PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
Menimbang
: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 01 Tahun 2009 perlu ada perubahan
dan penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan
dalam Keputusan DPRD Kabupaten Majalengka.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ; sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );
1
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubnlik Indonesia Nomor
4986);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 );
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
2
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Majalengka ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupatibeserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah sebagai Badan
Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka ;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka
6. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka ;
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka ;
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
11. Fraksi Gabungan adalah Fraksi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka
12. Komisi adalah Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka ;
14. Badan Legislasi adalah Badan Legislasi DPRD Kabupaten Majalengka ;
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka;
16. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat
kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD ;
17. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka ;
18. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka
19. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka ;
20. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka ;
21. Masa Sidang adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
22. Masa Reses adalah kegiatan DPRD didalam masa sidang yang dilakukan para Anggota
DPRD diluar Gedung DPRD Kabupaten Majalengka;
23. Instansi Vertikal adalah Perangkat Wilayah dari Departemen atau Lembaga Pemerintah
Daerah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Majalengka ;
3
24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Daerah Otonom Kabupaten
Majalengka ;
25. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka ;
26. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
27. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka ;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten
Majalengka.
29. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka ;
30. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka;
31. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan Etika dan perilaku sebagai acuan kinerja anggota
DPRD dalam melaksanakan tugasnya ; Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik,
adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
32. KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ;
33. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Majalengka ;
34. Rohaniwan adalah Petugas yang diberi mandat oleh Pengadilan Agama ;
35. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk
mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan
resmi;
36. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, Pejabat Pemerintah
Daerah serta undangan lainnya;
37. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara
resmi;
38. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah
Daerah, dan tokok masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
39. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat
negara, pejabat Pemerintah Daerah, pejabat Pemerintah Daerah daerah dan tokoh masyarakat
tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
40. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pemimpin dan anggota DPRD;
41. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
42. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
43. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil
Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan
Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
44. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan
perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas
dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
45. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
4
BAB II
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN PERESMIAN
KEANGGOTAAN DPRD, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Paragraf 1
Susunan
Pasal 2
DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui
Pemilihan Umum.
Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 3
(1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2) DPRD adalah Badan Legislasi Daerah sejajar dan Mitra kerja Pemerintah Daerah;
(3) DPRD sebagai Badan Legislasi Daerah mempunyai Tanggungjawab yang sama dengan
Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat;
Paragraf 3
Keanggotaan DPRD
Pasal 4
(1)
(2)
(3)
(4)
Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan
laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
Anggota DPRD berdomisili di ibu kota kabupaten;
Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota
DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji
Pasal 5
(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara
bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna
Istimewa DPRD .
(2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan Sumpah/Janji dipandu oleh Pimpinan
DPRD.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari
yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur
atau hari yang diliburkan dimaksud.
Pasal 6
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
5
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi
tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan
nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 7
(1) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terdiri atas Tata urutan acara, Tata pakaian dan Tata tempat.
(2) Tata Urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
b. Pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh
Sekretaris DPRD;
c. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
disaksikan oleh Rohaniwan;
d. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu
orang dari masing-masing kelompok agama, Ketua Pengadilan Negeri, dan Rohaniwan;
e. Pengumuman Pimpinan Sementara oleh Sekretaris DPRD;
f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara
simbolis dengan penyerahan Palu Pimpinan;
g. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
h. Sambutan Bupati;
i. Pembacaan Do’a;
j. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
k. Penyampaian ucapan selamat.
(3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD
meliputi
a. Ketua Pengadilan Negeri mengunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang
bersangkutan;
b. Bupatimenggunakan Pakaian Sipil Lengkap;
c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji menggunakan Pakaian Sipil
Lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian
nasional; dan
d. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, Undangan sipil
menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita
menggunakan Pakaian Nasional.
(4) Tata Tempat dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :
a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupatidan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat
yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah
disediakan;
c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri
Bupati;
d. Pimpinan DPRD yang Lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk
duduk di tempat yang telah disediakan;
6
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
Paragraf 4
F u n g s i,
Pasal 8
(1) DPRD mempunyai fungsi:
a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan.
(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diwujudkan dalam
membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam menyusun,
membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama
Bupati
(4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diwujudkan dalam
mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi
rakyat di Kabupaten Majalengka
Paragraf 5
Tugas Dan Wewenang
Pasal 9
(1)
DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
dan/atau pemberhentian;
e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, Daerah Provinsi
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah ;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ;
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan
pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
7
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak DPRD
Paragraf 1
Pasal 10
(1)
(2)
(3)
(4)
DPRD mempunyai hak:
a. Interpelasi;
b. Angket; dan
c. Menyatakan Pendapat.
Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk
meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting
dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD
untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupatiatau mengenai kejadian luar biasa
yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Paragraf 2
Hak Interpelasi
Pasal 11
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diusulkan
oleh Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurangkurangnya:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan
dimintakan keterangan; dan
b. alasan permintaan keterangan.
Pasal 12
(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat
paripurna DPRD.
(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi
kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
(3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan
kepada:
a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati
ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak
menarik kembali usulannya.
8
(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hak interpelasi DPRD apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah anggota DPRD yang hadir.
Pasal 13
(1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan
anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat
menyatakan pendapatnya.
(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh
DPRD kepada Bupati.
(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati
dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
Paragraf 3
Hak Angket
Pasal 14
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Paling
sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurangkurangnya:
a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. alasan penyelidikan.
Pasal 15
(1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket,dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan
selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak,
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak
menarik kembali usulnya.
(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD
menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi
kepada Bupati.
(5) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat
persetujuan dan rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat)
dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya
2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
9
Pasal 16
(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam
Pasal10 huruf b.
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD
membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan
DPRD.
(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul
tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 17
(1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam melakukan
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat memanggil pejabat
pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau
patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta
menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat
yang dipanggil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan
yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil
dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diterima oleh
DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat
penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila hasil penyidikan terhadap Bupati dan/atau wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa,
Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bagi bupati dan/atau wakil bupati dari
jabatannya.
(3) Apabila Bupati dan/atau wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana
yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan
bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.
Pasal 19
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60
(enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
Paragraf 4
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 20
(1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diusulkan
oleh Paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
10
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurangkurangnya:
a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alasan pengajuan
usul pernyataan pendapat; atau
b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau hak
angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Pasal 21
(1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh pimpinan DPRD
disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Musyawarah.
(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi
kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan
dengan memberikan kesempatan kepada:
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
(4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik
kembali usulnya.
(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat
tersebut menjadi pendapat DPRD.
(6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.
(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
Bagian Kedua
Hak Anggota
Paragraf 1
Pasal 22
Anggota DPRD mempunyai hak:
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
b. Mengajukan Pertanyaan;
c. Menyampaikan Usul dan Pendapat;
d. Memilih dan Dipilih;
e. Membela Diri;
f. Imunitas;
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. Protokoler; dan
i. Keuangan dan Administratif.
11
Paragraf 2
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 23
(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD
dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan
nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan
kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan
kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul
prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada:
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak
mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa
DPRD.
(9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.
Paragraf 3
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 24
(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan
dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
Paragraf 4
Hak Mengajukan Usul Pendapat
Pasal 25
(1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada
pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan
memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik
DPRD.
Paragraf 5
Hak Untuk Memilih dan Dipilih
Pasal 26
Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat
kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12
Paragraf 6
Hak Membela Diri
Pasal 27
(1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan
keputusan oleh Badan Kehormatan.
Paragraf 7
Hak Imunitas
Pasal 28
(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan
dan/atau pendapat yang dikemukan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun
di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau
pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan
dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk
dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 29
(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai
anggota DPRD yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah setempat,
sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.pada permulaan masa jabatannya dan
mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.
Paragraf 9
Hak Protokoler
Pasal 30
(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara
Resmi.
(2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13
Paragraf 10
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 31
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
(2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak
memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota DPRD
Pasal 32
Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati
Peraturan Perundang-Undangan;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. Menaati tata tertib dan kode etik;
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah
pemilihannya.
BAB IV
FRAKSI, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN FRAKSI
Paragraf 1
F r a k s i
Pasal 33
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan
kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
(3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
Paragraf 2
Pembentukan dan Susunan Fraksi
Pasal 34
(1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD
sekurang-kurangnya 4 (empat) orang untuk setiap Fraksi.
14
(2) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(3) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada
atau membentuk fraksi gabungan..
(4) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) fraksi
(5) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada
pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
(6) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
(7) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan
kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
(8) Pimpinan Fraksi sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri atas :
a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
b) Fraksi Partai Golongan Karya ;
c) Fraksi Kebangkitan Bangsa
d) Fraksi Partai Amanat Nasional ;
e) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
f) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
g) Fraksi Partai Demokrat ;
h) Fraksi Gerakan Nurani Bintang Ulama Keadilan;
i) Fraksi Patriot Bangsa;
Pasal 35
(1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai sekretariat fraksi.
(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana alat tulis
kantor, alat kelengkapan kantor, serta anggaran belanja untuk menunjang kegiatan fraksi
dan kebutuhan kesekretariatan Fraksi lainnya.
Pasal 36
(1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling
singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga)
tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
b. menguasai bidang pemerintahan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fraksi.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan sekretaris DPRD.
15
BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Susunan Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 37
(1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Legislasi Daerah
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
(2) Kepemimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
kolektif dan kolegial.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 38
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pimpinan DPRD terdiri atas:
1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua DPRD ;
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan
urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD ;
Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh
kursi terbanyak pertama di DPRD;
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang
berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak
Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
Paragraf 2
Pimpinan Sementara
Pasal 39
(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum terbentuk,
DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat
DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD
tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama,
ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai
politik yang bersangkutan.
16
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan,
ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan
perolehan suara dalam pemilihan umum.
Paragraf 3
Penetapan Pimpinan DPRD
Pasal 40
(1) Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan berhak mengisi kursi
Pimpinan DPRD, melalui Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan Anggota DPRD
yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD. Berdasarkan pengajuan tersebut, Pimpinan
Sementara DPRD mengumumkan dalam Rapat Paripurna adanya usulan Pimpinan Partai
Politik tersebut untuk ditetapkan.
(2) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan
dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
Paragraf 4
Tugas Pimpinan DPRD
Pasal 41
(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan
wakil ketua;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi
kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
d. menjadi juru bicara DPRD;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai
dengan keputusan DPRD;
h. mewakili DPRD di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi
anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya
dilakukan dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang
khusus diadakan untuk itu.
(2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan
DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk
melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan Ketua DPRD dapat melaksanakan tugas
kembali.
(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh)
hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada
pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk
melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
17
Paragraf 5
Pemberhentian Pimpinan DPRD
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 42
Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
apabila yang bersangkutan:
a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan; atau
b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk
melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan
pengganti yang definitif.
Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD
dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 41.
Pasal 43
(1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan
dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat
paripurna DPRD.
(3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.
Pasal 44
(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian
pemberhentiannya.
(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, yang dalam
pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Gubernur.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Rapat
Paripurna DPRD.
(4) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
Paragraf 6
Pengisian Pimpinan DPRD
Pasal 45
(1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang dibersangkutan.
(2) Pengisian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat
Paripurna DPRD Pengisian Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diresmikan
dengan Keputusan Gubernur.
18
(3) Pimpinan DPRD pengganti sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji
yang teksnya sebagaimana dimaksud pasal 6 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
.
Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 46
(1) Badan Musyawarah dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap.
(2) Penunjukan Anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD,
Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
(3) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi
berdasarkan perimbangan jumlah
anggota dengan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh Anggota DPRD.
(4) Anggota Badan Musyawarah berjumlah sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah)
jumlah Anggota DPRD.
(5) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah merangkap
anggota.
(6) Ketua Badan Legislasi dan Ketua Komisi, karena jabatannya adalah Anggota Badan
Musyawarah.
(7) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah
terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
(8) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah DPRD bukan
anggota
Paragraf 2
Tugas Badan Musyawarah
Pasal 47
(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) bulan, dengan tidak mengurangi kewenangan
rapat Paripurna untuk mengubahnya;
b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang
menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain
untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan
Musyawarah.
(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.
19
Bagian Keempat
Komisi
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 48
(1)
Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD
pada awal masa Jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan
pada permulaan tahun sidang.
(3) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi.
(4) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan
atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
(5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada
awal tahun anggaran.
(6) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(7) Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1
(satu) orang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
(8) Pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat
komisi yang dipimpin oleh anggota tertua dengan diupayakan musyawarah mufakat dan
dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
(9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua
setengah) tahun.
(10) Dalam hal terdapat kesepakatan anggota Komisi, Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud
ayat (3) dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 2 ½ (dua setengah) tahun berikutnya.
(11) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
Paragraf 2
Tugas Komisi
Pasal 49
Komisi mempunyai tugas :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pada setiap awal tahun sidang komisi menyusun rencana kerja dan melaporkan hasil kerja
pada setiap triwulan kepada Pimpinan DPRD;
Komisi berkewajiban membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian
masalah yang disampaikan oleh Bupatidan masyarakat kepada DPRD.
Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas
komisi.
Dalam pembentukan Perda Komisi mengadakan Persiapan, Penyusunan, Pembahasan, dan
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah.
Dalam bidang Anggaran komisi bertugas :
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan Pemerintah Daerah;
b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan Pemerintah Daerah;
c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan
dinas/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
20
d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD termasuk
hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
e. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d,
kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
f. Menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul
komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
g. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana
dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBD.
(8) Dalam bidang Pengawasan Komisi bertugas :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBD, serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
b.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang
lingkup tugasnya;
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah; dan
(9) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), , dapat
mengadakan :
a. Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh kepala SKPD/pimpinan
lembaga;
b.
Rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili
instansinya;
c. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan
pihak lain;
d. Rapat kerja dengan Kepala SKPD atau rapat dengar pendapat dengan pejabat
Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang
lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
e. Kunjungan kerja.
(10) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja Gabungan Komisi
bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
(11) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah
maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada
masa keanggotaan berikutnya.
Paragraf 3
Bidang Tugas Komisi
Pasal 50
Bidang tugas Komisi meliputi :
KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN :
1. Pemerintahan
2. Ketentraman dan Ketertiban
3. Kependudukan dan Transmigrasi
4. Humas dan Pers
5. Hukum
6. Kepegawaian dan Aparatur
7. Perizinan
8. Pertahanan
9. Sosial politik
10. Pertanahan
11. Kekayaan Daerah
12. Telematika
21
KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN :
1. Perdagangan dan Perindustrian
2. Ketahanan Pangan
3. Pertanian
4. Kehutanan dan Perkebunan
5. Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal
6. Pariwisata
7. Perbankan
8. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD
9. Perlindungan Konsumen
10. Dunia Usaha
11. Pendapatan Asli Daerah
12. Dana Perimbangan
13. Pasar Uang dan Pasar Modal
KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN :
1. Pembangunan infrastruktur
2. Kimpraswil
3. Perencanaan dan Pengendalian
4. Perhubungan dan Telekomunikasi
5. Lingkungan Hidup
6. Pertambangan dan Energi
7. Konservasi Alam
8. Penelitian dan Pengembangan Daerah
9. Pengelolaan Sumber Daya Air
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :
1. Pendidikan
2. Ketenaga Kerjaan
3. Kesehatan
4. Kepemudaan dan Olah Raga
5. Keluarga Berencana
6. Sosial Budaya
7. Peranan Wanita
8. Perlindungan Anak
9. Keagamaan
10. Kemasyarakatan
Bagian Kelima
Badan Legislasi Daerah
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 51
(1) Badan Legislasi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
22
(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD.
(4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.
Pasal 52
(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial.
(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua yang
dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat.
(3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan
anggota.
(4) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
(5) Dalam hal terdapat kesepakatan anggota Badan Legislasi, Pimpinan Badan Legislasi
sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 2 ½ (dua setengah)
tahun berikutnya.
Paragraf 2
Tugas Badan Legislasi
Pasal 53
(1)
Badan Legislasi mempunyai tugas:
a. Menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan
prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan
dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
b. Koordinasi untuk penyusunan program Legislasi Daerah antara DPRD dan
Pemerintah Daerah;
c. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;
d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
Peraturan Daerah yang diajukan Anggota Komisi, dan/atau Gabungan Komisi
sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh
anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan
Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam
program legislasi daerah;
f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi
muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau
Panitia Khusus.
g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah
yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah
maupun yang belum terealisasikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi
pada masa keanggotaan berikutnya.
23
Bagian Keenam
Badan Anggaran
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 54
(1) Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh
DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Susunan Keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan menurut perimbangan jumlah anggota
tiap-tiap fraksi dan komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan
tahun sidang dengan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh Anggota DPRD.
(3) Susunan Keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat
Paripurna.
(4) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial.
(5) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran merangkap
anggota.
(6) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas Badan Anggaran, Pimpinan Badan Anggaran dapat
membentuk Pimpinan Harian Badan Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
DPRD;
(7) Pimpinan Harian Badan Anggaran yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : 1 (satu) orang
Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(8) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
(9) Penempatan dan perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan
DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
Paragraf 2
Tugas Badan Anggaran
Pasal 55
(1) Badan Anggaran mempunyai tugas :
a. Memberikan Membahas bersama Pemerintah Daerah yang diwakili oleh TAPD untuk
menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk
dijadikan acuan bagi setiap Kepala SKPD/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rancangan APBD,
Rancangan APBD baik Penetapan, Perubahan dan Perhitungan APBD yang telah
disampaikan oleh Bupati;
c. Menetapkan Pendapatan Daerah bersama Pemerintah Daerah dengan mengacu pada
usulan Komisi terkait;
d. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Bupati yang dapat
diwakili oleh TAPD dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan
Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan
SKPD/lembaga;
e. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja
dan anggaran SKPD/lembaga;
f. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD; dan
g. Membahas pokok-pokok penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
h. Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan
Anggaran Belanja Sekretariat DPRD
i. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil
evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
24
j. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan
kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang
disampaikan oleh Bupati; dan
k. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja
DPRD.
l. Badan Anggaran membahas pengalokasian anggaran dengan memperhatikan usulan
dari komisi.
m. Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan
hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.
Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 56
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.
Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh
Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat
Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan
yang digantikan.
Masa tugas Anggota Badan K
...
Historical archive . public document
