sebagai payung hukum terkait dengan peningkatan kompetensi penyuluh.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/51-nurul-huda/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

JURNAL PAK TEDDY 80%

Pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011.Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan definisi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan kegiatan operasionalnya dilakukan tanpa adanya campur tangan dari lembaga keuangan lainnya seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/jurnal-pak-teddy/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

NGAJAR 15 [Compatibility Mode] 77%

LANDASAN HUKUM OBYEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN * UUD 1945 * TAP MPR NO II / MPR / 1999 TENTANG GBHN * UNDANG-UNDANG NOMOR 20/1982 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( YO UU NO 1 /1988) * UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL * KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NO 232/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA * KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 45/U/2002 TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI DIMANA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN 1.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/15/ngajar-15-compatibility-mode-1/

15/06/2011 www.pdf-archive.com

RUDI & DADI KOMARDI ok 76%

1 2 PENDAHULUAN Praktek perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan No.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/rudi-dadi-komardi-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

gajahmada1 74%

Judul ©Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved Dicetak oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Gajahmada v Kata Pengantar Penerbit S ejarah adalah guru kehidupan.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/17/gajahmada1/

17/10/2015 www.pdf-archive.com

PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 74%

      Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) Lulus Peperiksaan Khas Had umur pelantikan Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun Deskripsi Tugas Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel, pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan Konsuler dan Penguatkuasaan Undang-undang.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/penolong-pegawai-tadbir-n29/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

Keputusan KwarNas Gerakan Pramuka No 154 A Tahun 2011 70%

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/keputusan-kwarnas-gerakan-pramuka-no-154-a-tahun-2011/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

Terma & Syarat Program Project Moments 69%

Jika peserta mahu membangkitkan sebarang isu perlindungan data dengan Penganjur, atau melaksanakan sebarang hak di bawah undang-undang, sila hubungi Penganjur di my.askTENA@vinda.com.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/terma-syarat-program-project-moments/

28/11/2017 www.pdf-archive.com